[POS KUPANG] - Dirut Pertamina Arie H Sumarsono mengatakan masih disubsidinya minyak tanah (Mitan) membuat bahan bakar yang banyak dipakai masyarakat bawah rawan diselewengkan. Sehingga angka kebocoran distribusi minyak tanah yang jatuh ke pihak-pihak yang tak berhak mencapai 35 persen dari jumlah konsumsi nasional.
"Jika dilihat dari jumlah total minyak tanah yang dipasok Pertamina seharusnya kelangkaan tidak terjadi. Kita sudah supply kebutuhan nasional per hari mencapai 450 ribu ton. Tetapi memang ada kebocoran distribusi hingga 35 persen," ujar Arie H Soemarno dalam diskusi Agenda 23 Wacana dari Slipi yang berthema Keamanan Energi Nasional di kantor DPP Golkar, Selasa (3/2).
Hadir sebagai pembicara, selain Dirut Pertamina, Menteri ESDM Purnomo Yugiantoro, Dirut PLN Fachri Mohammad, Ketua Komisi VII DPR Airlanggga Hartarto, dan pengamat energi dari ITB Rudi Budiandini.
Arie mengatakan selama masih ada selisih antara harga keekonomian dengan harga subsidi maka distribusi minyak tanah akan tetap diselewengkan.
"Karena ada selisih hingga Rp 4 ribu antara harga keekonomian dengan harga subsidi," ujarnya.
Sementara Ketua Komisi VII yang membidangi Enerdi dan Sumber Daya Mineral DPR Airlangga Hartarto menilai angka kebocoran tersebut masih perlu dicek validitasnya. Namun politisi Golkar tak mengingkari jika kebocoran ditribusi minyak tanah itu memang terjadi.
"Karena minyak tanah kan bisa dioplos dengan bahan bakar lain. Bisa juga disimpan oleh agen untuk dijual lagi dengan harga non subsidi," katanya.
Airlangga berharap agar sistem pengiriman yang selama ini terbuka hingga tingkat agen, dibuat lebih tertutup untuk memastikan minyak tanah sampai ke rumah tangga.
"Tertutup itu artinya alamat penerimanya jelas. Selama ini dengan distribusi terbuka, setelah sampai tingkat agen Pertamina tak punya kontrol lagi," ujarnya.
Mengenai kelangkaan juga dikarenakan program konversi minyak tanah ke elpiji, Airlangga yang tercatat sebagai calon legislatif Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat V ini, menegaskan bahwa pada prinsinya DPR setuju dengan konversi minyak tanah.(persda network/js)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar