[TEMPO INTERAKTIF] - Penggantian Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tidak menjamin distribusi bahan bakar minyak tidak langka lagi. "Omong kosong BBM tidak langka lagi. Apalagi Indonesia masih punya 38 partai," ujar Direktur Indef M. Ikhsan Modjo, Jumat (30/1), di Jakarta.
Menurut dia, Pertamina terlalu banyak dipolitisasi. "Misalnya soal kelangkaan. Harus dilihat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau pompa bensin, dan bupatinya dari partai mana karena bisa saja dia tidak mau jual, lalu dibilang langka," katanya.
Melihat keadaan tersebut ia menilai kesalahan mungkin terjadi pada regulatornya atau pemerintah. Apalagi selama satu dasawarsa terakhir, Dirut Pertamina telah diganti tujuh kali, tapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak pernah diganti."Jangan-jangan menterinya yang harus diganti," katanya.
Kalau Direktur Utama Pertamina harus diganti, lanjutnya, pemegang saham harus memilih orang dari dalam Badan Usaha Milik Negara minyak dan gas itu yang berkinerja bagus. "Jangan orang titipan yang tidak tahu atau tidak ada hubungannya dengan Pertamina. Tradisi ini harus ditinggalkan," ucap Ikhsan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Energi dan Lingkungan dari Fraksi Golkar Airlangga Hartarto mengatakan kewenangan penggantian direksi ada di pemegang saham, dalam hal ini Menteri BUMN. "Menteri ESDM hanya sebagai regulator PSO (Public Service Obligation/kewajiban melayani publik)," tutur Airlangga.
Selain itu, kata Airlangga, pengelolaan perusahaan merupakan tanggung jawab bersama. "Jika terjadi penggantian sebelum masa jabatan habis, harus ada alasan yang jelas," tutur Airlangga, menambahkan.
Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno sependapat dengan hal itu. Ia mengatakan, agar Pertamina jauh dari politisasi maka perlu menjadi perusahaan publik non-listed (tidak tercatat di lantai bursa). "Dengan demikian, masyarakat bisa melakukan audit terhadap Pertamina, lebih transparan, dan masalah-masalah politis bisa dijauhi," ujar Ari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar