[BISNIS INDONESIA] Komisi VI DPR meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalokasikan sebagian dana corporate social responsibility (CSR) untuk korban bencana alam di Mentawai dan Yogyakarta karena sebagaian dari mereka adalah kelompok usaha kecil dan menengah.
Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto mengatakan selama ini dana CSR lebih dikonsentrasikan dan disalurkan untuk membantu UKM untuk pengembangan kesejahteraan masyaraktat. Namun demikian tak ada salahnya penggunaan dana CSR atau PKBL dioptimalisasi membantu korban bencana alam.
"Tak ada salahnya juga membantu korban bencana alam, karena banyak juga pelaku industri kecil dan rumahan yang lokasinya hancur," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, hari ini.
Dia mengharapkan bantuan BUMN itu membuat pelaku industri kecil dan menengah yang usahanya hancur bisa pulih kembali. Bantuan BUMN itu, ujarnya, harus tepat guna agar bisa merangsang perbaikan pelaku UMKM, sehingga mampu menggerakan ekonomi daerah.
Namun demikian Airlangga mengingatkan agar masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana tersebut sehingga tidak ada yang bocor. "Jangan sampai dana PKBL atau CSR BUMN itu bocor dan tidak tepat sasaran, apalagi tak sampai ke korban bencana alam. Penggunaannya harus diawasi dan dikontrol," ujarnya menegaskan.
Selain itu, menurutnya, perlu ada koordinasi yang baik, antar lembaga pemerintah agar di lapangan tak terjadi saling tumpang tindih dalam hal pemberian bantuan, terutama BUMN Peduli.
"Jadi perlu dikoordinasikan BUMN Peduli sebagaimana yang sudah berkali-kali dilakukan pada saat penanganan gempa di Padang dan Yogya beberapa waktu lalu," tambahnya. (ts)
