DPR Nilai Pemerintah Tak Serius Bangun Daerah

Kamis, 23 Desember 2010
JAKARTA (Suara Karya): DPR menilai pemerintah tak serius membangun daerah. hal itu terkait pengembangan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet), termasuk Kapet di Kapuas Kahayan, Barito, Kalimantan Tengah yang terkesan tak berdampak pada daerah tersebut.

"Ternyata setelah dicanangkan lebih dari 10 tahun, Kapet tak menciptakan economic benefit bagi keberadaan ekonomi dan industri di Kalimantan Tengah," kata Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto di Gedung DPR, Rabu (22/12).

Menurut Airlangga, alasan yang disampaikan Wakil Ketua Pelaksana Harian Kapet kepada Komisi VI DPR, tidak berjalannya pengelolaan kawasan tersebut, karena mereka tak memperoleh kewenangan semestinya serta tak didukung anggaran pemerintah yang memadai.

Tahun 2009 lalu mereka hanya dibantu Rp 1 miliar dari APBN. Sejalan dengan itu, belum diputusnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng, Kapet juga belum mempunyai rencana tata ruang. "Alasan ini akan kami konfirmasi kepada para menteri," katanya.

Karena itu, setelah reses nanti, Airlangga menjanjikan akan memanggil sejumlah pejabat terkait seperti Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Kehutanan, Menteri PU, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Kami akan memanggil sejumlah menteri terkait, guna mengevaluasi perkembangan 13 Kapet yang telah diputuskan pemerintah," ujar ujarnya.

Sesuai Keputusan Presiden No 9 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), ditetapkan 13 Kapet. Yakni, 13 di kawasan timur Indonesia (KTI), dan 1 di kawasan barat Indonesia (KBI). Tujuan pembentukan Kapet, adalah untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia. Serta, memberikan peluang kepada dunia usaha agar mampu berperan dalam kegiatan pembangunan di KTI yang relatif tertinggal, dan beberapa lainnya di KBI.

Padahal, tutur Airlangga, inti pendekatan Kapet adalah mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai penggerak utama (prime mover) pengembangan wilayah.

Sementara itu, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wijaya Adi, menilai, pemerintah tak punya konsep yang jelas soal pembangunan Kapet, sehingga tak berhasil. "Kalau dikatakan gagal sih tidak, tapi memang belum berhasil. Karena pemerintah konsepnya tak jelas," katanya. (Yudhiarma)