"Pembatalan impor beras secara sepihak ini harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah," kata Airlangga melalui surat elektronik (email), di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan, pemerintah harus menjamin kecukupan stok beras di gudang Bulog dan stabilitas harga beras nasional di pasaran.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus menyelidiki penyebab pembatalan impor beras secara sepihak oleh Thailand dan institusi yang bertanggung jawab terhadap ekspor dan impor beras.
"Selama ini, Indonesia dan Thailand, terikat oleh perjanjian bilateral antarnegara tentang impor beras," katanya.
Menurut dia, pada kesempatan berikutnya pembatalan impor beras secara sepihak ini tidak boleh terjadi lagi.
Airlangga mengingatkan, untuk menjaga keamanan dan ketahanan pangan nasional, pemerintah harus membuat langkah konkret baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, dalam menghadapi perubahan iklim yang terkait dengan pemanasan global.
"Pemerintah harus serius menjalankan program swasembada pangan nasional dengan langkah konkret, yakni program ekstensifikasi pertanian dengan mencetak lahan-lahan baru pertanian," katanya.
Selain itu pemberian insentif kepada petani untuk tetap menanam padi, jaminan menampung padi produksi petani, serta menjaga stabilitas harga gabah dan pupuk.
Politisi Partai Golkar ini juga menyarankan agar pemerintah mengembalikan peran dan fungsi Bulog sebagai instansi penyangga yang bertanggung jawab atas kecukupan stok beras nasional serta stabilitas harga gabah. (gor/ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar