[MEDIA INDONESIA] - Direktur Utama PT Pertamina, Ari Soemarno, mengungkapkan, sekitar 35 persen suplai minyak tanah bersubsidi diduga kuat diselewengkan oknum tertentu sehingga terjadi kelangkaan di sebagian wilayah.
Hal itu dikemukakan Ari Soemarno dalam diskusi Agenda 23 Wacana dari Slipi bertema "Keamanan Energi sebagai Kunci Pertumbuhan Domestik" di DPP Golkar, di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/2).
Diskusi yang dipandu Ketua Komisi VII (bidang energi) DPR RI, Airlangga Hartarto juga menghadirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Dirut PLN Fahm Muchtar, pengamat perminyakan dari ITB Rudi Rubiandini dan Pemimpin Redaksi Investor Daily Primus Dorimulu.
Menurut Arie Soemarno, suplai dari Pertamina sesuai kebutuhan secara nasional, semestinya kelangkaan tidak terjadi. "Kita sudah suplai kebutuhan nasional per hari mencapai 450 ribu ton. Tetapi ada kebocoran distribusi hingga 33 persen," katar Ari
Ari menyatakan, penyelewengan terjadi karena ada pihak yang memanfaatkan selisih harga yang ditetapkan pemerintah (harga subsidi) dengan harga keekonomian. Selama masih ada selisih antara harga keekonomian dengan harga subsidi maka distribusi minyak tanah akan tetap rawan diselewengkan. "Karena ada selisih hingga Rp4 ribu perliter antara harga keekonomian dengan harga subsidi," katanya.
Dengan adanya selisih harga sebesar itu, oknum tertentu kemudian menyelwengkan untuk meraih keuntungan besar. Karena itu, berapapun suplai yang dilakukan Pertamina, minyak tanah tetap rawan penyelewengan sehingga memungkinkan terjadi penimbunan. Minyak tanah yang seharusnya untuk rumah tangga diselewengkan untuk kepentingan lain.
Ketua Komisi VII DPR, Airlangga Hartarto, mengemukakan, kebocoran ditribusi minyak tanah diduga kuat terjadi. "Karena minyak tanah 'kan bisa dioplos dengan bahan bakar lain. Bisa juga disimpan oleh agen untuk dijual lagi (dengan harga non subsidi)," katanya.
Airlangga berharap agar Pertamina memperbaiki sistem distribusi minyak tanah. Sistem pengiriman stok yang selama ini terbuka hingga tingkat agen, sebaiknya lebih tertutup untuk memastikan minyak tanah sampai ke rumah tangga. "Tertutup itu artinya alamat penerimanya jelas. Selama ini dengan distribusi terbuka, setelah sampai tingkat agen Pertamina tak punya kontrol lagi," kata Airlangga yang juga calon anggota legislatif Golkar dari daerah pemilhan (Dapil) Jawa Barat V ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar