Saran Airlangga Hartarto Setelah Pemerintah Kuasai Inalum

JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

BERMODAL dana 558 juta dollar AS, pemerintah tak surut langkah mengambil alih saham PT Inalum dari konsorsium Jepang. Kata politisi Golkar, Airlangga Hartarto, mestinya langkah pemerintah tak sekadar sampai di situ.

     Senayan – Ketua Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar Airlangga Hartarto mendukung keberanian pemerintah untuk mengakhiri kerja sama dengan konsorsium perusahaan Jepang, Nippon Asahan Alumina (NAA), dalam pengelolaan PT Inalum.

    "Secara strategis, Indonesia memang seharusnya berani mengakhiri kerja sama dengan NAA karena arah industri kita sudah mampu melakukan pengolahan aluminium yang berada dalam koridor kebijakan hilirisasi komoditas tambang," ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumta (25/10).

    Sesuai kontrak, kerja sama kedua belah pihak berakhir pada Kamis, 31 Oktober 2013. Indonesia tak perlu melanjutkan kerja sama itu karena sudah mampu mengolah sendiri aluminium dan berupaya mengurangi ketergantungan impor bahan bakunya.

     "Pemerintah jangan berhenti pada pengambilalihan Inalum saja. Pemerintah juga harus membangun refinery alumina untuk mengolah bauksit sebagai bahan baku di Inalum," ujarnya.

    Jumat (25/10), pemerintah direncanakan meneken kesepakatan nasionalisasi PT Inalum sebelum kontrak dengan Jepang benar-benar berakhir pada akhir bulan Oktober 2013. Pemerintah menyediakan dana 558 juta dollar AS untuk memiliki sepenuhnya Inalum, namun sedang diupayakan harganya di bawah angka tersebut.

BERMODAL dana 558 juta dollar AS, pemerintah tak surut langkah mengambil alih saham PT Inalum dari konsorsium Jepang. Kata politisi Golkar, Airlangga Hartarto, mestinya langkah pemerintah tak sekadar sampai di situ.

JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah