Oleh Irsad Sati
Bisnis Indonesia Minggu, 14 Agustus 2011 | 15:49 WIB
JAKARTA: Pemerintah diminta lebih terarah membuat roadmap program pengembangan masyarakat wirausaha nasional, karena menjadi kebutuhan mendesak bagi pengembangan kapasitas Indonesia untuk bersaing di era masyarakat ASEAN maupun kerjasama perdagangan bebas secara bilateral. Porsi masyarakat wirausaha yang masih 0,24% dinilai sangat kecil untuk mendorong daya saing nasional sehingga perlu langkah luar biasa untuk mengenjot jumlah masyarakat wirausaha.
Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan masyarakat wirausaha dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu aspek yang bisa diandalkan jadi penopang ketahanan ekonomi nasional supaya
bisa bersaing dan tidak menjadi objek dari globalisasi ekonomi yang kini sudah mulai dialami Indonesia dalam interaksi ekonomi dan perdagangan dengan negara lain.
"Saya pesimis kalau rasio wirausaha 0,24% itu tidak cepat digenjot maka Indonesia akan terus menjadi objek dan pasar bagi produk dan jasa dari negara mitra kita. Kasus impor sapi dari Australia menjadi contoh nyata kita kehilangan ketahanan yang mestinya tidak soal karena wirausaha kita kuat di peternakan, Karena itu harus lebih ekstra untuk
membangun masyarakat wirausaha," ujarnya hari ini.
Menurut dia, perdagangan bebas ASEAN-China merupakan fakta yang harus dihadapi saat ini dengan kondisi ketidaksiapan Indonesia untuk bersaing dan ancaman berikutnya masyarakat ASEAN 2015.
Untuk itu, lanjutnya, pengembangan masyarakat wirausaha harus mendapatkan perhatian serius yang sepaket dengan pengembangan UMKM yang kini dijalankan oleh pemerintah.
Dalam hal ini, tuturnya, populasi nasional yang mencapai 240 juta jiwa harus menjadi ladang untuk menumbuhkan benih kader wirausaha handal untuk menciptakan daya tahan ekonomi nasional.
Dia menilai perlindungan dan insentif bagi iklim tumbuh dan berkembang wirausaha baru harus dibangun sehingga makin banyak masyarakat yang ingin terlibat.
Menurut dia lagi, sebagai bangsa yang memiliki sistem sosial yang kuat seharusnya bisa menumbuhkan banyak wirausaha karena orang selalu berusaha bagaimana caranya bisa terus berkembang.
Airlangga mengatakan Indonesia bisa membentuk masyarakat wirausaha untuk memperkuat pengelolaan potensi perkebunan, pertanian, dan pertambangan nasional sehingga bisa memberikan daya manfaat optimal bagi kepentingan ekonomi nasional.
"Sebenarnya bidang yang bisa didorong termasuk bidang perdagangan dan industri kreatif. Kalau masyakarat wirausaha itu bisa dibangun lebih cepat pertumbuhan rasionya baru kita nyaman memasuki era globalisasi
ekonomi," ujarnya lagi.
Ketua Komisi VI itu mengusulkan program wirausaha harus dipisahkan dari kementerian koperasi dan UKM karena arah pengembanganya lebhi banyak terkiat dengan kementerian teknis.
Dalam hal ini, lanjutnya, wirausaha terkiat dengan semua aspek, seperti perindustrian, pertambangan, pertanian, perdagangan, hingga ristek.
Untuk itu, menurut dia, program itu harus menjadi program nasional yang otonom agar bisa lebih gesit bergerak untuk mempercepat terbangunnya masyarakat wirausaha di tanah air. (bisnis indonesia/sut)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar