Pemerintah tak serius kembangkan Kapet

Oleh John Andhi Oktaveri | 22 December 2010

JAKARTA: Komisi VI DPR menilai pemerintah tidak serius dalam mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) sehingga belum memberikan keuntungan ekonomi di sejumlah daerah.

"Ternyata setelah dicanangkan lebih dari 10 tahun Kapet tidak menciptakan economic benefit bagi keberadaaan ekonomi dan industri," ujar Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto kepada wartawan hari ini.

Dia menyontohkan salah satu Kapet yang tidak digarap serius adalah di Kapuas Kahayan Barito, provinsi Kalimantan Tengah, sehingga terkesan tidak berdampak ekonomi pada daerah tersebut.

Padahal, katanya, inti dari pendekatan Kapet adalah mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah. Pemilahan kawasan pembangunan dengan menentukan prioritas atas suatu kawasan merupakan strategi agar percepatan pembangunan dapat dilakukan.

Terkait kondisi itu, Airlangga menjanjikan akan memangil sejumlah pejabat terkait seperti Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Kehutanan, Menteri PU dan Ketua BKPM setelah selesai masa reses DPR pada pertengahan Januari mendatang.

"Kami akan memanggil sejumlah menteri yang terkait guna mengevaluasi perkembangan 13 Kapet yang telah diputuskan oleh pemerintah," ujar Airlangga.

Sesuai Keputusan Presiden No.9 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kapet, telah ditetapkan bahwa terdapat 13 Kapet dimana 13 di antaranya ada di Kawasan Indonesia Timur (KTI) dan 1 di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia, Kapet juga diharapkan mampu memberikan peluang kepada dunia usaha agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan di KTI yang relatif tertinggal dibanding beberapa lainnya di Indonesia. (tw)