Date:Sep 09 18:02
Ketua Komis VI DPR RI Airlangga Hartarto menyarankan agar pemerintah mengatur tataniaga garam dengan memprioritaskan produksi garam nasional bukan malah mengimpor garam. Dia menjelaskan, selama ini perdagangan garam diatur dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan yang harganya terlalu rendah sehingga tidak menarik perhatian petani garam.
"Persoalan garam nasional sebenarnya bukan persoalan impor atau tidak impor, tapi bagaimana meningkatkan budidaya garam masyarakat dan diserap secara nasional baik industri maupun konsumsi," katanya melalui telepon selulernya, Jumat.
Di sisi lain, kata dia, industri juga tidak membeli garam dari petani garam tapi malah mengimpor garam untuk dipasarkan di dalam negeri. Apalagi PT Garam, yakni badan usaha milik negara (BUMN) yang ditugasi mengatur pergaraman nasional tidak dapat berfungsi dengan baik, karena "market share"nya hanya sekitar 20 persen.
Ia menambahkan, Menteri Perdagangan baru merevisi SK yang mengatur soal perdagangan garam nasional, diharapkan bisa diimplementasikan untuk memperbaiki prdagangan garam nasional.
Politisi Partai Golkar ini mengusulkan, untuk memperbaiki perdagangan garam nasional agar pemerintah mengatur tataniaga garam nasional dengan memberdayakan PT Garam dan mengatur agar industri membeli garam dari petani garam.
"Perlunya penerapan tataniaga garam guna mendorong agar produksi garam rakyat bisa berkembang, terutama di sentra produksi gram seperti di Indramayu Jawa Barat, Madura Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat," katanya.
Untuk menguatan fungsi PT Garam, menurut dia, maka BUMN yang mendapat tugas mengatur pergaraman nasional tersebut agar diberi suntikan modal dan diperbaiki manajemennya agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik.
PT Garam tidak bisa berfungsi dengan baik, kata dia, karena kalah bersaing dan hanya mampu menguasai sekitar 20 persen pasar garam. "Kalau kemampuannya cuma mampu menguasai sekitar 20 persen, bagaimana bisa menjadi penyangga," katanya.
Airlangga mengimbau agar pemerintah meningkatkan fungsi PT Garam agar mampu menjadi penyangga produksi garam nasional dengan memberikan suntikan modal paling tidak sekitar Rp500 miliar.
Selain itu Airlangga juga mempertanyakan, perkembangan dari program pemerintah yang mencanangkan melakukan revitalisasi industri garam, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi industri garam nasional di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar