"DPR bukan kayak anak sekolah yang kalau jawab soal ini dijawab ini. DPR lembaga pengawasan, lembaga demokrasi yang dilindungi undang-undang, " kata Airlangga kepada wartawan sebelum mengikuti rapat kerja panitia angket DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (19/2).
Pernyataan politisi Golkar ini mengemuka menjawab pertanyaan wartawan soal perseteruan Komisi VII dengan Pertamina dalam dua kali rapat terakhir.
"Para direksi Pertamina harusnya pahami bagaimana demokrasi berkembang di Dewan," katanya.
Wakil Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana yang duduk di samping Airlangga menyarankan Pertamin a agar mengadukan oknum anggota Komisi VII DPR RI yang dianggap telah menyinggung para direksi Pertamina.
"Kalau kita bicara hukum yah harus begitu. Tidak semua anggota Komisi VII itu sama yang dikatakan Pertamina. Banyak juga anggota yang kiai, tidak banyak omel, santun, kan begitu," kata politisi Demokrat ini.
Menurut dia Komisi VII tetap akan melangsungkan rapat kerja dengan Pertamina Senin 23 Februari 2009 dengan agenda utama mendengarkan klarifikasi dari Pertamina.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar