airlangga

Airlangga Hartarto: Peraturan Menkeu Nomor 147 Timbulkan Kerawanan Sosial

2011-12-27T12:26:00.001+07:00

Selasa, 27 Desember 2011 , 09:09:00 WIB

AIRLANGGA HARTARTO

RMOL. Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengkritik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147 Tahun 2011 tentang Kawasan Berikat. Dampak dirasakan sejumlah pabrik tekstil dan alas kaki di Bandung.
“Investasi industri berupa tanah dan bangunan tidak wajar dipindah, apalagi sektor tekstil dan alas kaki merupakan sektor unggulan untuk penyerapan tenaga kerja,” kata Airlangga Hartarto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Berikat mengharuskan pengusaha di kawasan berikat berada di dalam kawasan industri. Jika tidak dipindah ke kawasan industri, status kawasan berikat akan dihapus. Fasilitas pembebasan pajak pun hilang.
Dia mengingatkan, peraturan itu bisa menimbulkan kerawanan sosial karena menyangkut pemindahan tenaga kerja. Di tengah membanjirnya barang impor dari China, pemerintah seharusnya memberi insentif kepada industri tekstil dan alas kaki untuk ekspor.
“Terkesan tidak ada koordinasi mendalam dengan kementerian teknis lainnya,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Berikut petikan wawancara.
Menurut Anda, Menkeu mengeluarkan PMK 147 tanpa berkoordinasi dengan kementerian terkait dan DPR, apa memang begitu ?

Betul, Menkeu mengeluarkan PMK tanpa berkoordinasi dengan kementerian terkait dan DPR?
PMK kewenangan pemerintah, tentunya perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta BKPM. Ini terkait erat iklim investasi bagi perusahaan yang telah melakukan investasi di kawasan berikat maupun yang akan berinvestasi.
Dengan penandatanganan ACFTA banyak fasilitas yang semula diberi fasilitas menjadi disinsentif apabila perusahaan ingin mengalihkan pasar, dari pasar ekspor menjadi lebih dari 50 persen di pasar lokal.

Bila tidak direvisi?
Dampak negatif iklim yang tidak kondusif pemerintah sedang mendorong kegiatan projob. Sedangkan di sini outsourcing linkages dilarang jadi tidak mendorong keterkaitan industri, terutama industri garmen dan alas kaki yang dapat melibatkan industri kecil dan menengah (IKM). Lalu aturan terlalu ketat terhadap minimal jumlah ekspor, sehingga bila perusahaan akan memanfaatkan pasar domestik maka kawasan berikat bagi perusahaan besar tidak menjadi persoalan tapi perusahaan kecil jelas merupakan biaya tinggi.

Kalau direvisi, apa yang perlu diluruskan?

Mengenai mewajibkan existing industri pindah ke kawasan industri, serta pelarangan outsourcing linkages antarindustri kecil dengan industri di kawasan. Lalu, minimal volume ekspor perlu diturunkan agar mampu meredam persaingan dengan produk sejenis dari serbuan China.

Pada tahun 2011, bagaimana nasib industri lokal?

Industri tekstil berkontribusi terhadap ekpor tahun 2011 diproyeksikan sebesar 13,6 miliar dolar AS naik 21 persen dibanding 2010. Untuk alas kaki 3,2 miliar dolar AS atau naik 31 persen. Industri tekstil berkontribusi 8,7 persen dari Industri Migas dengan total tenaga kerja 10,13 persen tenaga kerja sektor manufaktur tahun 2010, sedangkan alas kaki 1,8 persen berkontribusi terhadap sektor nonmigas.

Anda melihat maraknya barang impor dari China membuat industri kita kewalahan?
Industri China, khususnya tekstil dan sepatu, bermain pada low cost producer, tentunya mengganggu industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dari pengamatan di klaster persepatuan Cibaduyut, industri alas kaki nasional masih bisa bertahan di industri berbahan baku kulit, untuk bahan baku kulit sintetis sudah kalah.
Ada kesamaan antara industri TPT dan alas kaki Indonesia-China, yakni sama sama menjadi penjahit industri besar seperti, Nike, Rocksport, Hugo Boss tidak mampu mengembangkan merk sendiri sehingga dijadikan produk substitusi manufaktur oleh prinsipal utama.

Perlu pembenahan dalam industri kita dalam persaingan ACFTA?

Yang perlu dilakukan, mendorong penguatan struktur industri mulai dari hulu pembuatan benang, revitalisasi industri tengah spinning, weaving, knitting, printing finishing. Yang utama, biaya energi dan perubahan atau kestabilan exchange rate kerugian industri akibat penguatan rupiah sepanjang tahun 2011 mendekati 25 persen, sedangkan biaya energi terkait dengan penguatan rupiah bila dikaitkan dengan kurs untuk ekspor mencapai 28 perosen. Untuk sektor hilir, kebijakan ketenagakerjaan penentuan UMR seringkali membuat wilayah provinsi tertentu menjadi kurang kondusif.

Industri lokal kita selama 2011 tumbuh?
Ya, khususnya produk tekstil. Ekspornya tumbuh sebesar 21,8 persen. Namun, impor juga meningkat 39 persen dengan tujuan utama ekspor Amerika Serikat masih mendominasi dengan pasar 36,9 persen. Industri alas kaki pangsa pasar AS mencapai 22,5 persen dan masih tumbuh sebesar 31 persen seiring dengan peningkatan impor.
Secara global Indonesia hanya sebagai eksportir no 11 dengan total ekspor seperdua puluh dari China atau 13 miliar dolar AS. Jadi dari berbagai sisi kewajiban pemerintah untuk membuat keberpihakan yang jelas pada industri TPT dan alas kaki nasional.

Komisi VI akan memanggil Menkeu untuk membahas masalah itu?

Komisi tentu akan mendalami ini dengan mengundang kementerian terkait, termasuk Kemenkeu. Mungkin setelah reses. [Harian Rakyat Merdeka]

DPR persoalkan PMK soal kawasan berikat

2011-12-26T19:40:00.000+07:00

Oleh Irsad Sati

Senin, 26 Desember 2011 | 19:06 WIB
JAKARTA: Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 147/2011 tentang Kawasan Berikat dibuat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan kementerian teknis seperti dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan serta BKPM.
    Dalam hal ini, lanjutnya, kebijakan dan pengaturan soal perpindahan kawasan industri semestinya menjadi domain kementerian teknis, yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
     "Akibat tidak terlalu berperannya kementerian teknis berdampak pada pelaku usahanya karena kebijakan itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan," ujarnya, di Jakarta Senin (26/12/11)

Dalam hal ini, ungkapnya, peraturan tersebut merugikan industri yang sudah eksis di luar kawasan berikat karena investasi yang sudah tertanam dan hubungan industri dengan tenaga kerja serta intangible asset yang terbangun dari suatu proses industri hendak dihapus begitu saja.

Menurut dia, PMK tersebut tidak pro investasi karena tidak memperhatikan industri yang telah eksis karena bisa dibaca sebagai pencabutan fasilitas Kawasan Berikat bagi industri di luar kawasan berikat.

Airlangga menduga tidak pekanya aturan soal kawasan berikat dalam produk hukum tersebut karena tidak dilibatkannya menteri teknis secara intensif.

Oleh sebab itu, dia mendesak menkeu merevisi PMK No.147 terutama tentang mewajibkan existing industri pindah ke kawasan industri, serta pelarangan outsourcing linkages antar industri kecil dengan industri di kawasan.

Dia menambahkan revisi itu juga termasuk soal ketentuan minimal volume ekspor yang dinilai terlalu tinggi. "Ketentuan minimal ekspornya harus diturunkan agar mampu meredam persaingan dengan produk sejenis impor yang kini banyak masuk dari China.”
     Ketua Komisi VI DPR itu berjanji akan memanggil Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengan menteri terkait untuk meminta penjelasan soal PMK No.147/2011.
Dia mengatakan pemanggilan itu kemungkinan dilakukan pada awal tahun depan setelah masa reses dewan.
     Sementara itu, Lili Asdjudiredja, anggota Komisi VI DPR yang juga Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengatakan industri tekstil dan alas kaki menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan dengan regulasi baru yang dikeluarkan Menkeu tersebut.
       Dalam hal ini, lanjutnya, industri tekstil akan terkena dampak besar kalau regulasi itu mulai diberlakukan. "Peraturan Menteri Keuangan No 147 tersebut mengada-ada. Menkeu tidak memiliki wewenang untuk mengatur perpindahan kawasan industri."
    Menurut dia, kewajiban untuk pindah ke kawasan berikat bagi industri yang sudah eksis di luar kawasan berikat berdasarkan regulasi baru itu menimbulkan biaya besar.
      Lili mengaku sudah mendapatkan informasi dari kalangan industri tekstil bahwa mereka akan melakukan judicial review terhadap PMK No.147 tersebut karena dinilai sangat merugikan mereka. (Bsi)

AIRLANGGA MINTA MENKEU REVISI PMK KAWASAN BERIKAT

2011-12-26T19:31:00.000+07:00

Jakarta, 26/12 (ANTARA) - Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto meminta Menteri Keuangan Agus Martowardodjo segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan No 147 tahun 2011 tentang Kawasan Berikat karena dinilai merugikan industri kecil.
"Aturan dalam PMK No 147 tahun 2011 tersebut memberatkan industri kecil terutama kewajiban berada di kawasan industri," kata Airlangga Hartarto melalui surat elektronik (email), Senin.

   Aturan lainnya dalam PMK No 147 tahun 201 tersebut yang memberatkan industri adalah larangan menggunakan "outsourcing linkage" antara industri kecil dengan industri di kawasan industri serta pembatasan minimal volume ekspor .
     Aturan tersebut, kata dia, memberatkan industri kecil yang modal dan sumber dayanya terbatas.
       "Persyaratan pada aturan tersebut perlu direvisi dan diturunkan, agar industri kecil tetap dapat berusaha secara sehat dan mampu bersaing dengan produk sejenis dari China," katanya.
         Menurut dia, dampak dari diterbitkannya PMK No 147 tahun 2011  memberatkan industri kecil di antaranya adalah industri garmen dan alas kaki.
         Industri kecil yang asetnya terbatas, kata dia, tidak mampun s pindah ke kawasan industri karena akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang memberatkan.
         "Hal ini membuat industri kecil tidak mampu bersaing baik di pasar lokal maupun pasar ekspor," katanya.
         Airlangga menambahkan, Komisi VI DPR RI akan mengundang Menteri Keuangan untuk menjelaskan perihal PMK No 147 tahun 2011 pada rapat kerja di DPR RI pada masa persidangan berikutnya.
         Politisi Partai Golkar ini memperkirakan, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No 147 tahun 2011 tanpa koordinasi mendalam dengan menteri terkait seperti Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
    "PMK No 147 tahun 2011 juga terkait dengan perusahaan yang akan melakukan investasi di kawasan berikat maupun di luar kawasan berikat," katanya.***5***

(T.R024/B/N002/N002) 26-12-2011 14:50:52
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

DPR dorong kerja sama komprehensif dengan Australia

2011-12-13T23:14:00.001+07:00

Selasa, 13 Desember 2011 22:39 WIB | 394 Views

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat mendorong perjanjian kerja sama komprehensif ekonomi atau "comprehensive economic partnership agreement" dengan pemerintah Australia.
"Indonesia siap membicarakan perjanjian kerja sama komprehensif dengan Australia," kata Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto usai menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty beserta rombongan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa petang.

Rombongan Duta Besar Australia adalah Wakil Duta Besar Paul Robilliard serta pejabat Keduataan Besar Autralia Elly Lawson dan Jonathan Muir.
Airlangga Hartarto didampingi anggota Komisi VI DPR RI Ferarri Romawi. Airlangga menjelaskan, perjanjian kerja sama komprehensif perdagangan ini juga untuk mendorong pembangunan kapasitas agar perdagangan kedua negara berjalan lebih fair.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga menyampaikan soal produk ekspor Indonesia ke Australia, khususnya buah mangga dan manggis, serta minyak sawit agar diperlakukan secara fair.

"Kalau Indonesia menerima anggur dari Australia secara bailk, hendaknya Australia juga menerima mangga dan manggis dari Indonesia secara baik," katanya.

Menurut dia, ekspor mangga dan mangis dari Indonesia ke Australia saat ini masih dalam proses karantina di negara tersebut karena dicurigai mengandung pestisida. "Saya minta hambatan ini bisa dikurangi," katanya.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, mangga dan manggis merupakan produk petani serta pengusaha kecil dan menengah sehingga Komisi VI DPR RI sangat peduli untuk mendorongnya.

Airlangga juga menjelaskan, DPR berhasil meyakinkan Menteri Perdagangan Australia untuk membatalkan persyaratan label terhadap produk mnyak sawit dari Indonesia yang diekspor ke Australia.

"Pemerintah Australia sudah membatalkan RUU yang membuat persyaratan label terhadap produk minyak sawit dari Indonesia," katanya.

Namun saat ini, kata Airlangga, anggota parlemen Australia mengajukan lagi RUU tentang Perdagangan Minyak Nabati.

Menurut Airlangga, hal ini juga sudah disampaikan kepada Sekretaris Departemen Perdagangan Australia yang membidangi perdagangan luar negeri agar regulasi perdagangan diberlakukan secara fair.

Airlangga juga menyinggung soal ekspor rokok kretek Indonesia ke Australia yang disyaratkan tanpa merek.

"Hal ini terjadi karena Indonesia terlambat mengantisipasi pada saat pembahasan regulasinya," katanya.

Dari kejadian tersebut, menurut Airlangga, Komisi VI DPR RI saat ini melakukan komunikasi intensif dengan Menteri Perdagangan Indonesia Gita Wirjawan untuk membahas isu-isu perdagangan terbaru sehingga dalam negosiasi dengan negara lain tidak terlambat.
(T.R024/N002)

Editor: Ruslan Burhani

DPR: MP3EI Jangan Hanya Andalkan BUMN

2011-12-07T17:13:00.000+07:00

Investor Daily
Rabu, 12 Oktober 2011 | 16:48

JAKARTA - Pengembangan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tidak bisa hanya mengandalkan BUMN saja, swasta, dan pemerintah juga harus ikut berperan.
     "Bahkan untuk koridor-koridor yang dapat memberikan benefit (keuntungan) ekonomi dibutuhkan keberpihakan pemerintah di dalamnya," kata Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu.

Airlangga menjelaskan hal itu terkait pendapat dalam diskusi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) yang menyebutkan sektor pembangunan infrastruktur publik sebaiknya tidak diserahkan kepada swasta.
    Menurut dia, MP3EI dibuat untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang dalam pengembangannya melibatkan pemerintah dan sektor usaha (BUMN dan swasta). "Agar kawasan itu menarik untuk dikembangkan maka dapat dibuat kebijakan khusus di bidang fiskal," kata Airlangga.
    Ia mengingatkan, dalam menyusun MP3EI bukan semata-mata daftar proyek, melainkan di dalamnya juga terdapat pembuatan klaster yang membutuhkan industri pendukung.
    "Seperti klaster industri kelapa sawit maka dibutuhkan selain areal perkebunan juga tempat pendidikan dan pelatihan (diklat), laboratorium, serta akses pelabuhan sendiri," ujar dia mencontohkan.
    Airlangga mengatakan, tidak semua BUMN yang memilki sumber (resources) berlebih dapat dilibatkan dalam kegiatan MP3EI harus dilihat terlebih dahulu program mereka masing-masing dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) hal tersebut sudah tertuang.
    BUMN dapat dilibatkan dalam pembangunan jalan tol, pelabuhan, kereta api, bandara udara, dan infrastruktur lainnya yang dapat memberi kontribusi bagi pengembangan daerah.
    Pemerintah harus dapat merealisasikan MP3EI sesuai jadwal yang telah ditetapkan mengingat tujuannya untuk menyeragamkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, serta meningkatkan produktivitas.
Dia mencontohkan teknologi IT yang dapat menghubungkan masyarakat Indonesia yang tinggal di negara kepulauan pada akhirnya meningkatkan produktivitas. (gor/ant)

Regulator Didorong Wajibkan Perusahaan Lakukan Dual Listing

2011-12-07T14:07:00.001+07:00

Oleh Bunga Dewi Kusuma
Selasa, 06 Desember 2011 | 20:10 WIB
JAKARTA: Pelaku pasar mendorong pemerintah dan regulator untuk membentuk regulasi yang mewajibkan perusahaan dalam negeri untuk melakukan dual listing guna memperbesar kapitalisasi pasar modal Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Airlangga Hartarto menilai saat ini banyak perusahaan dalam negeri, terutama yang bergerak di sektor sumber daya alam (resources) yang mencatatkan sahamnya di pasar modal luar negeri, seperti Australia dan Kanada.

Padahal, menurut dia sektor resources merupakan salah satu industri yang menyumbangkan kapitalisasi pasar terbesar di pasar modal, mengingat sektor ini masih menjadi incaran para pemodal untuk berinvestasi.

“Saat ini ada beberapa perusahaan resources yang tercatat di luar, seperti Newmont dan Freeport. Kalau yang masih eksplorasi ada beberapa, terutama di Toronto Stock Exchange dan Australia Stock Exchange,” ujarnya usai CEO Forum di Jakarta hari ini.

Airlangga mengungkapkan pemerintah seharusnya dapat membentuk regulasi yang bersifat mandatory bagi perusahaan-perusahaan komoditas yang mencatatkan sahamnya di luar negeri untuk memajukan pasar modal Indonesia.

Menurut dia, tidak adil jika perusahaan yang berbasis di Indonesia dan memiliki aset di Indonesia, tetapi tidak mau tercatat di pasar modal Indonesia. Sehingga menurut dia, konsep dual listing perlu dipertegas.

“Kita wajibkan saja, ini kan negara kita. Jangan sampai kita kena dampak lingkungannya, biaya produksinya, tetapi capital gain-nya di luar negeri. Mereka itu kapitalisasi pasarnya bisa lebih dari miliaran dolar, wajib dual listing tidak ada salahnya,” paparnya.

Kepala Biro Penilai Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Badan Pengawas Pasar Modal Gonthor R. Azis membenarkan bahwa saat ini memang belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan Indonesia yang tercatat di luar untuk melakukan dual listing di dalam negeri.

Menurut dia, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sejumlah perusahaan komoditas lebih memilih untuk mencatatkan sahamnya di bursa luar negeri. Salah satunya, dia mengatakan adalah adanya negara yang memang mengkhususkan diri di sektor komoditas.diri.

“Makanya didorong supaya ingin dengan mandatory, kalau tidak ya tidak ada keinginannya. Kadang-kadang kita memang bisa andalkan daya saing, tetapi kadang kita juga mesti setengah memaksa,” tuturnya.(api)

DPR: PN Garam Tidak Mampu Jadi Penyangga

2011-12-07T13:57:00.000+07:00

Ester Meryana | Tri Wahono | Selasa, 6 September 2011 | 16:32 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa PT Garam (Persero) tidak mampu menjadi badan penyangga garam. Ini karena pangsa pasar perusahaan tersebut hanya 20 persen.

"Nah mereka (PT Garam) selain kalah bersaing dari segi manajemen mereka tidak menguasai pasar garam. Jadi pasar garam yang mereka pegang hanya 20 persen. Jadi bagaimana orang yang memegang 20 persen mau menjalankan fungsi penyangga, kan nggak mungkin karena mereka kalah bersaing. Kedua, dia tidak punya modal yang cukup untuk melakukan itu," ujar Airlangga, di Kementerian Perdagangan, Selasa (6/9/2011).

PT Garam sendiri, lanjut Airlangga, telah meminta agar diberikan peran penyangga tersebut. Namun, untuk itu, DPR telah mengusulkan agar ada perubahan manajemen. "Harus jelas juga modal kerja yang harus disediakan oleh pemerintah," tambah dia.

Adapun, modal kerja yang dibutuhkan untuk PT Garam menjadi badan penyangga sekitar Rp 500 miliar. Selain perubahan manajemen, perusahaan pun harus meningkatkan pangsa pasar dari 20 persen ke minimal 80 persen.

"Tidak ada cara lain kalau pemerintah ini merasa penting, harus dibuat tataniaga," ungkapnya sebagai solusi terhadap masalah pangsa pasar ini. "Jadi tidak mungkin tata niaga dilakukan tanpa adanya penyangga dana yang diperlukan. Jadi, pemerintah juga harus menunjukkan agensi mana yang diberi penugasan untuk itu. Kalau ini mau dijadikan PSO (public service obligation), ya dilakukan saja PSO toh ini sama apakah itu garam minyak dan pupuk," tambah Airlangga.

Dengan demikian, Airlangga menilai, PT Garam tidak memiliki kemampuan untuk menjadi badan penyangga. "Karena PT Garam kita lihat tidak mempunyai kemampuan untuk itu, jadi DPR tidak bisa menyetujui hal yang tidak mempunyai kemampuan. Ditambahi dana negara maka itu fungsinya itu tidak akan tercapai. Jadi harus lebih affirmative lagi, harus lebih jelas lagi. Pupuk aja bisa yang jauh lebih besar, masa garam nggak bisa," tegas dia.

Airlangga Hartarto Sayangkan Pembatalan Sepihak Impor Beras

2011-12-03T09:58:00.006+07:00

JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto menyayangkan terjadinya pembatalan impor beras secara sepihak dari Thailand. Akibat pembatalan tersebut pemerintah harus menjamin kecukupan stok beras di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog)

"Pembatalan impor beras secara sepihak ini harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah," kata Airlangga melalui surat elektronik (email), di Jakarta, Sabtu.

Ia menegaskan, pemerintah harus menjamin kecukupan stok beras di gudang Bulog dan stabilitas harga beras nasional di pasaran.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus menyelidiki penyebab pembatalan impor beras secara sepihak oleh Thailand dan institusi yang bertanggung jawab terhadap ekspor dan impor beras.

"Selama ini, Indonesia dan Thailand, terikat oleh perjanjian bilateral antarnegara tentang impor beras," katanya.

Menurut dia, pada kesempatan berikutnya pembatalan impor beras secara sepihak ini tidak boleh terjadi lagi.

Airlangga mengingatkan, untuk menjaga keamanan dan ketahanan pangan nasional, pemerintah harus membuat langkah konkret baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, dalam menghadapi perubahan iklim yang terkait dengan pemanasan global.

"Pemerintah harus serius menjalankan program swasembada pangan nasional dengan langkah konkret, yakni program ekstensifikasi pertanian dengan mencetak lahan-lahan baru pertanian," katanya.

Selain itu pemberian insentif kepada petani untuk tetap menanam padi, jaminan menampung padi produksi petani, serta menjaga stabilitas harga gabah dan pupuk.

Politisi Partai Golkar ini juga menyarankan agar pemerintah mengembalikan peran dan fungsi Bulog sebagai instansi penyangga yang bertanggung jawab atas kecukupan stok beras nasional serta stabilitas harga gabah. (gor/ant)

Pemerintah Harus Lebih Terarah Membuat Roadmap Program Pengembangan Masyarakat Wirausaha

2011-11-24T12:44:00.002+07:00

Oleh Irsad Sati

Bisnis Indonesia Minggu, 14 Agustus 2011 | 15:49 WIB

JAKARTA: Pemerintah diminta lebih terarah membuat roadmap program pengembangan masyarakat wirausaha nasional, karena menjadi kebutuhan mendesak bagi pengembangan kapasitas Indonesia untuk bersaing di era masyarakat ASEAN maupun kerjasama perdagangan bebas secara bilateral. Porsi masyarakat wirausaha yang masih 0,24% dinilai sangat kecil untuk mendorong daya saing nasional sehingga perlu langkah luar biasa untuk mengenjot jumlah masyarakat wirausaha.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan masyarakat wirausaha dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu aspek yang bisa diandalkan jadi penopang ketahanan ekonomi nasional supaya
bisa bersaing dan tidak menjadi objek dari globalisasi ekonomi yang kini sudah mulai dialami Indonesia dalam interaksi ekonomi dan perdagangan dengan negara lain.

"Saya pesimis kalau rasio wirausaha 0,24% itu tidak cepat digenjot maka Indonesia akan terus menjadi objek dan pasar bagi produk dan jasa dari negara mitra kita. Kasus impor sapi dari Australia menjadi contoh nyata kita kehilangan ketahanan yang mestinya tidak soal karena wirausaha kita kuat di peternakan, Karena itu harus lebih ekstra untuk
membangun masyarakat wirausaha," ujarnya hari ini.

Menurut dia, perdagangan bebas ASEAN-China merupakan fakta yang harus dihadapi saat ini dengan kondisi ketidaksiapan Indonesia untuk bersaing dan ancaman berikutnya masyarakat ASEAN 2015.

Untuk itu, lanjutnya, pengembangan masyarakat wirausaha harus mendapatkan perhatian serius yang sepaket dengan pengembangan UMKM yang kini dijalankan oleh pemerintah.

Dalam hal ini, tuturnya, populasi nasional yang mencapai 240 juta jiwa harus menjadi ladang untuk menumbuhkan benih kader wirausaha handal untuk menciptakan daya tahan ekonomi nasional.

Dia menilai perlindungan dan insentif bagi iklim tumbuh dan berkembang wirausaha baru harus dibangun sehingga makin banyak masyarakat yang ingin terlibat.

Menurut dia lagi, sebagai bangsa yang memiliki sistem sosial yang kuat seharusnya bisa menumbuhkan banyak wirausaha karena orang selalu berusaha bagaimana caranya bisa terus berkembang.

Airlangga mengatakan Indonesia bisa membentuk masyarakat wirausaha untuk memperkuat pengelolaan potensi perkebunan, pertanian, dan pertambangan nasional sehingga bisa memberikan daya manfaat optimal bagi kepentingan ekonomi nasional.

"Sebenarnya bidang yang bisa didorong termasuk bidang perdagangan dan industri kreatif. Kalau masyakarat wirausaha itu bisa dibangun lebih cepat pertumbuhan rasionya baru kita nyaman memasuki era globalisasi
ekonomi," ujarnya lagi.

Ketua Komisi VI itu mengusulkan program wirausaha harus dipisahkan dari kementerian koperasi dan UKM karena arah pengembanganya lebhi banyak terkiat dengan kementerian teknis.

Dalam hal ini, lanjutnya, wirausaha terkiat dengan semua aspek, seperti perindustrian, pertambangan, pertanian, perdagangan, hingga ristek.

Untuk itu, menurut dia, program itu harus menjadi program nasional yang otonom agar bisa lebih gesit bergerak untuk mempercepat terbangunnya masyarakat wirausaha di tanah air. (bisnis indonesia/sut)

Airlangga Sarankan Pemerintah Prioritaskan Produksi Garam Nasional

2011-09-09T18:38:00.003+07:00

Copyright:ANTARA
Date:Sep 09 18:02

Ketua Komis VI DPR RI Airlangga Hartarto menyarankan agar pemerintah mengatur tataniaga garam dengan memprioritaskan produksi garam nasional bukan malah mengimpor garam. Dia menjelaskan, selama ini perdagangan garam diatur dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan yang harganya terlalu rendah sehingga tidak menarik perhatian petani garam.

"Persoalan garam nasional sebenarnya bukan persoalan impor atau tidak impor, tapi bagaimana meningkatkan budidaya garam masyarakat dan diserap secara nasional baik industri maupun konsumsi," katanya melalui telepon selulernya, Jumat.

Di sisi lain, kata dia, industri juga tidak membeli garam dari petani garam tapi malah mengimpor garam untuk dipasarkan di dalam negeri. Apalagi PT Garam, yakni badan usaha milik negara (BUMN) yang ditugasi mengatur pergaraman nasional tidak dapat berfungsi dengan baik, karena "market share"nya hanya sekitar 20 persen.

Ia menambahkan, Menteri Perdagangan baru merevisi SK yang mengatur soal perdagangan garam nasional, diharapkan bisa diimplementasikan untuk memperbaiki prdagangan garam nasional.

Politisi Partai Golkar ini mengusulkan, untuk memperbaiki perdagangan garam nasional agar pemerintah mengatur tataniaga garam nasional dengan memberdayakan PT Garam dan mengatur agar industri membeli garam dari petani garam.

"Perlunya penerapan tataniaga garam guna mendorong agar produksi garam rakyat bisa berkembang, terutama di sentra produksi gram seperti di Indramayu Jawa Barat, Madura Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat," katanya.

Untuk menguatan fungsi PT Garam, menurut dia, maka BUMN yang mendapat tugas mengatur pergaraman nasional tersebut agar diberi suntikan modal dan diperbaiki manajemennya agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

PT Garam tidak bisa berfungsi dengan baik, kata dia, karena kalah bersaing dan hanya mampu menguasai sekitar 20 persen pasar garam. "Kalau kemampuannya cuma mampu menguasai sekitar 20 persen, bagaimana bisa menjadi penyangga," katanya.

Airlangga mengimbau agar pemerintah meningkatkan fungsi PT Garam agar mampu menjadi penyangga produksi garam nasional dengan memberikan suntikan modal paling tidak sekitar Rp500 miliar.

Selain itu Airlangga juga mempertanyakan, perkembangan dari program pemerintah yang mencanangkan melakukan revitalisasi industri garam, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi industri garam nasional di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Indonesa Harus Miliki Ketahanan Ekonomi Hadapi Globalisasi

2011-08-14T10:40:00.004+07:00

Jakarta, 13/8 (ANTARA) - Indonesia harus memiliki ketahanan ekonomi yang kuat dalam menghadapi globalisasi ekonomi, di antaranya adalah pasar global bersama ASEAN pada tahun 2015.

"Agar Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang kuat, maka Indonesia harus memiliki banyak entrepreneur," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Sabtu..

Menurut Airlangga, dengan bertambahnya entrepreneur, maka ketahanan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Semakin banyak entrepreneur, menurut dia, akan memberikan "multiflyer" yang besar terhadap kelas menengah yang tidak tergantung pada anggaran pemeritah.

"Pengusaha sukses di Indonesia saat ini hanya sekitar 0,24 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Karena itu, Indonesia masih membutuhkan jutaan lagi entrepreneur untuk menjadi pengusaha sukses, agar ketahanan ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat," katanya.

Menurut dia, potensi pengembangan entrepreneur di Indonesia yang penduduknya sekitar 240 juta jiwa, sebenarnya cukup tinggi.

Apalagi, menurut Airlangga, Indonesia memiliki sistem sosial yang kuat seharusnya bisa menumbuhkan banyak entrepreneur, karena orang selalu berusaha bagaimana caranya bisa "survive".

"Untuk bisa survive, menjadi pengusaha baik di bidang perdagangan maupun jasa yang membutuhkan modal lebih rendah," katanya.

Untuk mendorong terciptanya entrepreneur yang banyak, menurut Airlangga, selain dari pendidikan dan pengalaman praktis, juga diperlukan daya dukung pemerintah yakni regulasi yang memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha berskala kecil.

Ketua Asosiasi Emiten Indonesia ini mencontohkan, pelaku usaha di sektor tertentu dan omset tertentu, tidak masalah diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan mengenah (UMKM) sektor, sehingga pengusaha bermodal besar tidak bisa masuk ke sektor tersebut. "Sektor-sektor itu bisa ditetapkan," katanya.

Airlangga mengakui, saat ini pelaku usaha berskala kecil sulit berkembang karena terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Ia mencontohkan, pedagang pasar tumpah atau di warung kecil harus bersaing dengan mini market dan super market yang memiliki modal lebih besar.

"Sistemnya harus diperbaiki agar terwujud persaingan usaha yang sehat," kata Airlangga. (T.R024/B/M012/C/M012) 13-08-2011 16:31:36

Bangun Fundamental Ekonomi pada Sektor Riil

2011-08-11T10:36:00.000+07:00

Cegah Krisis

10 Aug 2011

JAKARTA (Suara Karya) Pemerintah Indonesia seharusnya mengambil momentum dari krisis di Amerika Serikat dan Eropa untuk kembali membangun fundamental ekonomi melalui sektor riil.
Pemerintah Indonesia juga hendaknya melakukan diversifikasi manajemen perbendaharaan, sehingga tidak hanya mengandalkan mata uang dolar AS.
"Kembalikan ke fundamental ekonomi pada sektor riil, yakni dengan meningkatkan perekonomian lokal serta diversifikasi pasar ekspor, termasuk ke negara nontradisional seperti Amerika Serikat," kata Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (9/8).

Dalam upaya kembali ke fundamental ekonomi, hendaknya pemerintah juga meningkatkan investasi domestik dan memproteksi pasar dalam negeri* Dalam hal ini, pasar dalam negeri menjadi penyangga (buffer) untuk perekonomian atau kegiatan produksi di dalam negeri.
"Pemerintah juga harus berusaha untuk, mandiri dengan mengurangi secara bertahap ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dan energi," tuturnya.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, krisis yang terjadi di Eropa saat ini berdampak pada penurunan peringkat investasi Amerika Serikat, terutama pada surat obligasi, baik yang diterbitkan oleh negara maupunkorporasi.
"Bagi Indonesia, hal ini merupakan ring a bell (peringatan kecil), khususnya untuk kebijakan semu yang seolah-olah keberhasilan ekonomi hanya pada indikator naik-turunnya IHSG (indeks harga saham gabungan). Melalui pendekatan pasar saham, penguatan rupiah selama ini seluruhnya karena faktor hot money (dana asing yang masuk ke dalam negeri), bukan karena nilai ekspor, investasi, atau peningkatan produktivitas.
Ini berbahaya, dan saat ini sudah terjadi koreksi di pasar," ujar Airlangga.
Di lain pihak, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi akibat krisis AS dan Eropa.
"Pemerintah tetap akan mewaspadai dampak perekonomian global dengan berbagai upaya mitigasi krisis. Ini dilakukan melalui percepatan penyerapan anggaran, stabilisasi pasar menggunakan sisaanggaran lebih, dan pembelian kembali surat berharga negara oleh BUMN," kata Pit Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro.
Menurut dia, manajemen protokol krisis ini juga dibantu melalui alokasi dana mitigasi dalam APBN perubahan 2011. Ini akan berlaku efektif apabila indikator telah menunjukkan krisis mulai tiba.
"Ada beberapa tahapan, apabila pasar siaga, kita bisa melakukan pembelian suratutang negara dengan dana APBN atau menggunakan SAL (saldo anggaran lebih). Ini berdasarkan indikator misal harga surat berharga negara turun sekian basis poin. Dan, ketika imbal hasilnya turun berapa basis poin, kita harus melakukan apa," ujar Bambang.
Bambang mengatakan, fundamental perekonomian Indonesia saat ini dalam kondisi baik dan kuat, walaupun IHSG masih tertekan dan nilai tukar rupiah sempat melemah.

Pemerintah Diminta Tindak Tegas Spekulan Bahan Pokok

2011-08-03T11:45:00.002+07:00

Oleh Irsad Sati

Harian Bisnis Indonesia

Published On: 03 August 2011

JAKARTA: Pemerintah diminta bertindak tegas terhadap spekulan komoditas strategis seperti beras, cabai, minyak goreng, gula dan jagung, dengan memberikan sanksi administarif denda dalam jumlah besar agar memberi efek jera.
Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan tindakan tegas itu sangat diperlukan untuk meredam lonjakan harga tak wajar di bulan Ramadhan.

   "Semua komoditas strategis yang masuk dalam Inpres No.1/2010 harus dilindungi dari tindakan spekulan dan penimbunan agar masyarakat tidak jadi korban oleh penaikan harga yang tidak wajar. Pemerintah harus tegas," ujarnya kepada Bisnis, hari ini.
Dalam hal ini, lanjutnya, Kemendag dan Kementan harus melanjutkan upaya pengamanan itu dengan membongkar dan membuat jera pelaku spekulasi bahan kebutuhan pokok masyarakat itu.
   Menurut dia, indikasi penimbunan beras yang ditemukan Mentan Suswono merupakan salah satu indikasi bahwa tata niaga komoditas strategis tergolong rentan dikendalikan pihak tertentu untuk mempermainkan harganya.
   "Saya berharap pemerintah bisa menuntaskan masalah ini mumpung masih di awal puasa. Jangan masalah itu terus berlanjut dan memuncak saat Lebaran. Temuan mentan soal dugaan penimbunan itu sangat bagus dan perlu ditindaklanjuti sampai pada tindakan konkret. Beri sanksi tegas agar tidak terulang dan menjadi massal," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah berjanji akan memantau stok dan harga empat komoditas pangan guna menggantisipasi lonjakan harga selama Ramadhan dan Idul Fitri.
   Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan keempat komoditas itu meliputi beras, daging, telur dan ayam yang menjadi kebutuhan paling dicari masyarakat selama Ramadhan.
   Menurut dia, langkah pemerintah itu ditujukan untuk menstabilkan harga di pasar, terutama beras, dengan jalan rutin menggelar operasi pasar.(er)

DPR DESAK PEMERINTAH MONITOR "ROADMAP" SWASEMBADA GULA

2011-07-23T08:50:00.003+07:00

Jakarta, 18/7 (ANTARA) - Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian memonitor "road map" baku swasembada gula pada 2014, baik neraca gula nasional maupun rencana aksi, target pencapaian, jadwal dan kesiapan anggarannya.

Hal itu merupakan salah satu kesimpulan dari rapat kerja gabungan antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II Bidang Perekonomian di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Hadir pada rapat itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pertanahan Nasional Djoyo Winoto, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan.

"Pelaksanaan 'road map' baku swasembada gula itu dilaporkan secara periodik setiap enam bulan ke Komisi VI DPR RI," kata Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto usai rapat kerja tersebut.

Menurut Airlangga, rapat kerja tersebut menghasilkan 11 poin kesimpulan untuk ditindaklanjuti pemerintah.

Pada kesimpulan poin kedua, Komisi VI DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri, yang selanjutnya mengembalikan pembinaan industri gula kepada Kementerian Perindustrian.

Pada kesimpulan butir ketiga Komisi VI DPR RI juga meminta pemerintah membuat kebijakan secara menyeluruh mengenai sistem insentif program bantuan dan subsidi pada tingkat "onfarm" program swasembada gula 2014, seperti bantuan kredit, subsidi pupuk, bantuan bongkar ratoon, ketahanan pangan, dan bantuan pemerintah lainnya khusus untuk petani tebu yang mendukung industri gula kristal putih.

Menurut Airlangga, Komisi VI DPR RI juga meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Kehutanan melakukan audit lahan secara menyeluruh guna pengembangan industri gula nasional yang berbasis tebu dan segera mendistribusikan lahan seluas 350.000 hektare dengan pemerintah daerah, termasuk kejelasan lokasi dan tata ruang dalam mendukung program swasembada gula nasional pada 2014.

Komisi VI DPR RI juga mendesak pemerintah melalui Kementerian Perdagangan agar meninjau sistem pengaturan distribusi gula antarprovinsi dan antarpulau serta meminta untuk dilakukan audit distribusi gula nasional.

Komisi VI DPR RI meminta kepada Badan Pertanahan Nsional (BPN) untuk melakukan investasi terhadap lahan-lahan milik negara yang dapat dikonversi menjadi lahan tanaman tebu, sekaligus meminta kepada Kepala BPN untuk menjamin ketersediaan lahan tersebut dalam upaya mendorong swasembada gula pada 2014.

Butir lainnya pada kesimpulan tersebut, kata Airlangga, Komisi VI DPR juga meminta kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tidak memberikan izin pendirian pabrik gula yang belum menyediakan secara pasti lahan untuk "onfarm".

Komisi VI DPR RI juga meminta kepada pemerintah melalui kementerian terkait untuk melakukan percepatan realisasi rekomendasi Panitia Kerja Swasembada Gula tahun 2014 yang realiasinya dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak 18 Juli 2011.

Menurut Airlangga, percepatan itu antara lain penerapan sistem beli putus, revisi Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527 tahun 2004, serta ketersediaan lahan 350.000 hektare yang lahannya jelas, serta tata ruangnya jelas.***5***
(T.R024/B/R014/R014) 18-07-2011 19:10:06

DPR MINTA PEMERINTAH BERIKAN PMN UNTUK PT DI

2011-06-24T20:46:00.000+07:00

Bandung, 24/6 (ANTARA) - DPR RI meminta Pemerintah segera memberikan penyertaan modal negara kepada PT Dirgantara Indonesia Tbk, agar badan usaha milik negara tersebut bisa sehat dan kembali memproduksi pesawat terbang secara optimal.
"Komisi VI, Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI memutuskan akan membantu keuangan PT DI (Dirgantara Indonesia) dengan pertimbangan, adalah industri strategis yang kondisinya mengalami persoalan keuangan yang akut," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto ketika mengunjungi PT DI di Bandung, Jumat.

   Anggota Komisi VI dan Komisi XI DPR RI mengunjungi PT DI guna meninjau langsung kondisi perusahaan itu yang mengalami krisis keuangan sehingga mengalami kesulitan dalam memproduksi pesawat terbang.
   Anggota Komisi VI dipimpin Ketuanya Airlangga Hartarto serta anggota Komisi XI dipimpin Ketua Komisi Harry Azhar Azis.
   Pada kesempatan tersebut, Direktrur Utama PT DI, Budi Santoso, meminta DPR mendesak Pemerintah segera memberikan bantuan modal dalam bentuk penyertaan modal negara guna merealisasikan seluruh rencana restrukturisi dan revitalisasi PT DI 2011-2015.
   Budi Santoso juga meminta, agar Pemerintah melibatkan PT DI sebagai bagian integral dan terpadu dalam penyusunan rencana strategis Kementerian Pertahanan dan TNI.
   "Dengan melibatkan PT DI, maka PT DI dapat menyesuaikan rencana kerja perusahaan baik jangka pendek maupun panjang dengan," katanya.
   Budi juga meminta dana alokasi khusus (dalam anggaran) untuk pelaksanaan program pemberdayaan BUMN, sebagai bentuk nyata dukungan anggaran dalam implementasi pemberdayaan BUMN dalam pengadaan alutsista, yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah.
    Pada kesempatan tersebut, Budi Santoso juga menjelaskan, PT DI memperoleh banyak order kerja (kontrak) pada 2008 dan 2009 namun tidak bisa dilaksanakan karena perusahaan kesulitan mendapatkan modal kerja untuk menjalankan kontrak yang ditawarkan.
    Karena itu, kata Budi, PT DI meminta DPR RI untuk terus memberikan dukungan penuh agar PT DI dapat bantuan penambahan modal untuk menjalankan pemberdayaan BUMN guna peningkatan kinerjanya.

(T.R024/B/S004/A027) 24-06-2011 13:25:37

Airlangga : Golkar Jamin Kesejahteraan Kader

2011-06-03T17:36:00.003+07:00

Suara Karya

CISEENG (Suara Karya) : Partai Golkar Kabupaten Bogor merealisasikan klaim asuransi untuk kader yang meninggal. Hal tersebut dilakukan dengan menyantuni ahli waris pemilik kartu tanda anggota (KTA) di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, kemarin.

Ini implementasi pertama sejak program KTA berasuransi diluncurkan di Desa Cogrek, Kecamatan Ciseeng, oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, 9 April lalu.
Klaim asuransi untuk kader yang meninggal ini, diserahkan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Kabupaten Bogor Airlangga Hartarto, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Ade Ruhandi, dan perwakilan perusaaan jasa asuransi Jiwasraya.
Airlangga mengatakan, klaim asuransi ini merupakan program DPP untuk meningkatkan militansi kader. Golkar menargetkan 10 juta kadernya di seluruh Indonesia memiliki KTA berasuransi ini dalam dua tahun ke depan. Sedangkan di Kabupaten Bogor, ada 10.000 kader yang memegang KTA baru ini.
"Dengan premi Rp 7500, kader Golkar yang menghadapi musibah saat bertugas akan disantuni Rp 5 juta, yang meninggal alami atau sakit Rp 2 juta," ujar Airlangga usai pemberian santunan., Ketua Komisi VI DPR ini mengatakan, Kabupaten Bogor jadi percontohan program ini, karena yang pertama merealisasikan klaim ini di Indonesia. "Di Indonesia, Kabupaten Bogor yang pertama. Pak Ketua Umum (Aburizal Bakrie-Red) sangat menghargai itu." kala Airlangga.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Ade Ruhandi mengatakan, klaim asuransi terhadap tiga kader Partai Golkar di Ciseeng menjadi bukti bahwa program ini benar-benar ada.
"Kami ini menegaskan kalau santunan asuransi itu benar-benar ada. Persyaratannya mudah, pencairannya cepal dan langsung bisa diterima ahli waris kader," kala Ade.
Adc mengatakan, percontohan ini menunjukkan keseriusan pengurus dan kader yang ingin menjalankan program KTA berasuransi. "Yang saya tahu, daerah lain di Jawa Barat belum melaksanakan (program) ini. Mereka masih khawatir ada gontok-gontokan," kata anggota DPRD Kabupaten Bogor. (Kartoyo DS/TuUvlamu)

Airlangga Hartarto: Panja Dirgantara Segera Panggil Menteri BUMN

2011-05-21T16:16:00.000+07:00

Jum'at, 20 Mei 2011 , 00:10:00 WIB

AIRLANGGA HARTARTO

RMOL.Jatuhnya pesawat Merpati MA 60 di perairan Kaimana, Papua Barat, Sabtu (7/5) lalu, mendorong Komisi VI DPR mempercepat penyehatan PT Dirgantara Indonesia (DI).
Komisi bidang perindustrian dan BUMN DPR itu segera memanggil manajemen PT DI dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar untuk menuntaskan konsep rencana bisnis dan restrukturisasi perusahaan plat merah itu.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan,

pihaknya telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyehatkan PT DI agar kembali menjadi centre of excellent di bidang teknologi industri pesawat di Association of Southeast Asian Nations (Asean).
“Kami memang sangat concern terhadap persoalan yang dialami PT DI, terutama keuangan. Makanya, beberapa waktu lalu, sebelum terjadinya musibah pesawat Merpati di Papua, kami membentuk Panja untuk membantu PT DI. Kami berharap, perusahaan ini sehat kembali,” ujar Airlangga kepada Rakyat Merdeka di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, bekas Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal, anggota Komisi V DPR Yudi Widiana, pengamat penerbangan Dudi Sudibyo, dan Direktur PT DI Budi Santoso mendesak pemerintah segera melakukan revitalisasi PT DI.
Desakan revitalisasi ini dimaksudkan agar PT DI mampu memenuhi kebutuhan armada pesawat di dalam negeri dan menjadi industri strategis di Indonesia.
Airlangga selanjutnya mengatakan, pasca jatuhnya pesawat Merpati buatan China, PT DI harus diberi kepercayaan penuh untuk memproduksi pesawat komersil guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Saya kira banyak sekali manfaatnya bagi transportasi dalam negeri jika PT DI diberi kepercayaan untuk memproduksi pesawat komersil. Perusahaan tersebut harus segera diberi bantuan finansial yang signifikan,” tutur politisi Partai Golkar ini.

Berikut kutipan selengkapnya;

Panja PT DI akan memanggil Menteri BUMN dan manajemen PT DI, apa yang dibahas?

Saat ini kami masih mengatur jadwal pemanggilan mereka. Dalam pertemuan itu, kami meminta manajemen PT DI dan Menteri BUMN membawa konsep terkait langkah-langkah penyehatan perusahaan tersebut. Kami berharap, mereka serius dalam menyelesaikan persoalan ini. Sebab, PT DI bisa makin tenggelam dalam persaingan industri dirgantara jika langkah-langkah penyelamatan tidak segera dilakukan.

Upaya apa yang dilakukan untuk menyelamatkan PT DI?

Beberapa langkah yang perlu diambil dalam proses restrukturisasi itu, yakni tambahan penyertaan modal negara dalam bentuk konversi utang SLA (subsidiary loan agreement), rekening dana investasi pinjaman dana talangan, pinjaman PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset), serta suntikan dana segar untuk modal kerja perusahaan dalam memenuhi pesanan dari pembeli.
Sejumlah opsi yang ada itu menjadi kajian yang akan dibawa Panja dalam pembahasan penyehatan perusahaan. Kami akan mencari opsi yang paling besar dampak perbaikannya dan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

Komisi VI DPR telah memiliki solusi menyehatkan PT DI, Kenapa itu tidak dijalankan sejak dulu?

Selama ini, salah satu penyebab sulitnya melakukan penguatan organisasi dan rencana kerja terhadap PT DI karena terbentur MoU antara pemerintah dan IMF yang meminta penutupan perusahaan BUMN strategis itu. Pada periode 2004-2009 tidak ada komitmen dari Kementerian BUMN untuk menghidupkan perusahaan itu.
Pengabaian produk pesawat yang diproduksi PT DI merupakan salah satu dampak dari kurang pedulinya pemerintah akibat MoU dengan IMF tersebut. Makanya, kami akan berjuang melalui Panja PT DI untuk melakukan proses politik guna menyelematkan industri dirgantara terbesar dan satu-satunya di Asean ini.

Bukankah PT DI masih tetap berjalan?

PT DI saat ini masih berjalan dan melakukan produksi meski tanpa bantuan pemerintah. Hingga saat ini, PT DI masih membentuk komponen Airbas 380. Sayang kalau potensi ini dimatikan. Pemerintah harus memperhatikan perusahaan negara yang memiliki potensi besar, meski sedang menghadapi banyak persoalan.

Kalau diberi tambahan modal, apakah PT DI dapat berkembang?

Indonesia adalah negara kepulauan. Untuk merajut pulau yang satu dengan pulau lain dibutuhkan pesawat yang tidak memiliki penumpang yang banyak, yakni 25 sampai 50 penumpang. Di dunia, perusahaan yang dapat memproduksi pesawat jenis ini sangat terbatas. Jadi, ini merupakan prospek yang sangat menjanjikan.
Kalau untuk penerbangan perintis, pesawat buatan PT DI seperti CN 235 diproduksi bersama dengan Cassa. Potensi keberlanjutannya sangat tinggi dan PT DI bisa tumbuh.

Bagaimana daya saingnya?

Khusus untuk pesawat yang sudah memiliki sertifikat FAA, seperti CN 235 di level Asean sangat bersaing. Potensi dirgantara Indonesia juga akan semakin besar. Sebab, akan dilakukan open sky policy di Asean. Penerbangan-penerbangan jarak pendek menjadi sangat penting.
Perdagangan antar negara-negara Asean juga akan semakin meningkat dengan dibukanya Asean economic community. Masa kita nggak memanfaatkan itu. Pasarnya di depan mata, kita tinggal mengisi saja.

Kapan Panja menyelesaikan penyehatan PT DI?

Target kami, Panja PT DI selesai pada masa sidang ini, sehingga penambahan anggarannya dapat langsung dimasukkan dalam pembahasan APBN 2012. [RM]

KOMISI VI BENTUK PANJA AWASI PT DI

2011-05-18T13:49:00.001+07:00

Copyright:ANTARA
Date:May 15 19:15

Jakarta, 15/5 (ANTARA) - Komisi VI DPR RI telah membentuk Panitia Kerja PT Dirgantara Indonesia untuk mengawasi perusahaan yang merupakan pusat industri pesawat terbang di Indonesia karena terus mengalami defisit keuangan.

    "Pembentukan Panja PT DI ini tujuannya agar perusahaan yang memproduksi pesawat terbang tersebut dapat diberikan tambahan modal agar bisa sehat kembali," kata Airlangga, di Jakarta, Minggu, menanggapi adanya keinginan agar pemerintah melakukan revitasilisasi PT DI.
    Menurutr dia, dalam skema pemberian tambahan modal tersebut dengan melakukan restrukturisasi hutang lama serta membiayai kontrak-kontrak yang sudah berjalan, sehingga PT DI dapat sehat dan kembali sebagai "centre of excellent" di bidang teknologi industri pesawat terbang di Indonesia.
    Komisi VI DPR RI, kata dia, sangat peduli terhadap persoalan yang dialami PT DI, terutama persoalan kesulitan keuangan.
     "Karena itu, jauh hari sebelum terjadinya musibah pesawat terbang Xian MA-60 milik Merpati Airlines di Papua, kami telah membentuk Panja untuk membantu PT DI, agar perusahaan ini sehat kembali," kata Airlangga.
    Sebelumnya, sejumlah tokoh seperti, mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal, anggota Komisi V DPR-RI Yudi Widiana, pengamat penerbangan Dudi Sudibyo, serta Direktur PT DI, Budi Santoso, meminta pemerintah agar segera melakukan revitalisasi PT DI yang merupakan andalan industri strategis di Indonesia.
    Permintaan revitalisasi ini dimaksudkan agar PT DI mampu memenuhi kebutuhan armada pesawat di dalam negeri.
    Menurut Airlangga, pasca jatuhnya pesawat Merpati Airlines buatan China yang banyak menelan korban jiwa, PT DI harus diberi kepercayaan penuh agar mampu memproduksi pesawat komersial untuk memenuhi kebutuhan transportasi dalam negeri.
    "Saya kira banyak sekali manfaatnya jika PT DI diberi kepercayaan penuh untuk mampu memproduksi pesawat terbang bagi kebutuhan transportasi dalam negeri dengan bantuan dana yang signifikan," katanya.
    Airlangga menambahkan, pemerintah juga harus memperhatikan perusahaan milik negara yang memiliki potensi besar tapi menghadapi banyak persoalan.

(T.R024/B/E001/E001) 15-05-2011 19:15:45

AIRLANGGA : KOMISI VI DPR SUDAH BUAT PANJA PTDI

2011-05-15T15:32:00.001+07:00

JAKARTA – Ketua Komisi VI DPR-RI Airlangga Hartarto menegaskan, Komisi VI DPR telah membentuk Panja (Panitia Kerja) untuk menyehatkan PTDI. Menurut Airlangga, tujuan dari dibentuknya Panja ini agar PTDI yang selama ini mengalami kekurangan financial dalam mengoperasikan perusahaannya dapat diberikan modal tambahan dan restrukturisasi hutang lama serta dapat membiayai kontrak-kontrak yang sudah berjalan, sehingga PTDI dapat sehat dan kembali menjadi centre of excellent di bidang teknologi industri pesawat.

“Kami di Komisi VI DPR memang sangat concern terhadap persoalan yang dialami PTDI, terutama persoalan keuangan . Karena itu, beberapa waktu lalu sebelum terjadinya musibah pesawat Merpati di Papua, kami telah membentuk Panja untuk membantu PTDI, agar perusahaan ini sehat kembali,” ujar Airlangga Hartarto kepada wartawan saat dimintai tanggapannya berkaitan adanya desakan agar pemerintah melakukan revitasilisasi PTDI.

Seperti diberitakan, sejumlah kalangan seperti mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal, anggota Komisi V DPR-RI Yudi Widiana, pengamat penerbangan Dudi Sudibyo serta Direktur PTDI, Budi Santoso sendiri mendesak pemerintah agar segera melakukan revitalisasi PT Dirgantara Indonesia (DI) yang merupakan andalan industry strategis di Indonesia. Desakan revitalisasi ini dimaksudkan agar PT DI mampu memenuhi kebutuhan armada peswawat di dalam negeri.

Airlangga juga mengatakan, pasca jatuhnya pesawat Merpati buatan China yang banya menelan korban jiwa itu, PTDI harus diberi kepercayaan penuh agar memproduksi pesawat komersil untuk memenuhi kebutuhan transportasi dalam negeri.

“Saya kira banyak sekali manfaatnya jika PTDI diberi kepercayaan penuh untuk memproduksi pesawat bagi kebutuhan transportasi dalam negeri. Tapi, tentunya dengan bantuan finasial yang signifikan,” kata Airlangga lagi.

Karena itu, kata Airlangga lagi, selain PTDI pemerintah juga harus memperhatikan perusahaan Negara yang memiliki potensi besar namun menghadapi banyak persoalan. O

AIRLANGGA : ASEAN BISA JADI KAWASAN EKONOMI TERBESAR KESEMBILAN

2011-05-10T07:28:00.001+07:00

Jakarta, 9/5 (ANTARA) - ASEAN bisa menjadi kawasan ekonomi terbesar kesembilan di dunia jika memposisikan sebagai kawasan terbuka terhadap dunia internasional dan melibatkan komunitas."ASEAN ke depan, jangan hanya membuka pasar, tapi juga harus membuka jasa yakni menyediakan dan menerima tenaga kerja profesional, terampil, maupun tenaga kurang terampil," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto di sela pertemuan The 8th ASEAN Leadership Forum, di Jakarta, Senin.

Airlangga mengusulkan gagasan tersebut di hadapan peserta The 8th ASEAN Leadership Forum yakni para pengusaha ASEAN. Menurut dia, usulan tersebut tidak hanya penting bagi pemerintah tapi juga pentring untuk bisnis komunitas dan masyarakat."Hal yang penting harus dilakukan ASEAN, harus membuka pasar sekalgus membuka sektor jasa," katanya.
Menurut dia, ASEAN jangan hanya meminta keuntungan ekonomi tapi juga harus sesuai dengan perputaran dari ASEAN komunitas itu sendiri. Jika mobilitas masyarakat tidak dibuka, kata dia, maka tidak akan ada ASEAN komunitas."Meskipun mobilitas masyarakat ASEAN dibuka, tapi tetap dibatasi oleh batas-batas negara," katanya.
Menurut dia, untuk menyiapkan komunitas bisnis harus dibuktikan dengan terbukanyapeluang bisnis dan lapangan kerja yang luas. Jika hal ini bisa dilakukan, katanya, maka akan terbentuk ASEAN sebagai kawasan ekonomi terbesar kesembilan di dunia.Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus membuka diri dengan membebaskan bea masuk."Di Indonesia, sudah sekitar 90 persen komoditasnya sudah terbuka, yakni sudah bebas bea masuk," katanya.
Setelah pembebasan bea masuk, kata dia, tahap berikutnya adalah investasinya bisa masuk atau tidak.***5***
(T.R024/
(T.R024/B/S019/S019) 09-05-2011 17:09:45

Uni Eropa Pasar Potensial dan Strategis bagi Produk Hasil Hutan Indonesia

2011-05-06T10:50:00.003+07:00

Jum'at, 06 Mei 2011 , 10:36:00 WIB

Laporan: Hendry Ginting

RMOL. Uni Eropa (UE) merupakan salah satu pasar alternatif yang strategis bagi produk Indonesia terutama produk dari hasil hutan dan Crude Palm Oil (CPO). Produk Indonesia akan bisa merambah pasar Eropa asalkan memiliki standar produk.

“UE salah satu pasar alternatif yang potensial dan strategis dibandingkan dengan pasar-pasar yang lain. Dengan demikian akses pasar akan lebih luas ke negara lain,” kata Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto kepada wartawan Jumat (6/5) berkaitan dengan pertemuannya kemarin dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Karel de Goutch di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis kemarin.

Menurut dia, pertemuan antara Komisi VI DPR dengan Uni Eropa itu tidak saja membahas perdagangan antara kedua negara tapi juga dengan negara Asean untuk membuat report dalam hubungan impor-Ekspor.

Airlangga menjelaskan dalam pertemuan itu, negara Uni Eropa meminta laporan tentang apa saja yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan kerjasama antara Uni Eropa- ASEAN terutama terkait dengan Indonesia.

Karel de Grouth, dalam pertemuan itu mendorong adanya peningkatan kerjasama antara ASEAN-Uni Eropa khususnya dengan Indonesia. Menurutnya, Indonesia membutuhkan line kerjasama tradding (perdagangan) dan plat form mengenai investasi. Kemudian plat form capacity building karena sebetulnya ekonomi Indonesia dengan ekonomi Eropa, itu lebih banyak komplementarinya dibandingkan kompetisinya.

Airlangga melihat bahwa kedua kekuatan ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa bisa meningkatkan kerjasama yang lebih sinergis dibandingkan dengan kerjasama di bidang yang lain. Polisiti muda Golkar itu, juga berharap dengan adanya kerjasama ASEAN-Uni Eropa, Indonesia dapat mengakses teknologi dan akses keuangan untuk pembangunan di Indonesia dan Uni Eropa membuka pasar untuk produk-produk dari Indonesia. [dry]

KTT ASEAN - DPR-UNI EROPA BAHAS STATUS INDONESIA-UNI EROPA

2011-05-05T22:15:00.004+07:00

Jakarta, 5/5 (ANTARA) - Pimpinan Komisi VI DPR RI melakukan pertemuan terpisah dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa membahas mengenai status hubungan ASEAN-Uni Eropa, khususnya Indonesia-Uni Eropa dalam rangkaian KTT ASEAN ke-18.

"Dalam pertemuan itu, Komisioner Uni Eropa diminta membuat laporan apa yang perlu ditingkatkan dalam kerjasama antara ASEAN-Uni Eropa terutama terkait dengan Indonesia," kata Ketua Komisi VI DPRRI Airlangga Hartarto usai bertemu Komisioner Perdagangan Uni Eropa Karel De Gucht, di Balai Sidang Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan garis kerjasama perdagangan dan platform mengenai investasi dan "capacity buildng" karena ekonomi Indonesia dan ekonomi Eropa lebih banyak komplementarinya daripada kompetisinya.
Banyak produk unggulan Indonesia, kata dia, yang dibutuhkan Eropa dan sebaliknya Eropa juga memiliki teknologi dan keuangan yang kuat dan membantu Uni Eropa dalam investasi.
Airlangga melihat,  kedua kekuatan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa bisa meningkatkan kerjasama lebih sinergis dibandingkan dengan kerjasama di bidang yang lain.
   "KIta harapkan dalam kerjasama ASEAN-Uni Eropa, Indonesia dapat mengakses teknologi dan akses keuangan untuk pembangunan di Indonesia, sekaligus
meminta Uni Eropa membuka pasar untuk produk-produk dari Indonesia," katanya.
   Menurut dia, kerjasama Indonesia dan Uni Eropa akan saling menguntungkan, karena produk dari Uni Eropa dan Indonesia berbeda.
   Indonesia, katanya, merupakan basis komoditi, energi, manufaktur, dan garme, sedangkan Uni Eropa adalah investor di bidang otomotif dan yang lainnya.
   "Dengan demikian tidak terjadi persaingan langsung antara produk Indonesia dan Uni Eropa," katanya.
   Ketua Asosiasi Emiten Indonesia ini menambahkan, melalui kerjasama ASEAN-Uni Eropa, Indonesia memilki peluang untuk meningkatkan pasar dari produk hasil hutan dan hasil perkebunan ke Eropa. Pasar Eropa, kata dia, merupakan pasar alternatif yang strategis.
       "Produk hasil hutan dan hasil perkebunan Indonesia seperti CPO (crude palm oil) bisa menembus pasar Eropa," kata Airlangga.***5***

(T.R024/ (T.R024/B/J006/C/J006) 05-05-2011 18:48:56

DPR MINTA AUSTRALIA CABUT TRAVEL WARNING

2011-05-03T19:52:00.001+07:00

VIVAnews - Menteri Perdagangan Australia, Craig Emmerson, menemui Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat pagi ini. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto, meminta Australia mencabut travel warning ke Indonesia.

Menurut Airlangga, Komisi VI sudah menyampaikan kepada Menteri Perdagangan Australia dalam pertemuan tersebut bahwa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Australia maupun Indonesia, sebaiknya travel warning itu dicabut. Tujuannya agar pertemuan antar masyarakat atau pelaku usaha akan semakin meningkat. Dengan demikian laju perekonomian pun berpotensi bergerak kian cepat.

"Kami sudah sampaikan secara resmi meminta agar travel warning ini dicabut," kata Airlangga usai pertemuan itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 20 April 2011. "Kalau kita bicara rakyat tentu kita bicara travel warning itu, untuk masyarakat Australia dan sebaliknya. Sehingga traffic people to people untuk ketemu akan semakin meningkat," ujar politikus Golkar itu.
Airlangga melanjutkan, pihak yang bakal paling dirugikan karena travel warning itu adalah Australia. "Ya. Australia akan semakin jauh dari
Indonesia, karena mereka tidak mempelajari bahasa dan kebudayaan Indonesia," kata Airlangga.

"Saya bilang ini dampaknya tidak hanya pada orang tidak bepergian ke Indonesia, tetapi juga pada pelajar-pelajar Australia yang seharusnya menjadi pemimpin ke depan, tidak dapat ke Indonesia," kata Airlangga.

Di masa lalu, lanjut Airlangga, masyarakat Australia mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan, bahasa Indonesia menjadi nomor dua setelah Bahasa Inggris. Namun, akibat travel warning itu minat masyarakat Australia terhadap bahasa Indonesia ditengarai mengalami penurunan drastis.

"Sekarang studi tentang Indonesia pun sudah mulai ditinggalkan di sana," kata Airlangga.

"Sekarang yang ada adalah arus pelajar Indonesia ke Australia, Tetapi tidak ada arus sebaliknya yang dari Australia ke Indonesia," kata Airlangga.

Lalu bagaimana tanggapan pihak Australia atas permintaan untuk mencabut travel warning tersebut? "Mereka bilang akan mempelajari," kata Airlangga.

Pembicaraan utama dalam pertemuan ini sebenarnya mengenai rencana perjanjian kerjasama ekonomi yang akan ditandatangani antara Indonesia dan Australia, yaitu Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang diharapkan bisa dilaksanakan tahun 2011.

Airlangga menambahkan CEPA ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar masyarakat atau pengusaha kedua negara (B to B), bukan antar pemerintah (G to G). Oleh karena itu, kata dia, masalah travel warning ke Indonesia yang diterbitkan oleh pemerintah Australia kepada warganya tadi menjadi sorotan utama Komisi VI DPR.
• VIVAnews

UPDATE- 2 CHINA PREMIER STRIVES FOR TRUST, INVESMENT WITH INDONESIA

2011-05-02T16:45:00.003+07:00

Reuters By : Neil Chatterjee and Olivia Rondonuwu |
Reuters – Fri, Apr 29, 2011 9:56 PM MYT

JAKARTA, April 29 (Reuters) - Chinese Premier Wen Jiabao promised Indonesia $19 billion of investment credit on Friday as he sought to build trust and end wariness between the world's emerging power and one of the region's brightest hopes.

China is vying with the United States for influence in Indonesia and Southeast Asia in general, the site of strategic sea lanes and resources that it needs to power its economy.

Many people in the region see the United States as a bulwark against a dominant China.

Wen held a singsong with Indonesian students, met Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono and then announced $9 billion of soft and commercial loans for infrastructure development and another $10 billion of export credits.

He said China would also give a billion yuan ($154 million) for maritime cooperation.

Other Southeast Asian countries have clashed with China over rival claims over potentially oil- and gas-rich islands and reefs in the South China Sea, which is seen by China as its backyard.

Relations with China will be a dominant theme at a string of Southeast Asian regional meetings this year that Indonesia will chair.

"China and Indonesia are in key roles now, both have enormous market potential, so we need to combine the development strategy of the two countries and expand strengths to gain mutual benefits," said Wen, who described his meeting with Yudhoyono as friendly and honest.

Indonesia, the world's most populous Muslim country, wants $100 billion of private investment to overhaul its creaking transport network, rather than just increased trade , and China's commitments still lag the more than $50 billion pledged by Japan.

Industry Minister M.S. Hidayat described Wen's trip as a breakthrough that would lead to enough Chinese direct investment to overcome a widening trade deficit.

But the only manufacturing investments to emerge in the week of Wen's visit were $200 million in a cement plant by state investment firm SDIC and $200 million in an equipment plant by China's Sany Heavy Industry .

"This doesn't only happen in Indonesia, it's the same in other parts of the world. China doesn't want to invest abroad," said Hidayat, adding he was encouraging China to invest more.

Chinese firms have struggled to make headway in Indonesia, as domestic tycoons do not want to cede control of assets, whereas companies from Japan, South Korea and India are pouring billions into infrastructure and manufacturing.

Indonesian businessmen also worry about a flood of cheap Chinese imports. A trade gap has widened following a free trade agreement between China and the Association of South East Asian Nations that took effect last year and led to an influx of cheap Chinese products from oranges to toys.

"We can't rely on trade only because we are facing China's dominance that could disrupt our domestic businesses," Hidayat told Reuters.

INVESTMENT VS TRADE

Wen, on the first official Chinese visit in six years, is expected to aim with Yudhoyono to more than double bilateral trade to $80 billion by 2015, and is also signing other agreements on cooperation in foreign affairs and education.

Indonesia ran a trade surplus of $1.7 billion with China in 2006, but this turned in 2008 into a deficit, which expanded to $4.7 billion last year.

"The widening trade gap between us and China is worrying because our market is open to them, and we exported commodities their way, but they don't open their market to us," Hartarto Airlangga, chairman of the parliament's trade commission, told Reuters.

China is already Indonesia's largest trading partner, with bilateral trade at nearly $34 billion last year, but China's total investment in manufacturing is a meagre $170 million.

Both China and the United States are seeking to catch up on investment opportunities, eyeing the country's surging domestic consumer demand and position as a major exporter of resources such as coal, gas, tin and palm oil.

The country weathered the financial crisis well, helping it to become an emerging market investor darling. Its stock market hit a record on Thursday and its currency is at a seven-year high.

Indonesia's $2.5 billion dollar bond was nearly three times oversubscribed on Thursday, as U.S. investors snapped up an offering ahead of an expected upgrade to an investment grade sovereign rating in the next 18 months that would put Indonesia alongside BRIC nations such as China.

SOFT SELL

U.S.-Indonesia ties have improved, especially under President Barack Obama who lived in Jakarta as a boy. Obama visited in November and cited Indonesia as an example of democracy and pluralism for the rest of the Muslim world.

Wen may be more focused on allaying concern within Indonesia, which cracked down on communism in the 1960s, then saw deadly attacks on wealthy ethnic Chinese communities in the late 1990s after the fall of strongman Suharto.

Wen visited a Muslim university and sang a song with students studying Chinese literature.

"It's been a long time for me, and I sang it rather badly, but I sang it from the bottom of my heart," Wen, who learned the song when he was younger, told female students in headscarves through an interpreter, in a hall decked with red lanterns.

For Wen there was none of the "Obamamania" that accompanied the U.S. state visit, with media instead showing virtually uninterrupted coverage of the British royal wedding.

Wen still sought to show a softer side at the university, telling students he was too excited to sit down, and answering questions about how to understand China better, in a university next to the Al Azhar mosque, one of whose founders was a Muslim of Chinese descent.

While many prominent Indonesian businessmen are ethnic Chinese and Christian, Muslims make up about 90 percent of Indonesia's population, the world's fourth largest.

Some locals meeting Wen, such as 23-year-old Chinese literature student Dini Silviaty, who hid inside her house in 1998 for fear of rape or killing by mobs, said they now saw Indonesia as a safer place for people of Chinese descent.

But analysts said more work needed to be done, with China still suspicious of Indonesia following the pogroms.

"People ask are the Chinese still tortured there, are they still intimidated, so there is this worry," said Christine Susanna Tjhin, of Indonesia's Centre for Strategic and International Studies. ($1 = 6.502 Chinese renminbi) (Additional reporting by Aditya Suharmoko and Telly Nathalia; Editing by Robert Birsel).***

CHINA SIGHN DEALS AMID INDONESIAN UNEASE

2011-04-30T16:28:00.003+07:00

Financial Times
By Anthony Deutsch and Henny Sender in Jakarta
Published: April 29 2011 12:15 | Last updated: April 29 2011 12:15

China has agreed to fund billions of dollars’ worth of Indonesian infrastructure projects, at a time of growing unease over China’s role in south-east Asia’s largest economy. Around $4bn in loans announced on Friday, during a visit by Chinese Premier Wen Jiabao, will help ease Indonesia’s infrastructure funding crisis, but the amount is far less than might have been expected amid official talk of boosting Sino-Indonesian relations.

Mr Wen met Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia’s president, amid heightened disquiet around the trade relationship with China. Indonesian business and political leaders complained their larger Asian neighbour had an unfair advantage on issues such as commodity price negotiations – an imbalance said to have worsened under a free trade deal with the 10-nation Asean region.
“Our state is in the hands of the Chinese and the Koreans. We allow the foreigners to rape and pillage us,” said the head of a local private equity firm.
Airlangga Hartarto, member of parliament for the Golkar party and chairman of the commission on trade, industry and investment, said that Indonesia was losing out from the relationship.
“We send bauxite to China and they make aluminium and cars based on that aluminium, they undercut Indonesian manufacturing. The value added is not in Indonesia“, he said. “We only get trade and not investment from China. It’s not fair for Indonesia.”
Indonesia, a member of the G20 and south-east Asia’s largest economy, is benefiting from a commodities boom – driven largely by demand from China – but wants to diversify its economy beyond natural resource extraction to value-added industries.
Indonesian iron ore and bauxite are made into quality steel and aluminium in China, rubber is turned into tyres in South Korea and oil and gas are processed across the border in Malaysia and Singapore and reimported as fuel products. Instead Indonesia wants to foster industries that create jobs, such as manufacturing.
The country’s Investment Coordination Board chairman Gita Wirjawan, who is trying to attract foreign companies to Indonesia, said the “asymmetry” of Chinese-Indonesian trade relations is a big concern. After the Asean-China FTA went into force in 2010, Indonesia’s trade balance with China almost doubled to a $4.7bn deficit last year.
Senior officials said in private conversations they hoped the president would fight for better terms for Indonesian businesses during talks with Mr Wen.
At Friday’s meetings in Jakarta, Mr Wen and Mr Yudhoyono signed bilateral deals to enhance trade and support banking and finance. One agreement will allow more Indonesian imports of tropical fruit and another will enable Indonesia’s largest bank, Mandiri, to open in China.
China will also finance a spate of building projects, ranging from bridges and power plants to toll road projects. Indonesia is trying to build $150bn of infrastructure by 2014, but can only foot a third of the bill with its limited state budget. The two countries also agreed to set up billions of dollars in export credit to enhance trade.

AIRLANGGA : AKIBAT ACFTA INDUSTRI NASIONAL ALAMI KESULITAN

2011-04-11T22:06:00.004+07:00

* Copyright:ANTARA
* Date:Apr 11 19:45

Jakarta, 11/4 (ANTARA) - Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto mengatakan, banyak industri nasional mengalami kesulitan karena kalah bersaing dengan industri asing yang harga produknya lebih murah di pasar domestik.

"Industri nasional mengalami kesulitan setelah diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan China (ACFTA) sejak 1 Januari 2010," kata Airlangga Hartarto, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Menurut dia, produk impor terutama dari China yang harganya lebih murah di pasar Indonesia menyebabkan industri nasional terus mengalami defisit dan saat ini dalam kondisi sulit.

Kesulitan yang dihadapi industri nasional, kata dia, merupakan dampak negatif dari diberlakukannya perpanjian ACFTA.

"Karena industri nasional belum seluruhnya siap menghadapi persaingan dagang dengan industri China," katanya.

Menurut dia, Komisi VI DPR RI sudah memprediksi kemungkinan terpuruknya industri nasional sejak sebelum diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan China.

Airlangga menambahkan, Komisi VI juga sudah beberapa kali mengingatkan pemerintah, terutama menteri perdagangan.

"Saat ini menteri perdagangan sudah terlambat menerbitkan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi produk industri nasional," katanya.

Airlangga juga menilai, menteri perdagangan kurang antisipatif menotifikasi standar nasional Indonesia (SNI) untuk perlindungan konsumen.

Sementara dari sisi investasi, menurut dia, belum ada investasi yang signifikan dari China setelah diperlakukannya perjanjian ACFTA. ***3*** (T.R024/B/M012/M012) 11-04-2011 19:45:35
Kategori Umum
Total News : 4
Riil (4)
Index by City/Date

Copyright © 2010 ANTARA, Kantor Berita Indonesia.

Ical, Fadel dan Airlangga Tinjau Panen Lobster

2011-04-11T11:41:00.003+07:00

Bogor-- Di tengah pesatnya impor ikan ilegal yang merugikan nelayan lokal, petani lobster Ciseeng justru unjuk gigi dengan merayakan panen perdana bersama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Fadel Muhammad dan Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto. Panen dilaksanakan di tambak milik Kelompok Tani Mina Karya di Desa Cogrek, Kecamatan Ciseeng, Bogor.

Panen perdana lobster air tawar ini merupakan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 dan DPP Partai Golkar untuk menumbuhkembangkan bisnis perikanan darat. Kerjasama tiga lembaga ini menghasilkan 6.000 ekor lobster yang layak konsumsi dari tambak ujicoba tersebut.

Fadel Muhammad mengatakan, pemerintah sangat antusias membantu pengembangan usaha perikanan darat. Menurut mantan Gubernur Gorontalo itu, program Minapolitan (wilayah perikanan) menuntutnya kerja ekstra keras dengan turun langsung ke daerah pedesaan.

"Kita turun ke desa, kita lihat potensinya dan kita beri bantuan permodalan yang memang diperlukan. Semua ini dilakukan agar potensi perikanan darat di daerah bisa berkembang," ujar kader Partai Golkar ini.

Untuk membuktikan janjinya, Fadel menggelontorkan Rp1 miliar kepada sepuluh kelompok tani yang dianggap potensial. "Pemerintah membantu Rp100 juta untuk satu kelompok tani yang kami anggap punya potensi bagus. Mudah-mudahan bantuan ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan usaha," kata Fadel.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie memberikan apresiasi kepada petani lobster Bogor binaan Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 yang sukses menyelenggarakan panen perdana. Pria yang akrab disapa Ical ini berharap, usaha ini bisa terus berkembang dalam membantu kesejahteraan masyarakat desa.

Soal bantuan finansial, Ical mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) guna mempermudah penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada para petani lobster. "Saya sudah telepon Pak Sofyan (Direktur Utama BRI Sofyan Basir, red) untuk membantu menyalurkan KUR ke petani ikan di sini. Alhamdulillah beliau merespons baik. Senin pekan depan (11/4) saya ketemu beliau," kata mertua artis Nia Ramadhani itu.

Ical berharap dana bantuan pemerintah dan KUR bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Tidak digunakan untuk hal-hal lain di luar bisnis perikanan ini. "Satu lobster jantan bisa dikawinkan dengan lima betina. Tapi bapak-bapak jangan mau menikah dengan lima wanita lagi. Jangan untuk beli mobil, cat rumah atau yang lainnya," ujar Ical yang langsung disambut tawa undangan.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, dewan akan mengawasi impor ikan ilegal yang benar-benar sangat menyengsarakan rakyat. Dia tak ingin masuknya 200 kontainer ikan kembung ilegal dari Cina dan 5.000 ton dari Thailand kembali terjadi.

"Bayangkan harga ikan kembung impor hanya Rp5.000 per kilo, sedangkan ikan dari nelayan lokal dijual Rp15.000. Mana mungkin nelayan lokal bisa bersaing," kata fungsionaris DPP Partai Golkar itu. (man)

Komisi VI DPR menerima kunjungan Wakil Menteri Perdagangan Amerika Serikat Francisco J Sanchez

2011-04-11T11:08:00.001+07:00

RMOn Line.Dalam pertemuan itu disepakati peningkatan kerjasama di bidang ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia, terutama terkait investasi dan perdagangan. Demikian diungkapkan Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto kepada wartawan di DPR, Selasa (5/4). Namun untuk mewujudkannya, ada kendala di internal Indonesia.

"Persoalannya, iklim investasi belum kondusif," katanya.

Menurut dia, hambatan paling penting dalam perdagangan yang perlu dievaluasi oleh kedua negara adalah masalah birokrasi dan politik.

"Amerika Serikat merasa perlu terus meningkatkan hubungan dan kerja sama di bidang perdagangan dengan Indonesia. Menurut AS, peringkat investasi di Indonesia masih tergolong bagus," ujar politisi muda Partai Golkar ini.

AS kata dia lagi, mengganggap bahwa birokrasi kadang masih menjadi hambatan. Padahal hubungan kedua negara di bidang ekonomi sudah lama terjalin, terutama di sektor minyak dan gas.

"Sanchez juga sempat menyatakan kalau Presiden AS Barack Obama mengharapkan tren perdagangan antara dua negara bisa meningkat dua kali lipat dari saat ini, terutama didorong oleh sektor energi dan perkebunan kelapa sawit, meski mendapatkan kampanye hitam dari LSM asing,"katanya.

Karena itu, lanjut Airlangga, langkah ke depan yang harus diambil oleh Indonesia, di antaranya segera mendorong terciptanya kesepakatan kemitraan di bidang ekonomi (economic partnership agreement) yang saling menguntungkan antara AS dan RI.

"Tahapan ke depannya tentu akan lebih banyak pada langkah-langkah nyata agar kerja sama kedua negara ini bisa terealisasi. Ke depan, kerja sama AS dan RI akan lebih sinergis, efektif, dan kuat," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor kedua bagi Indonesia dengan komposisi 12 persen dari total nilai ekspor, sedangkan nilai Investasi AS di Indonesia pada periode 2007-2008 naik 4,6 persen dari 144,7 juta dolar AS menjadi 151,3 juta dolar AS.[ald]

Ketua Komisi VI DPR Terima Dubes AS dan Wamendag AS di Gedung DPR

2011-04-11T11:01:00.001+07:00

sumber berita 04 Apr 2011 :

Pimpinan Komisi VI DPR RI mengundang Wakil Menteri Perdagangan Amerika Serikat Francisco J Sanchez dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dijadwalkan akan digelar pada hari ini (Senin, 4/4) pukul 16.00 WIB di ruang rapat Komisi VI.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto ketika dihubungi Jurnalparlemen.com, Senin (4/4).

"Rapat akan digelar secara tertutup dalam rangka courtesy visit," kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Selain rapim, Komisi VI hari ini juga menjadwalkan untuk menggelar tiga Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP yang pertama adalah RDP Panitia Kerja (Panja) Krakatau Steel dengan tim independen yang dijadwalkan pada pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Rapat saat ini sedang berlangsung dan digelar secara tertutup.

Usai RDP, pada pukul 13.00 hingga 15.00 Komisi VI kembali dijadwalkan menggelar RDP dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Achiran Pandu Djajanto. Selain dihadiri deputi, RDP tersebut juga akan dihadiri oleh Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi beserta para pemegang saham.

RDP terakhir pada hari ini dijadwalkan akan digelar pada pukul 19.30. Pada RDP tersebut, Komisi VI mengundang Deputi Bidang Usaha Primer Kementerian BUMN Megananda dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sutarto Alimoeso dan Dirut PT Sang Hyang Seri Eddy Budiono.

Airlangga Hartarto in Australian Alumni Awards

2010-12-23T07:32:00.004+07:00

Komisi VI DPR Akan Panggil 4 Menteri

2010-12-23T07:23:00.001+07:00

22 Desember 2010
Oleh : Elang Prakoso

Komisi VI DPR menilai, pemerintah tidak serius dalam mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Kapuas Kahayan Barito Kalimantan Tengah.

DALAM kunjungan kerja Komisi VI DPR-RI yang dipimpin Ketua Komisi Airlangga Hartarto, kemarin, terungkap setelah dicanangkan lebih dari 10 tahun Kapet tidak menciptakan economic benefit bagi keberadaaan ekonomi dan industri di Kalimantan Tengah.

Menurut Airlangga, alasan yang disampaikan Wakil Ketua Pelaksana Harian Kopet kepada Komisi VI, tidak berjalannya pengelolaan kawasan ini karena mereka tidak memperoleh kewenangan yang semestinya serta tidak didukung oleh angaran pemerintah yang memadai. Tahun 2009 lalu mereka hanya dibantu Rp 1 miliar dari APBN. Sejalan dengan itu, belum diputusnya RTRWB Kalteng, Kapet juga belum mempunyai Rencana Tata Ruang.

“Alasan ini akan kami konfirmasi kepada para menteri,” kata Airlangga Hartarto di DPR, Rabu (22/12).

Karena itu, setelah reses nanti, Airlangga Hartarto menjanjikan akan memangil sejumlah pejabat terkait seperti Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Kehutanan, Mentri PU, dan Ketua BKPM.

“Kami akan memanggil sejumlah menteri yang terkait guna mengevaluasi perkembangan 13 Kapet yang telah diputuskan oleh pemerintah,” ujar Airlangga.

Sesuai Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu ditetapkan 13 KAPET yakni, 13 di Kawasan Indonesia Timur (KTI) dan 1 di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Tujuan dari pembentukan Kapet adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia. Antara lain dengan memberikan peluang kepada dunia usaha agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan di KTI yang relatif tertinggal dan beberapa lainnya di KBI.

Inti dari pendekatan Kapet adalah mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai penggerak utama (prime mover) pengembangan wilayah. Pemilahan kawasan-kawasan pembangunan dengan menentukan prioritas atas suatu kawasan merupakan strategi agar percepatan pembangunan dapat dilakukan.

■ Elang Prakoso

Komisi VI akan panggil 4 menteri terkait KAPET

2010-12-23T07:21:00.000+07:00

22 Desember 2010 | 14:10 | Ekonomi
Zul Sikumbang

Jakarta - Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan, Komisi VI akan memanggil sejumlah menteri terkait Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), termasuk KAPET di Kapuas Kahayan Barito Kalimantan Tengah yang terkesan tak berdampak ekonomi pada daerah tersebut.

Menurut Airlangga Hartarto, pemanggilan empat menteri terkait, yakni Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Kehutanan, Mentri PU dan Ketua BKPM akan dilakukan setelah masa reses.

“Kami akan memanggil sejumlah menteri yang terkait guna mengevaluasi perkembangan 13 KAPET yang telah diputuskan oleh pemerintah,” kata Airlangga di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12).

Pemanggilan tersebut didasarkan dari laporan yang disampaikan Wakil Ketua Pelaksana Harian KAPET kepada Komisi VI DPR dimana tidak berjalannya pengelolaan kawasan ini karena mereka tidak memperoleh kewenangan yang semestinya serta tidak didukung oleh angaran pemerintah yang memadai.

Tahun 2009 lalu mereka hanya dibantu Rp1 miliar dari APBN. Sejalan dengan itu, belum diputusnya RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) Kalteng, KAPET juga belum mempunyai Rencana Tata Ruang. “Alasan ini akan kami konfirmasi kepada para menteri,” kata Airlangga.

Menurut politisi Golkar itu, KAPET tersebut yang sudah 10 tahun dibuat tapi tidak memberikan keuntungan ekonomi sama sekali. "Ternyata setelah dicanangkan lebih dari 10 tahun KAPET tidak menciptakan economic benefit bagi keberadaaan ekonomi dan industry di Kalimantan Tengah," kata Airlangga.

Sesuai Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) ditetapkan 13 KAPET yakni, 13 di Kawasan Indonesia Timur (KTI) dan 1 di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Tujuan dari pembentukan KAPET adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan peluang kepada dunia usaha agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan di KTI yang relatif tertinggal dan beberapa lainnya di KBI.

Padahal kata Airlangga lagi, inti dari pendekatan KAPET adalah mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai penggerak utama (prime mover) pengembangan wilayah. Pemilahan kawasan-kawasan pembangunan dengan menentukan prioritas atas suatu kawasan merupakan strategi agar percepatan pembangunan dapat dilakukan.

Sementara itu, peneliti senior LIPI, Wijaya Adi, mengakui pemerintah tak punya konsep yang jelas soal pembangunan KAPET. Sehingga tidak berhasil. "Kalau dikatakan sih tidak, tapi memang belum berhasil. Karena pemerintah konsepnya tak jelas," terangnya

Di sisi lain, kata Adi, pemilihan lokasi harusnya menjadi pertimbangan yang utama. Karena itu sekarang ini tinggal kemauan pemerintah, apakah masih serius atau tidak. "Apalagi dana yang dikucurkan masih mengandalkan pemerintah pusat. Ditambah lagi, pemerintah juga tak membangun sarana infrastrukturnya, sehingga tak memberikan pertumbuhan di daerah tersebut," pungkasnya.

Pemerintah tak serius kembangkan Kapet

2010-12-23T07:12:00.000+07:00

Oleh John Andhi Oktaveri | 22 December 2010

JAKARTA: Komisi VI DPR menilai pemerintah tidak serius dalam mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) sehingga belum memberikan keuntungan ekonomi di sejumlah daerah.

"Ternyata setelah dicanangkan lebih dari 10 tahun Kapet tidak menciptakan economic benefit bagi keberadaaan ekonomi dan industri," ujar Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto kepada wartawan hari ini.

Dia menyontohkan salah satu Kapet yang tidak digarap serius adalah di Kapuas Kahayan Barito, provinsi Kalimantan Tengah, sehingga terkesan tidak berdampak ekonomi pada daerah tersebut.

Padahal, katanya, inti dari pendekatan Kapet adalah mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah. Pemilahan kawasan pembangunan dengan menentukan prioritas atas suatu kawasan merupakan strategi agar percepatan pembangunan dapat dilakukan.

Terkait kondisi itu, Airlangga menjanjikan akan memangil sejumlah pejabat terkait seperti Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Kehutanan, Menteri PU dan Ketua BKPM setelah selesai masa reses DPR pada pertengahan Januari mendatang.

"Kami akan memanggil sejumlah menteri yang terkait guna mengevaluasi perkembangan 13 Kapet yang telah diputuskan oleh pemerintah," ujar Airlangga.

Sesuai Keputusan Presiden No.9 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kapet, telah ditetapkan bahwa terdapat 13 Kapet dimana 13 di antaranya ada di Kawasan Indonesia Timur (KTI) dan 1 di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia, Kapet juga diharapkan mampu memberikan peluang kepada dunia usaha agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan di KTI yang relatif tertinggal dibanding beberapa lainnya di Indonesia. (tw)

DPR Nilai Pemerintah Tak Serius Bangun Daerah

2010-12-23T07:10:00.000+07:00

Kamis, 23 Desember 2010
JAKARTA (Suara Karya): DPR menilai pemerintah tak serius membangun daerah. hal itu terkait pengembangan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet), termasuk Kapet di Kapuas Kahayan, Barito, Kalimantan Tengah yang terkesan tak berdampak pada daerah tersebut.

"Ternyata setelah dicanangkan lebih dari 10 tahun, Kapet tak menciptakan economic benefit bagi keberadaan ekonomi dan industri di Kalimantan Tengah," kata Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto di Gedung DPR, Rabu (22/12).

Menurut Airlangga, alasan yang disampaikan Wakil Ketua Pelaksana Harian Kapet kepada Komisi VI DPR, tidak berjalannya pengelolaan kawasan tersebut, karena mereka tak memperoleh kewenangan semestinya serta tak didukung anggaran pemerintah yang memadai.

Tahun 2009 lalu mereka hanya dibantu Rp 1 miliar dari APBN. Sejalan dengan itu, belum diputusnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng, Kapet juga belum mempunyai rencana tata ruang. "Alasan ini akan kami konfirmasi kepada para menteri," katanya.

Karena itu, setelah reses nanti, Airlangga menjanjikan akan memanggil sejumlah pejabat terkait seperti Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Kehutanan, Menteri PU, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Kami akan memanggil sejumlah menteri terkait, guna mengevaluasi perkembangan 13 Kapet yang telah diputuskan pemerintah," ujar ujarnya.

Sesuai Keputusan Presiden No 9 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), ditetapkan 13 Kapet. Yakni, 13 di kawasan timur Indonesia (KTI), dan 1 di kawasan barat Indonesia (KBI). Tujuan pembentukan Kapet, adalah untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia. Serta, memberikan peluang kepada dunia usaha agar mampu berperan dalam kegiatan pembangunan di KTI yang relatif tertinggal, dan beberapa lainnya di KBI.

Padahal, tutur Airlangga, inti pendekatan Kapet adalah mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai penggerak utama (prime mover) pengembangan wilayah.

Sementara itu, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wijaya Adi, menilai, pemerintah tak punya konsep yang jelas soal pembangunan Kapet, sehingga tak berhasil. "Kalau dikatakan gagal sih tidak, tapi memang belum berhasil. Karena pemerintah konsepnya tak jelas," katanya. (Yudhiarma)

Jika Ditabung 10 Tahun, Sumbangan Industri Rokok Bisa Buat Bayar Utang Negara

2010-12-20T22:09:00.001+07:00

Kamis,16/12/201012:26WIB
Suhendra - detikFinance

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan industri rokok kretek harus dihargai sebagai industri yang berbasis warisan budaya. Sehingga perlu penyikapan yang bijak terhadap industri ini.
Ia mengakui sekarang banyak aliran dana asing ke dalam negeri dalam rangka memerangi industri hasil tembakau. Hal ini bisa terlihat dari adanya kampanye anti tembakau di dalam negeri, meski ia mengingatkan kampanye tersebut harus dilihat seimbang apakah tujuan murni dari kepentingan kesehatan atau terselip kepentingan industri rokok putih.
Menurutnya tudingan mengganggu kesehatan sebagai imbas rokok perlu juga dilihat secara menyeluruh karena sektor lain seperti otomotif roda dua maupun roda empat banyak memicu korban jiwa karena kecelakaan lalu lintas.
"Kalau bicara human capital korban, itu bukan hanya terjadi di rokok, tetapi di otomotif juga kesalahan itu pada penumpang masing-masing. Industri rokok nggak salah, yang salah yang merokok," ucapnya.
Ditempat yang sama Sekjen Kementerian Perdagangan Ardiansyah Parman menambahkan kontribusi industri rokok bukan hanya pada penerimaan negara namun kontribusi penyerapan tenaga kerja hingga jutaan orang mencakup petani dan pekerja pabrik rokok.
"Kontribusi ekspor industri rokok mencapai US$ 400 juta. Industri ini melibatkan 2 juta petani tembakau," katanya.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian pada tahun 2007 jumlah industri rokok mencapai 4.793 perusahaan, lalu terus mengalami penurunan pada tahun 2010 jumlahnyaa menjadi 2600 perusahaan, penurunan ini terkait penanganan rokok ilegal.
Pada tahun 2007 produksi rokok mencapai 231 miliar batang, lalu pada tahun ini diperkirakan mencapai 248 miliar batang. Pendapatan negara dari cukai hasil tembakau pada tahun 2007 mencapai Rp 43,54 triliun, lalu pada tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp 59 triliun dan pada tahun 2011 ditargetkan mencapai Rp 60 triliun.
Dalam roadmap industri hasil tembakau setidaknya ada tiga tahapan aspek prioritas pemerintah pada sektor ini.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Australia Hon Simon Crean

2010-12-13T13:02:00.000+07:00

RANCANGAN KEPPRES PERUNDINGAN PT INALUM PERLU DIREVISI

2010-12-08T13:40:00.002+07:00

Jakarta, 5/12 (ANTARA) - Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah perlu merevisi rancangan Keputusan Presiden mengenai tim perunding Indonesia terkait PT Indonesia Asahan Alumunium.
"Draft Keppres hendaknya bisa diperbaiki karena isinya cenderung memberikan perpanjangan kontrak kerja sama dengan Jepang," kata Airlangga Hartarto, di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, sebaiknya pengelolaan PT Indonesia Asahan Alumunian (Inalum) dikelola oleh Indonesia dan tidak dilakukan perpanjangan kontrak kerja sama karena tidak ada teknologi baru.
Industri alumunium setengah jadi di Indonesia, kata dia, sebenarnya tidak ada teknologi baru yang bisa dikembangkan. Bahkan akses untuk pendanaan, tidak terlalu sulit bagi pihak yang berminat menjadi operator di Inalum.
"Kita tahu, Jepang yakni Nippon Asahan Alumunium selalu `mengimi-ngimingi` adanya teknologi baru, padahal sebenarnya tak ada tidaknologi baru," katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, PT Inalum tidak perlu teknologi baru seperti yang dijanjikan perusahaan Jepang.
Sedangkan, untuk industri hilirnya, jika ada investor yang ingin berinvestasi disilahkan. Tapi pada industri setengah jadi di PT Inalum lebih baik dikelola Pemerintah Indonesia.
Airlangga menjelaskan, pemerintah Indonesia hingga saat ini belum menyusun rencana bisnis PT Inalum ke depan dan jika memang membutuhkan investor baru di hilir, tidak harus dengan perusahaan Jepang.
"Pemerintah Indonesia hendaknya jangan langsung pasrah pada perusahaan Jepang," katanya.
Untuk operasioal PT Inalum, kata dia, Komisi VI DPR RI tidak meminta adanya "pemain" baru, tapi pemain yang ada, yakni Pemerintah Indonesia untuk mengelolanya.
Perihal siapa yang akan ditunjuk pemerintah, apakah PT Aneka Tambang Tbk atau PT Inalum, menurut dia, terserah kepada pemerintah.
Ketika ditanya perihal penetapan E&Y sebagai konsultan independen, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) ini menilai, posisi E&Y tidak tepat dalam hal ini.
Konsultan itu, kata dia, sekaligus sebagai auditor keuangan PT Inalum dan juga konsultan evaluasi aset perusahaan Inalum.
"Mengacu pada peraturan menteri keuangan tentang appraisal, E&Y adalah financial auditor Inalum, sehingga tidak bisa menjadi konsultan evaluasi aset dari Inalum, karena ada konflik kepentingan," kata Airlangga. (T.R024) (T.R024/B/S023/S023) 05-12-2010 18:36:14 NNNN

Copyright © ANTARA

Persiapan Perundingan Inalum Tunggu Keppres

2010-12-08T13:40:00.000+07:00

Republika OnLine » Breaking News » Ekonomi

Senin, 22 November 2010, 17:09 WIB
Smaller Reset Larger

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Persiapan perundingan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) antara Nippon Asahan Aluminium (NAA) dan Pemerintah Indonesia akan dilanjutkan setelah Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan tim perunding rampung.

Menteri Perindustrian, MS Hidayat, memperkirakan, Keppres tersebut akan terbit pada akhir bulan ini. "Prinsipnya saya akan mengundang (Jepang) tapi lebih baik apabila Keppres sudah resmi saya terima," katanya kepada wartawan, Senin (22/11).

Sebelumnya, persiapan perundingan Inalum dijadwalkan berlangsung pada awal bulan namun ditunda karena belum ada keputusan resmi mengenai tim perunding. Hidayat mengatakan, dia yang mengusulkan penundaan itu.

Dia mengaku, tidak keberatan jika di dalam tim perunding itu ada menteri lain selain dirinya. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara lisan meminta Hidayat menjadi ketua tim perunding. "Bagus dong, Menteri BUMN (Mustafa Abubakar) ketua (tim perunding), saya anggotanya," katanya.

Hidayat menekankan, siapapun ketuanya, tim perunding bertekad untuk memenangkan Inalum menjadi milik Indonesia, tanpa gembar-gembor.

Inalum merupakan perusahaan patungan produsen alumunium batangan milik NAA dan Pemerintah Indonesia. Master Agreement (MA) perjanjian patungan keduanya berakhir 31 Oktober 2013 dan NAA telah mengajukan perpanjangan atas MA itu.

2010-11-30T08:24:00.000+07:00

House blames govt on slow lawmaking

2010-11-26T18:54:00.001+07:00

Ridwan Max Sijabat, The Jakarta Post, Jakarta |
Fri, 11/26/2010 10:46 AM | National

The House of Representatives believes the government’s legislative performance is poor, saying the government has yet to submit important bills for deliberation.
Chairman of the House’s legislative committee Ignatius Mulyono said the government had agreed to prepare around 40 bills to be listed in this year’s legislation priority, but only dozens were submitted.
He added that many bills prepared by the House could not be deliberated because the government had not appointed its relevant ministers to discuss them.
“The legislative committee is still waiting for 17 of around 70 bills, which have been given top priority to be endorsed this year and it’s impossible for the two sides to reach the legislative target within the next one month,” he told The Jakarta Post recently.
Mulyono claimed that endorsing 15 bills was the best the House could do under the current legislative process and that its performance could only be improved if the current system was repaired.
However, he expressed his optimism that the House could complete the deliberation of 18 more bills in the 26-day sitting period just to show that it was committed to improving its performance in the legislative field.
Deputy chairwoman of the legislative committee Ida Fauziah said the public was unfair when it did not say anything to the government, which also had its legislative right.
“Of 70 bills given top priority, 36 should come from the government and only dozens have been submitted to the House,” she said, adding that according to the constitution, the legislative right belonged to the House and the government.
Airlangga Hartarto chairing the Commission VI on trade and industry also criticized the government for its poor legislative performance. He said the legislation process became stagnant mainly because of the government factor.
“The series of natural disasters in Wasior, West Papua, Mentawai, West Sumatra, and Yogyakarta, Central Java, have been used as an excuse for the government not to submit many draft laws and respond to the House’s move to speed up the deliberation of bills given top priority,” Airlangga said.
He said the government had not yet submitted two long-awaited bills on trade and industry while three bills on micro-finance institutions, storage and trade commodity, which were prepared by the House, have not been endorsed into laws.
The House has been under fire for its poor legislative performance. Civil society groups condemned the House when the House proposed the rehabilitation of legislators’ housing in Kalibata, South Jakarta, the new hall construction project at the House’s compound, the allocation of pork barrel funds for legislators and the foreign trip of several groups of legislators for a comparative study this year.
Sebastian Salang, executive director of the Parliament Watchdog called the House’s blame as an excuse to counter the public’s anger over its poor legislative performance. “First of all, the House has yet to show strong political commitment, focusing on its main function in the legislative body and the conflicting interests among political parties and between the government and the House has also contributed to the boycotting of certain bills,” he said.

Mengapa DPR Tolak Pertamina Beli Medco ?

2010-11-26T18:50:00.002+07:00

Komisi VI DPR memiliki beberapa alasan mengapa bersikap menolak rencana aksi tersebut.

Jum'at, 26 November 2010, 10:43 WIB
Antique, Syahid Latif

Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartanto

BERITA TERKAIT
• Kata Medco Soal Penolakan Akuisisi Pertamina
• Niat Pertamina Akuisisi Medco Terancam Kandas

VIVAnews - Rencana akuisisi tidak langsung saham PT Medco Energi International Tbk oleh PT Pertamina betul-betul menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hanya dalam satu hari, dua komisi di DPR yaitu Komisi VI dan VII bersuara sama menolak aksi korporasi tersebut.
Padahal, aksi korporasi tersebut masih dalam tahap pengkajian dan belum ada keputusan resmi dari Pertamina. Pertamina saat ini baru sampai pada proses uji tuntas (due diligence) Encore International Ltd dan masih menyisakan lima hari lagi untuk menyelesaikan studi tersebut.
"(Komisi VI meminta menghentikan proses ini) daripada persoalan menjadi lebih berkembang," ujar Ketua Komisi VI Airlangga Hartanto saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 26 November 2010.
Airlangga memiliki beberapa alasan mengapa Komisi VI DPR bersikap menolak rencana akuisisi Pertamina tersebut. Pertama, akuisisi tidak langsung saham Medco Energi International tidak akan menguntungkan bagi peningkatan produksi minyak nasional. Sebab, perusahaan yang akan diakuisisi Pertamina adalah perusahaan perminyakan nasional yang dianggap sebagai aset nasional.
"Jadinya, lifting tidak bertambah, tapi Pertamina mengeluarkan dana. Kami tidak melihat adanya suatu nilai tambah dari aksi korporasi itu," katanya.
Alasan kedua, informasi yang disampaikan Pertamina kepada Komisi VI banyak yang simpang siur dan tidak transparan. Informasi tersebut terkait persentase kepemilikan Pertamina di Medco serta sumber dana untuk membiayai akuisisi tersebut. "Corsec (sekretaris perusahaan) Medco di media massa bilang yang akan diambil Pertamina sebesar 27-an persen, sedang direksi mengatakan 50 persen," ujar Airlangga.
Komisi VI juga beralasan, Pertamina seharusnya mengutamakan rencana induk dan tugas-tugas yang selama ini dibebankan kepada perusahaan seperti membangun kilang di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Pertamina juga diminta untuk memprioritaskan keamanan domestik dan membangun kemandirian energi, karena perusahaan merupakan satu-satunya pelaksanaan public service obligation (PSO).
Prioritas lain yang harus menjadi perhatian Pertamina adalah penyelesaian ladang minyak Donggi-Senoro, ketersedian gas untuk industri, serta memperbanyak refinary. "Di antara semua tugas ini belum dilaksanakan, kok menggunakan belanja modal (capex) yang sulit ini untuk aksi korporasi," kata dia.
Terakhir, Komisi VI juga melihat kepemilikan Pertamina di Medco nantinya hanya menjadi pemegang saham minoritas. Selain itu, perusahaan harus memperhatikan keuangan perusahaan, terutama sisi liabilitasnya.

Luruskan Prosedur
Sementara itu, terkait keputusan serupa oleh Komisi VII DPR pada hari yang sama, Airlangga mengakui pihaknya sudah mengagendakan pertemuan ini sejak lama. Namun, pihaknya tidak mengetahui jika Komisi VII DPR juga mengagendakan hal yang sama.
Keputusan yang diambil Komisi VI DPR, dia melanjutkan, merupakan upaya untuk meluruskan prosedur yang ada di DPR. Maksudnya, masalah-masalah terkait korporasi Pertamina pada dasarnya menjadi domain dari Komisi VI, bukan Komisi VII.
Untuk diketahui, sebelum Komisi VI mengambil keputusan, Komisi VII DPR telah mengeluarkan catatan rapat yang berisi penolakan terhadap rencana Pertamina mengakuisisi saham Encore International. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang dari sejam tersebut, Komisi VII terpaksa menjadwalkan kembali pertemuan karena ketidakhadiran Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.
Sejumlah anggota fraksi Komisi VII menganggap aksi korporasi Pertamina tersebut tidak akan memberikan manfaat lebih baik kepada perusahaan. DPR justru menilai Pertamina seharusnya menggunakan dana yang dimiliki untuk kegiatan lain yang dianggap lebih bermanfaat.
Seperti diberitakan, Pertamina secara tidak langsung akan segera memiliki 27,9 persen saham Medco Energi Internasional. Potensi penguasaan saham Medco itu seiring telah ditandatanganinya Principles of Agreement antara Pertamina dan Encore International Limited (EIL) untuk membeli sebagian saham Encore Energy Pte Ltd (EEPL).
Encore Energy Pte Ltd adalah pemilik 50,7 persen saham di Medco Energi Internasional. (art)
• VIVAnews

AIRLANGGA : PERTAMINA AKUISISI SAHAM MEDCO TIDAK STRATEGIS

2010-11-25T07:52:00.001+07:00

Jakarta, 24/11 (ANTARA) - Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto menilai langkah Pertamina mengakuisisi saham PT Medco Energi Internasional Tbk tidak memiliki nilai strategis.
"Saham Medco yang diakuisisi Pertamina hanya 14 persen sehingga belum bisa menentukan keputusan, karena saham mayoritas masih dimiliki pemilik Medco," kata Airlangga Hartarto, di Gedung DPR RI, di Jakarta, Rabu.
Menurut Airlangga, akuisisi yang dilakukan Pertamina terhadap saham Medco nilai transaksinya sekitar Rp6,5 triliun.
Nilai akuisisi tersebut, menurut dia, jauh lebih mahal ketika Mitsubishi Chemical measuk menjadi pemegang saham Encore.
"Hal ini karena aset yang dimiliki masih beragam dan ada yang di luar core aset Pertamina," katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, strategi Pertamina melakukan akuisisi Medco bisa bertentangan dengan rencana bisnisnya.
Dari persfektif rencana bisnisnya, kata dia, langkah Pertamina mengakuisisi saham Medco bisa bertentangan dengan rencana Pertamina untuk memperkuat core bisnis di bidang hulu migas.
Ketua Asosiasi Emiten Indonesia ini menambahkan, langkah akuisisi yang dilakukan Pertamina untuk industri pertambangan minyak dan gas di Indonesia tidak ada manfaat strategis dan tidak ada nilai tambahnya, karena lifting minyak nasional tidak meningkat.
"Masalahnya lifting Pertamina dan Medco sudah masuk dalam perhitungan lifting nasional," ujarnya. (T.R024/ (T.R024/B/B012/B012) 24-11-2010 19:14:55 NNNN

Copyright © ANTARA

Disclaimer

AKUISISI SAHAM MEDCO Keuangan Pertamina Berisiko Terbebani

2010-11-25T07:32:00.003+07:00

Ketua Komisi VI DPR-RI, Airlangga Hartarto

Kamis, 25 Nopember 2010
JAKARTA (Suara Karya): Langkah PT Pertamina (Persero) mengakuisisi 27,9 persen saham Medco Energy International Tbk melalui Encore International Ltd (EIL) dinilai kurang strategis.
Penilaian ini disampaikan Ketua Komisi VI DPR-RI Airlangga Hartarto dan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria. Hal tersebut, menurut mereka, didasari kekhawatiran bahwa akuisisi saham Medco bakal membebani keuangan Pertamina. Sebab, penguasaan saham Medco memungkinkan adanya kewajiban korporasi, seperti utang kepada pihak ketiga yang kelak harus ditanggung Pertamina.
Menurut Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, utang Medco kepada pihak ketiga diperkirakan mencapai sekitar 960 juta dolar AS. Itu masih ditambah lagi dengan beban obligasi global sebesar 300 juta dolar AS yang direncanakan terbit tahun depan.
"Karena itu, layak jika rencana akuisisi saham Medco oleh Pertamina ini dikaji ulang. Apalagi seluruh beban dan kewajiban korporasi mendatang menjadi beban pemegang saham selanjutnya," kata Sofyano di Jakarta, Rabu (24/11).
Menurut dia, perlu pula dikaji secara tepat pertimbangan Medco menjual sahamnya. Jika Medco akan beralih bisnis ke agrobisnis, maka pihak yang ada di belakang Medco akan berfokus ke bidang lain. Itu dia nilai mengancam prospek bisnis yang dijalankan Medco.
Sofyano juga mempertanyakan sikap Medco yang tidak tertarik melakukan buy back saham jika bisnis migas ke depan tetap menguntungkan. "Ini juga menimbulkan pertanyaan besar," ujarnya.
Jika tujuan akuisisi untuk meningkatkan produksi migas Pertamina, kata Sofyano, maka lebih tepat Pertamina membeli ladang minyak (blok) secara langsung dibanding mengakuisisi perusahaan atau korporasi.
Sebenarnya, untuk mengukuhkan kemandiriannya, Pertamina bisa meminta pemerintah memberi lapangan baru migas. Pertamina memang perlu diberi lex specialis untuk mengelola sumber daya migas nasional.
"Sebagai BUMN kebanggaan nasional, Pertamina harus memperoleh dukungan pemerintah lebih maksimal, termasuk perlakuan khusus untuk memperoleh ladang-ladang minyak baru," kata Sofyano.
Dia juga menilai, langkah yang diambil Pertamina dalam meningkatkan pengusahaan di sektor hulu telah berjalan baik, antara lain melalui anak perusahaan Pertamian EP yang memproduksikan kembali 74 sumur tua di Kabupaten Blora, Jateng, sambil terus mengupayakan pencarian ladang baru.
"Kita berharap langkah ini terus dikembangkan, di samping melakukan terobosan bagi pengembangan ladang baru migas di lepas pantai maupun di luar negeri," ucap Sofyano.
Menurut Sofyano, Menteri BUMN Mustafa Abubakar sudah meminta Dewan Komisaris PT Pertamina agar tidak melanjutkan akuisisi saham Medco dan menjual saham PT Patra Jasa. "Masalah ini telah kami diskusikan via telepon, Senin lalu (22/11). Menteri meminta agar akuisisi ditunda dulu," ujarnya.
Pertamina dan EIL sepakat melanjutkan proses jual-beli saham Encore International Limited (EIL) di Encore Energy Pte Ltd (EEPL) ke tingkat periode eksklusif yang akan berakhir 30 November 2010. Pertamina dan EIL sendiri telah menandatangani principles of agreement sebagai tahapan pembelian saham EEPL. EEPL kini memiliki 50,7 persen saham di Medco Energi, sehingga secara tidak langsung Pertamina menguasai 27,9 persen saham Medco.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR H Airlangga Hartarto menilai, akuisisi Pertamina atas Medco tidak memiliki nilai strategis, karena yang diakuisisi hanya kepemilikan secara tidak langsung dengan jenis aset yang beragam. "Dengan jumlah akuisisi sebesar itu, maka tetap saja mayoritas saham dimiliki founders Medco," tuturnya.
Menurut Airlangga, nilai transaksi akuisisi itu sekitar Rp 6,5 triliun. Bahkan jauh lebih mahal daripada ketika Mitsubishi Chemical masuk menjadi pemegang saham Encore. "Ini karena aset yang dimiliki masih beragam dan ada yang di luar core aset Pertamina," ujarnya.
Selain itu, akuisisi untuk industri pertambangan minyak juga tidak punya manfaat strategis maupun nilai tambah, karena lifting minyak nasional tidak meningkat. "Masalahnya lifting Medco sudah masuk perhitungan lifting nasional," ucapnya.
Dana yang disiapkan Pertamina sebaiknya dimanfaatkan untuk pengembangan produksi di lapangan yang belum tereksplorasi. Bahkan bisa juga untuk pembangunan refinery yang dapat meningkatkan ketahanan energi nasional.
Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun menjelaskan, langkah BUMN migas itu mengakuisisi secara tidak langsung sebagian saham Medco merupakan bagian pencapaian rencana produksi migas 1 juta barrels of oil equivalent per day (BOEPD) pada 2015 mendatang.
"Kami punya target untuk memproduksi migas hingga 1 juta BOEPD di 2015. Untuk itu, Pertamina tidak bisa hanya mengandalkan sumber migas dari lapangan-lapangan yang sudah ada, tetapi juga dengan cara merger dan akuisisi," tutur Harun. (A Choir)

2010-11-19T15:37:00.002+07:00

2010-11-15T07:32:00.001+07:00

DPR, govt agree to revise law on oil and gas

2010-11-15T07:14:00.003+07:00

DPR, govt agree to revise law on oil and gas
The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 06/18/2010 1:59 PM | Business

The House of Representatives and the government have agreed to revise Law No. 22/2001 on oil and gas as its clauses are considered to be no longer relevant to the current condition.

Head of the House Commission VI Airlangga Hartarto cited as an example that one of the of the
clauses, which were no longer relevant, dealt with an obligation to supply only 25 percent of the domestic oil and gas demands.

“In line with the special fuel oil inquiry committee, the law on oil and gas will be revised during the current House period,” Hartarto said Friday as was quoted by the state Antara news agency.

Hartarto explained that the revision of the law would give priority on the national interest and also on the cost recovery in the oil and gas operation.

“Principally the House and the government agree to meet all the domestic demand first,” he said, adding that the revision was expected to help settle problem of limited gas supplies for the domestic industries.

Trend of Krakatau Share Price Seen to be Abnormal
Thursday, 02 December, 2010 | 15:49 WIB
TEMPO Interactive, Jakarta:The chairman of the State-owned Enterprises (SOE) Commission at the House of Representatives (DPR), Airlangga Hartarto, said that the Krakatau Steel share trade trend is not normal, judging by the fluctuation of its share price. The shares sold at Rp 850 each have risen to Rp 1250 at the first and second day but its price declined the next day.

Beside the price hike, Airlangga also questioned the first tier of the investors’ act of selling their shares during the first day of trade in the Indonesia Stock Exchange. “Yet this was explained that foreign shares was meant for long term,” said Airlangga in a meeting with SOE Minister Mustafa Abubakar, Krakatau Steel Board of Director and three underwriters in Jakarta, Tuesday night.

The SOE Commission, which pushed for the establishment of Krakatau Steel Working Committee, will collect and complete data related to the Krakatau Steel IPO. The committee will ask three underwriters, Danareksa Sekuritas, Bahana Sekuritas, and Mandiri Sekuritas, to open the list of Krakatau share allotment.

Besides auditing share allotment, the deputy chief of the Finance Commission at the DPR, Achsanul Qosasi, said that they asked the Supreme Audit Agency to audit the Krakatau Steel bidding process.

IQBAL MUHTAROM

Royalties on mineral ores may be raised, lawmaker says
The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 09/05/2007 2:20 PM | Business
A | A | A |
Ika Krismantari, The Jakarta Post, Jakarta
The government may raise the royalties on certain mineral ores under the new mining bill, a legislator involved in the deliberation of the bill says.
Chairman of the House of Representatives' energy and mineral resources commission, Airlangga Hartarto, said Tuesday that the current royalties on valuable minerals, such as gold, silver and copper, would be raised.
""With the current high commodity prices on the domestic market, royalties of 1 percent on gold, copper and silver are too low. We are in discussions with a view to raising the royalties on these ores,"" Airlangga said.
He refused to reveal how much the new royalty rate would be, saying that discussions were still underway.
Airlangga said that the commission was also discussing a revision of the royalty mechanism applied to coal.
""We are considering differentiating between the royalty on high-rank coal and low-rank coal. We will consider applying a lower royalty to low-rank coal producers to boost production,"" Airlangga said.
Currently, the state gets a cut of 13.5 percent in taxes and royalties on coal production.
Indonesia is expected to see increasing demand for low-rank coal over the next three years, by the end of which state power firm PT PLN will have opened a large number of new coal-fired plants under its 10,000-megawatt program.
The mining bill, which has been under deliberation for the past several months, still has a small number of outstanding items to be resolved -- such as determining the transition period for the holders of existing contracts of work (CoW) in adjusting to the new permit system.
""Some have suggested that we give a 5 year transition period, but the government wants us to keep honoring the existing contracts and let them continue operating until they expire.""
Airlangga is optimistic that the House will have passed the bill into law by December.

ASEAN-China open free trade area
By Stephen Coates (AFP) – Dec 29, 2009
JAKARTA — China and Southeast Asia establish the world's biggest free trade area (FTA) on Friday, liberalising billions of dollars in goods and investments covering a market of 1.7 billion consumers.
Eight years in the making, the ASEAN-China FTA will rival the European Union and the North American Free Trade Area in terms of value and surpass those markets in terms of population.
Officials hope it will expand Asia's trade reach while boosting intra-regional trade that has already been expanding at 20 percent a year.
"In 2010 we are sending a strong signal that ASEAN is open," H.E Sundram Pushpanathan, of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), told AFP.
China has just overtaken the United States to become ASEAN's third largest trading partner, and will leap Japan and the EU to become "number one" within the first few years of the FTA, said Pushpanathan, Deputy Secretary-General for the ASEAN Economic Community.
Under the agreement, China and the six founding ASEAN countries -- Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand -- are to eliminate barriers to investment and tariffs on 90 percent of products.
Later ASEAN members, including Vietnam and Cambodia, have until 2015 to follow suit.
Zhang Kening, the director-general of the department of international trade and economic affairs in Beijing, said the average tariff rate China charged on ASEAN goods would be cut to 0.1 percent from 9.8 percent.
Average tariffs imposed on Chinese goods by ASEAN states will fall to 0.6 percent from 12.8 percent.
ASEAN-China trade has exploded in the past decade, from 39.5 billion dollars in 2000 to 192.5 billion last year, Pushpanathan said.
At the same time, ASEAN-China trade with the rest of the world has reached 4.3 trillion dollars, or about 13.3 percent of global trade.
Teng Theng Dar, chief executive of the Singapore Business Federation, said sectors likely to reap the most benefits from the FTA included services, construction and infrastructure, and manufacturing.
"Other than product and service innovations, this is one great new business opportunity for the establishment of a regionally-based innovative supply chain for market reach and growth," he said.
Officials said there was more to the deal than sating China's thirst for Asian raw materials like palm oil, timber and rubber, and opening up regional markets for its manufactured products, steel and textiles.
"China and ASEAN countries are all export-oriented economies. A large proportion of our products target the US and EU markets... Generally neither side took the other's market as its most important target market," Zhang said.
"But with the establishment of the China-ASEAN free trade zone, we think there is potential to improve or adjust this situation... Both sides have many goods that complement each other's needs."
Not everyone is happily singing the free-trade anthem, however.
At the 11th hour, industry groups in Indonesia, Southeast Asia's biggest economy, and the Philippines are frantically pressing their governments to keep tariffs on vulnerable sectors until 2012.
"These sectors aren't ready to compete with imported Chinese products. If the government implements free trade now, these industries are surely going to die," Indonesian lawmaker Airlangga Hartarto said.
He cited 12 sectors including textiles, petrochemicals, footwear, electronics, steel, auto parts, food and drinks, engineering services and furniture.
"For example, a local sack for sugar, rice and fertilizer costs about 1,600 rupiah (1.70 dollars) each. A Chinese sack costs about 800 rupiah each," he said.
Indonesian Footwear Association chairman Eddy Widjanarko said Chinese firms would take their share of the Indonesian market to 60 percent from 40 percent, costing some 40,000 local jobs.
Indonesian Furniture Producers Association executive director Tanangga Karim blamed the government for failing to level the playing field, and called for non-tariff protection in the form of strict safety and quality controls.
"We have to admit that we aren't ready to compete now with imported Chinese products," he said.
Pushpanathan conceded that some local businesses would struggle.
"In the short term there will be some adjustments that some countries have to make. Some local companies will lose their domestic market share but ultimately consumers will benefit," he said.
Copyright © 2010 AFP. All rights reserved. More »

2010-11-15T07:10:00.001+07:00

2010-11-07T08:43:00.000+07:00

2010-11-07T08:33:00.001+07:00

2010-11-07T07:39:00.001+07:00

DPR pertanyakan permintaan saham Krakatau

2010-11-07T07:35:00.001+07:00

Kamis, 04/11/2010 14:15:20 WIB
Oleh: John Andhi Oktaveri
JAKARTA: Komisi VI DPR mempertanyakan permintaan atas saham PT Krakatau Steel (KS) senilai Rp30 triliun sebagaimana yang disepakai penjamin emisi dengan pihak perusahaan benar-benar asli atau hanya bersifat spekulatif.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan perlu dilakukan penyelidikan kesepakatan soal nilai permintaan itu karena masalah alokasi sangat penting dalam penawaran saham perdana (IPO) PT KS. Apalagi, ujarnya, persoalan nilai permintaan (demand) itu muncul ke publik dan bernuansa politis setelah perjanjian antara penjamin emii dan pihak manajemen perusahaan ditandatangani.

"Memang komite privatisasi telah memutuskan pricing, kesepakat antara underwriter dan manajemen, namun alokasi saham menjadi kunci karena menurut penjamin emisi demand-nya sampai Rp30 triliun. Persolannya apakah demand itu asli Rp30 triliun atau kerjaan spekulan?" ujar Airlangga dalam satu diskusi mengenai IPO PT KS hari ini di Gedung DPR.

Airlangga menegaskan perlunya transparansi dalam IPO tersebut dan meminta Bappepam untuk mengawasinya secara ketat. Menurut dias, Bappepam juga perlu memastikan apakah dana sebesar Rp30 triliun sudah ada di rekening penjamin emisi sesuai peraturan pasar modal.

"Kalau Rp30 triliun minta jatah saham pada harga Rp850, maka 30 triliun itu sudah ada di rekening masing-masing underwriter. Kalau dana ini tidak ada maka perlu dipertanyakan," ujarnya menegaskan.

Menurut dia, saat ini pasar modal Indonesia menjadi sorotan dunia setelah terpilih sebagai pasar modal terbaik. Untuk itu, pemerintah harus mempertahankan intergitas pasar dengan terus mengawal proses IPO PT KS. Apalagi, ujarnya, IPO salah satu pabrik baja terbesar dunia itu mencitrakan kondisi kepercayaan pasar di Indonesia.

"Dunia sedang melihat apa yang dilakukan dengan privatisasi KS. Yang paling penting adalah kita harus menjaga intergitas pasar," ujarnya dalam diskusi tersebut. Dia juga meminta agar setelah dilakukan penjatahan perlu dilakukan audit.

Pada bagian lain Airlangga menyarankan bahwa dalam hal alokasi, sebaiknya investor retail diprioritaskan kalau memang minat masyarakat tinggi atas saham perusahaan pelat merah itu. Hal itu, ujarnya, diperlukan agar pasar gelap (black market) tidak bisa bermain. "Kalau demand masyarakat besar, sebaiknya alokasi diberikan saja pada retail investor agar black market tidak terjadi," ujarnya.

Selain Airlangga, turut jadi nara sumber dalam diskusi itu Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah, pengamat ekonomi Drajat Wibowo dan Ichsanuddin Noorsy serta politisi PDIP Syukur Nababan. (msw)

DPR Desak Pemerintah Buka Data Pembeli Saham Perdana KS

2010-11-07T07:30:00.002+07:00

Angga Aliya - detikFinance

Jakarta - DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian BUMN membuka data akhir pembeli saham perdana (IPO) PT Krakatau Steel dengan tujuan memberikan kejelasan soal siapa saja pihak-pihak yang membeli saham KS.

"Pemerintah harus segera melakukan audit dan membuka daftar investor yang masuk setelah masa penawaran dan penjatahan selesai. Hal ini untuk mengamankan rencana privatisasi BUMN lainnya sehingga tidak lagi terjadi kisruh," ujar Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartanto dalam diskusi Membedah IPO Krakatau Steel di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2010).

Menurut Airlangga, setelah KS mencatatkan saham perdananya (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI), pemerintah harus membuka data tersebut. "Nanti tanggal 10 setelah penjatahan pemerintah harus lakukan audit. Dibuka siapa saja yang pegang saham untuk keterbukaan dan transparani," kata Airlangga.

Hal senada dikatakan Ekonom Drajad Wibowo. Menurut Drajad, pemerintah harus membuka data pembeli akhir (end buyer) saham perdana KS. "Yang sangat kunci bagi Kementerian BUMN betul-betul dibuka end buyer-nya. Siapa pembeli terakhir, jangan hanya pembeli nominee saja. Wajar saja asing beli, misalnya Merryll Lynch, tapi harus diketahui siapa yang membeli lewat perusahaan sekuritas asing itu," katanya.

Ia mengatakan, dengan dibukanya pembeli paling akhir di BUMN baja itu maka akan terjadi keterbukaan dan transparansi mengenai pihak-pihak yang menguasai saham KS. Menurutnya, sampai saat ini alokasi penjatahan saham Krakatau Steel belum transparan.

"Karena tidak transparan maka penjatahan ini seperti jatah bagi-bagi kue. Ada beberapa investor yang mendapat jatah saham dengan harga lebih murah," ujarnya.

Dradaj menambahkan, berdasarkan data miliknya, ia belum menemukan alokasi penjatahan itu yang masuk ke Cikeas maupun yang terkait secara langsung. "Ini bukan politis tapi data yang dipegang ekonom. Tapi memang ada beberapa pengusaha yang disebut-sebut mau beli lewat nominee," jelasnya.

OPINIku

2010-11-02T07:53:00.006+07:00

PELAYANAN BIROKRASI SATU ATAP
Oleh : Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA
Ketua Komisi VI DPR-RI

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kita perlu terus mengupayakan
peningkatan investasi. Base (dasar) kita adalah investasi. Upaya itu perlu terus
dilakukan karena ternyata target kita Rp 2.000 triliun per tahun itu tidak tercapai.
Oleh sebab itu, kita jangan pernah berhenti untuk terus mengupayakan peningkatan investasi dan perdagangan. Dengan demikian, cadangan devisa kita yang kini mencapai 85 biliun dolar AS bisa terus meningkat.

Tentang perdagangan, untuk komoditas primer sebenarnya ekspor kita cukup tinggi. Tapi, Juli 2010 ini, perdagangan kita dengan China mengalami defisit di mana impor lebih besar daripada ekspor. Mestinya, impor itu dalam bentuk barang modal yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi, implementasinya tidak demikian.

Soal investasi, data di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperlihatkan bahwa komitmen investasi Korea Selatan di Indonesia dalam empat tahun terakhir ini mencapai sekitar 10 miliar dolar AS. Mereka makin tertarik menanamkan modalnya di Indonesia, utamanya di sektor industri baja, elektronik, dan otomotif. Karena itu, pemerintah perlu terus membangun atau memperbaiki infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan rel kereta api.

Selain itu, perlu ada kebijakan fiskal yang konkret dari pemerintah, yaitu pemberian insentif berupa tax holiday. Untuk ini perlu ada kesamaan pendapat di antara instansi-instansi yang terkait. Semua pihak perlu memiliki kesamaan persepsi bahwa kebijakan fiskal itu adalah dalam rangka peningkatan investasi.

Masalahnya, kita ini memang rentan terhadap isu-isu politik. Kemudian, ditambah lagi dengan banyaknya peraturan daerah (perda) yang bertujuan menambah retribusi, yang tentu tidak mendorong iklim investasi. Karena itu, DPR akan terus mendorong lahirnya undang-undang investasi dalam negeri, yang kini rancangan undang-undang (RUU)-nya masih dibahas pemerintah. Komisi VI DPR memberi tenggat hingga akhir tahun 2010 ini.
Ke depan memang perlu ada kebijakan yang dapat mendorong peningkatan daya saing melalui penguatan ekspor. Kita juga perlu menyelesaikan integrasi pelayanan birokrasi dalam satu atap. Kini pemerintah tengah mematangkan konsep interkoneksi nasional dengan memprioritaskan sejumlah komponen. Komponen interkoneksi yang diprioritaskan ini meliputi sistem logistik nasional, sistem transportasi nasional, dan teknologi komunikasi dan informasi. Semua itu terkait dengan pengembangan ekonomi regional.

Penggabungan inisiatif dari beberapa kementerian/lembaga negara merupakan gagasan yang baik. Tapi, satu sama lain harus sinkron, jangan semuanya mau jalan sendiri-sendiri.

Dengan demikian, pada konektivitas ini nantinya semua rencana strategis di semua kementerian/lembaga akan dikembangkan dalam satu perencanaan yang terpadu. Dalam kaitan itu, pemerintah bertekad meningkatkan pembangunan sarana dan infrastruktur untuk konektivitas, terkait dengan efisiensi dan daya saing kegiatan usaha di Indonesia.
***

2010-11-02T07:50:00.001+07:00

Saham Krakatau Steel, Murah atau Mahal?

2010-11-01T17:21:00.000+07:00

[VIVANEWS] Tokoh nasional M Amien Rais dan sejumlah politisi Partai Amanat Nasional menuding Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah berlaku tidak adil dalam menetapkan harga saham PT Kratau Steel. Mereka menilai saham Krakatau yang dijual dengan harga Rp850 per saham sangatlah murah.

Krakatu Steel akan melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak 3,1 miliar saham baru atau setara 20 persen dari modal disetor penuh perseroan. Saham yang ditawarkan ini bernominal Rp500.

Ketua Asosiasi Emiten Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan, sesungguhnya penentuan mahal atau murah harga suatu saham bisa dengan membandingkan PE Ratio perusahaan sejenis. PE Ratio atau Price Earning Ratio (PER) adalah rasio harga saham terhadap laba bersih per saham perusahaan. "Jadi bukan harga sahamnya," kata dia saat dihubungi VIVAnews, Senin 1 November 2010.

PT Krakatau Steel masuk dalam sektor industri dasar dan kimia. Di sektor ini, sudah ada beberapa perusahaan yang lebih senior melantai di bursa, yaitu PT Jaya Pari Steel Tbk dan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. Meski secara ukuran dua perusahaan ini jauh lebih kecil, PE Ratio tetap bisa digunakan sebagai pembanding mahal atau murahnya suatu saham.

Bila PE Ratio-nya kecil, berarti harga saham itu masih murah. Demikian sebaliknya, semakin besar PE Ratio-nya, semakin mahal harga saham itu. Murah atau mahalnya suatu saham tidak bisa dilihat dari harga saham itu sendiri. Harga yang tinggi belum tentu mencerminkan kemahalan suatu saham.

Catatan perdagangan saham penutupan akhir pekan lalu, Jumat 29 Oktober, harga saham Jaya Pari Steel Rp810 dengan PE Ratio 7,8 kali. Sedangkan harga Gunawan Dianjaya Rp197 dengan PE Ratio 7,9 kali. Nah, bandingkan dengan Krakatau Steel yang PE Rationya 9,9 kali.

Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas, penjamin emisi perusahaan Harry M Supoyo mengatakan bahwa PE Ratio Krakatau Steel masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Bahkan, dibandingkan dengan perusahaan baja di kawasan regional, seperti Posco (Korea Selatan) dan Tata Steel (India), PE Ratio Krakatau juga masih tinggi.

"Rata-rata PE Ratio perusahaan baja saat ini di kisaran 8,7 - 8,8 kali untuk proyeksi laba 2011," katanya.

Selama semester I-2010, pendapatan Krakatau naik menjadi Rp9 triliun dibandingkan periode yang sama 2009 yang hanya Rp7,8 triliun. Namun, laba bersih produsen plat baja canai dingin ini menurun menjadi Rp997,8 miliar dari sebelumnya Rp1,1 triliun.

Pesaingnya, Jaya Pari Steel adalah perusahaan nasional yang memproduksi plat baja canai panas dengan ketebalan 8 – 25 milimeter. Jaya Pari didirikan tahun 1973 dan memulai kegiatan operasionalnya pada 1976. Saat ini, total kapasitas produksi emiten dengan kode perdagangan JPRS mencapai 66.000 metrik ton plat per tahun.

Selama semester I-2010, pendapatan Jaya Pari naik hingga Rp237,03 miliar atau tumbuh 150,3 persen dibandingkan 2009 Rp94,6 miliar. Laba bersih juga meningkat signifikan dari minus Rp29,7 miliar menjadi Rp38,6 miliar, atau meningkat lebih dari 100 persen.

Sedangkan Gunawan Dianjaya adalah perusahaan yang didirikan pada 1989 dan bergerak dalam bisnis pelat baja, di mana sekitar 70 persen dari total penjualan merupakan ekspor dengan pembeli dari kontraktor galangan kapal, produsen alat berat, pedagangan baja internasional, dan perusahaan konstruksi.

Hingga semester I-2010, emiten berkode GDST berhasil membukukan laba bersih Rp119 miliar. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan semester-I 2009 yang masih membukukan rugi Rp209 miliar.

Penyebab positifnya kinerja perseroran adalah penjualan bersih yang tumbuh 7,57 persen menjadi Rp893 miliar dari posisi pertengahan tahun sebelumnya sebesar Rp830 miliar. (hs)

Tidak cukup empati untuk bantu Mentawai

2010-10-29T17:39:00.000+07:00

[BISNIS INDONESIA] "Pagi ini [kemarin] ada menteri yg tergopoh2 dtg ke Padang mau ikut ke Mentawai tp dicuekin SBY dan malah disuruh pulang ke Jakarta..."

Seseorang ngetweet (menulis) pesan itu di jejaring sosial twitter kemarin. Kabar itu sempat ramai di kalangan wartawan pengguna twitter meski tidak masuk trending topics (kabar paling dibicarakan pengguna twitter).

SBY yang dimaksud dalam pesan itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengunjungi korban gempa dan tsunami Mentawai, Sumatra Barat, pada 25-26 Oktober.

Anda boleh tidak percaya pesan itu atau malah sebaliknya, justru yakin hal itu benar adanya. Toh tingkat kebenaran berita yang di-posting di twitter memang fifty-fifty.

Seperti Anda, saya juga tidak pada posisi untuk percaya 100% kabar tersebut. Namun, rasa ingin tahu membuat saya terus menelusuri perbincangan di jejaring sosial itu.

Presiden SBY, menurut cerita di twitter, kabarnya mangkel dengan ulah pembantunya. Pasalnya, menteri bersangkutan harusnya masuk jajaran pejabat yang turut memaparkan kondisi terakhir di Mentawai.

Tidak disebut siapa menteri yang disuruh pulang ke Jakarta oleh Presiden. Para wartawan di lapangan kemudian mengklarifikasi kebenaran informasi itu ke beberapa kementerian. Seperti diduga, bantahanlah yang mereka terima.

Kementerian Perhubungan, misalnya, dengan tegas membantah rumor Menteri Perhubungan Freddy Numberi adalah menteri yang dimaksud.

"[Kabar] itu tidak betul karena kemarin [Rabu] Menhub ada di Jakarta, memimpin rapat seluruh eselon I untuk memberikan pengarahan penanganan bencana. Menhub sejak kemarin belum keluar dari Jakarta," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan.

Bantahan menteri

Menhub Freddy memang mempunyai rencana untuk bertolak ke Padang atau Yogyakarta, tetapi belum direalisasikan. Untuk menyakinkan keterangannya, Bambang mempersilakan wartawan untuk mengecek flight plan atau manifes maskapai carteran.

"Pesawat tidak bisa dibelokkan begitu saja ke Singapura, karena harus ada clearance [perizinan]," kata Bambang.

Bantahan Bambang itu disampaikan karena kabar di twitter menyatakan menteri yang bersangkutan menggunakan pesawat carter namun tidak diperkenankan mendarat di Padang pada Rabu malam. Pesawat itu akhirnya berbelok ke Singapura.

Menteri yang bersangkutan kembali ke Padang pada Kamis pagi. Nah, pada saat itulah, menurut perbincangan di twitter, SBY tidak berkenan atas kehadiran pembantunya itu.

Selain Freddy, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh juga harus repot menepis rumor bahwa dialah pembantu Presiden yang ramai dibicarakan.

Darwin menyangkal keras cerita itu. Dia memang kembali ke Jakarta kemarin, namun hal itu atas perintah SBY untuk menghadiri acara penting.

Kalaulah kabar di twitter tersebut benar adanya, tentu pantas apabila SBY marah besar. Bencana gempa dan tsunami di Mentawai serta letusan Gunung Merapi jelas membutuhkan perhatian ekstra dari seluruh lini pemerintahan.

Masih terkait dengan Mentawai, kabar kurang enak kemarin juga muncul. Kali ini Marzuki Alie, Ketua DPR, yang menjadi pembicaraan.

Warga Mentawai yang tergabung dalam gabungan lembaga swadaya masyarakat Sumatra Barat Lumbung Derma menyampaikan protes keras terhadap pernyataan Marzuki.

"Pernyataan Bapak tidak sedikit pun memperlihatkan simpati terhadap derita korban dan rasa keterancaman masyarakat di sekitar pantai," kata Yosef Sarodog, Koordinator Lumbung Derma Peduli Mentawai, dalam petisinya.

Komentar Marzuki, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang dipersoalkan LSM itu sempat muncul di media online.

Pada Rabu, Marzuki mengatakan siapa pun yang takut kena ombak jangan tinggal di pinggir pantai. "Mentawai kan jauh. Itu konsekuensi kita tinggal di pulau lah," begitu kalimat Marzuki.

Ruhut Sitompul, juru bicara Partai Demokrat, sempat meminta maaf atas ucapan petinggi partainya tersebut. "Statement sinis Marzuki Alie bagi masyarakat yang tinggal di pesisir saya rasa akan saya bawa dalam forum rapat DPP PD."

Menyangkut empati dan penanganan awal bencana Mentawai dan letusan Gunung Merapi, langkah Presiden SBY, menurut saya, kali ini patut diapresiasi. Presiden memutus-kan mempersingkat perjalanan ke luar negeri.

Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono beserta sejumlah anggota rombongan menggunakan dua helikopter Super Puma untuk sampai ke Mentawai.

Turut pula dalam rombongan itu Anindya Bakrie dan Chaerul Tandjung, dua pengusaha nasional yang secara spontan menjanjikan bantuan masing- masing senilai Rp500 juta.

Presiden menjanjikan pemerintah akan membangun rumah pengganti bagi korban tsunami di Mentawai, namun akan dikaji lokasi yang tepat untuk penempatan agar aman dari ancaman serupa.

Akan halnya dengan tindakan tanggap darurat, Presiden meminta pihak terkait bekerja keras mencari korban yang hilang dan menangani korban yang telah ditemukan, baik yang hidup maupun tewas.

Kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati tambahan dana siaga untuk bencana alam sebesar Rp100 miliar untuk Mentawai dan Merapi. "Kekhawatiran pemerintah soal dana yang menipis tidak perlu lagi," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kemarin.

DPR juga meminta BUMN mengalokasikan sebagian dana corporate social responsibility untuk korban bencana alam di Mentawai dan Yogyakarta.

"Tak ada salahnya juga membantu korban bencana alam, karena banyak juga pelaku industri kecil dan rumahan yang lokasinya hancur," ujar Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto.

Empati dalam bentuk bantuan dan langkah awal penanganan bencana yang cepat dari Presiden, parlemen, dan seluruh rakyat Indonesia tentu harus diikuti pelaksanaan yang sistematis dan efektif. Seperti yang sudah-sudah, sering kali penanganan bantuan bencana dan pascabencana menjadi tidak jelas dan tumpang tindih.

Kembali ke soal menteri dalam pesan di twitter, sampai tulisan ini selesai, saya masih belum tahu apakah cerita itu benar. Lalu, kalau rumor tersebut benar, saya juga belum tahu siapa menteri yang bersangkutan.

Andai cerita itu adalah fakta, saya cuma ingin ngetweet tentang menteri yang bersangkutan, "Gak usah ke Mentawai, ke laut aje pak Menteri." (k6/ray/irs/jao/nn) (eries.adlin @bisnis.co.id)

BUMN diminta bantu korban Merapi & Mentawai

2010-10-28T17:22:00.000+07:00

[BISNIS INDONESIA] Komisi VI DPR meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalokasikan sebagian dana corporate social responsibility (CSR) untuk korban bencana alam di Mentawai dan Yogyakarta karena sebagaian dari mereka adalah kelompok usaha kecil dan menengah.

Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto mengatakan selama ini dana CSR lebih dikonsentrasikan dan disalurkan untuk membantu UKM untuk pengembangan kesejahteraan masyaraktat. Namun demikian tak ada salahnya penggunaan dana CSR atau PKBL dioptimalisasi membantu korban bencana alam.

"Tak ada salahnya juga membantu korban bencana alam, karena banyak juga pelaku industri kecil dan rumahan yang lokasinya hancur," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, hari ini.

Dia mengharapkan bantuan BUMN itu membuat pelaku industri kecil dan menengah yang usahanya hancur bisa pulih kembali. Bantuan BUMN itu, ujarnya, harus tepat guna agar bisa merangsang perbaikan pelaku UMKM, sehingga mampu menggerakan ekonomi daerah.

Namun demikian Airlangga mengingatkan agar masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana tersebut sehingga tidak ada yang bocor. "Jangan sampai dana PKBL atau CSR BUMN itu bocor dan tidak tepat sasaran, apalagi tak sampai ke korban bencana alam. Penggunaannya harus diawasi dan dikontrol," ujarnya menegaskan.

Selain itu, menurutnya, perlu ada koordinasi yang baik, antar lembaga pemerintah agar di lapangan tak terjadi saling tumpang tindih dalam hal pemberian bantuan, terutama BUMN Peduli.

"Jadi perlu dikoordinasikan BUMN Peduli sebagaimana yang sudah berkali-kali dilakukan pada saat penanganan gempa di Padang dan Yogya beberapa waktu lalu," tambahnya. (ts)

Bapepam Revisi 6 Aturan Neraca

2010-10-13T17:47:00.001+07:00

Bisnis Indonesia-- Otoritas pasar modal mempertimbangkan untuk merevisi sedikitnya 6 aturan seputar penyusunan laporan keuangan emiten, menyusul penyesuaian standar akuntansi nasional dengan international financial reporting standards (IFRS).

Konvergensi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang dicanangkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sejak Desember 2008 tersebut ditargetkan tuntas pada Desember 2012.

Ketua Bapepam-LK A. Fuad Rahmany mengatakan langkah menyesuaikan akuntansi perusahaan publik tersebut penting untuk menunjukkan perusahaan-perusahaan nasional telah memenuhi standar yang berlaku di keuangan global.

"Dengan demikian, investor internasional akan lebih mudah menentukan valuasi keuangan emiten di Indonesia," tuturnya kemarin.

Program tersebut, lanjutnya, juga memungkinkan pernyataan valuasi keuangan emiten Indonesia menjadi lebih tinggi dan berkualitas jika dibandingkan dengan menggunakan standar PSAK sebelumnya.

Program tersebut merupakan salah satu rekomendasi dalam Report on the Observance of Standards and Codes on Accounting and Auditing yang disusun oleh Bank Dunia, dan dilaksanakan sebagai bagian dari program penilaian sektor keuangan (financial sector assessment program/ FSAP).

Ketidakselarasan

Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Bapepam-LK Etty Retno Wulandari menambahkan konvergensi PSAK dengan standar IFRS itu akan berkonsekuensi pada ketidakselarasan dengan regulasi seputar pelaporan keuangan yang sekarang berlaku.

Regulasi yang tidak sinkron dengan prinsip pencatatan keuangan IFRS itu ada enam, yakni adalah peraturan VIII.G.7 mengenai pedoman penyajian laporan keuangan, dan surat edaran (SE) nomor 02 tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik yang meliputi enam industri.

Selain itu juga peraturan PAPE (pedoman akuntansi perusahaan efek), peraturan nomor X.K.2 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala, X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik, dan VIII.G.8 tentang pedoman akuntansi reksa dana.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Implementasi IFRS Dudi M. Kurniawan mengakui implikasi penyesuaian PSAK dengan standar IFRS kemungkinan besar berujung pada tambahan ongkos penyusunan laporan keuangan.

"Alasannya, standar IFRS mengedepankan prinsip penilaian nilai pasar yang wajar [fair value] dalam penyajian transaksi utama, sehingga akan memerlukan jasa profesi penilai independen."

Sementara itu, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia Airlangga Hartarto menilai positif program konvergensi standar akuntansi emiten ke IFRS karena nantinya perusahaan Indonesia bisa mendapatkan valuasi aset yang lebih baik.

"Ini akan menguntungkan perusahaan Indonesia karena kebanyakan mereka berbasis sumber daya alam seperti kelapa sawit, dan batu bara." (16) (arif.gunawan @bisnis.co.id)

RI layak perdagangkan emisi karbon

2010-10-12T17:36:00.000+07:00

[BISNIS INDONESIA] Komisi VI DPR mendorong kontrak berjangka emisi karbon dapat diperdagangkan di bursa berjangka Tanah Air karena posisi RI sebagai penyumbang oksigen dunia.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya akan mempelajari penerapan kontrak berjangka emisi karbon ke Inggris yang sudah terdahulu menerapkan kontrak berjangka tersebut.

"Kita seharusnya bisa melakukan hal sama, termasuk menerapkan UU perubahan iklim. Soal perubahan iklim ini, kita masih tergantung dengan negara maju," katanya kepada Bisnis, kemarin.

Mantan direktur PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Rico Menayang, menyambut baik rencana memperdagangkan kontrak berjangka emisi karbon di bursa berjangka Tanah Air.

"Memang seharusnya kita harus melakukan hal itu karena hutan kita salah satu kontributor terbesar oksigen dunia," katanya.

Selain itu, papar dia, Inggris merupakan contoh yang baik dalam perdagangan industri berjangka karena memiliki bursa komoditas yang menjadi referensi harga logal di dunia yakni London Metal Exchange (LME).

“Kita perlu mempelajari mengapa LME bisa menjadi referensi harga logam dunia. Kalau perlu, kita juga harus begitu, setidaknya menjadi referensi harga CPO dunia," ujarnya. (yus)

Pusat promosi perdagangan belum dioptimalkan

2010-10-11T17:32:00.000+07:00

[BISNIS INDONESIA] Komisi VI DPR meminta Kementerian Perdagangan mengoptimalisasi peran International Promotion Trade Center (ITPC) dan atase dagang yang tersebar di berbagai negara dalam meningkatkan ekspor nasional dan membuka akses pasar baru.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan selama ini peran ITPC dan atase dagang kurang dioptimalkan dalam menjalankan fungsinya sebagai ujung tombak promosi di luar negeri termasuk pembukaan akses pasar baru selain pasar tradisional yang sudah ada.

Airlangga mengakui kendala yang dihadapi oleh ITPC dan atase dagang selama ini lebih karena masalah pendanaan. Pasalnya, dari total anggaran yang dialokasikan kepada ITPC, sebanyak 60-70% justru terserap untuk pengeluaran tetap (fixed cost) di antaranya pembayaran gaji dan tunjangan, biaya penunjang, sewa kantor, langganan daya dan jasa, serta pemeliharaan kendaraan.

Adapun anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok hanya 30-40%. “Selama ini perannya kurang optimal dan itu karena faktor pendanaan. Seharusnya anggaran untuk biaya operasional lebih besar karena itu untuk mendukung tugas dan fungsi ITPC dan atdag,” kata Airlangga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan sejumlah ITPC dan Atdag, hari ini.

Airlangga menuturkan Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) yang sebelumnya adalah Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) harus mencermati berbagai persoalan ini, sehingga tujuan penempatan ITPC dan atase dagang di luar negeri dapat tercapai terutama kea rah peningkatan ekspor nasional.(msb)

DPR studi banding UU Komoditi ke Inggris

2010-10-10T17:28:00.000+07:00

[BISNIS INDONESIA] Komisi VI DPR berencana melakukan studi banding ke Inggris dan Hong Kong pada akhir tahun ini terkait amendemen Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan UU Sistem Resi Gudang (SRG).

"Kami akan melakukan studi banding untuk kedua undang-undang yang tengah kami bahas saat ini," kata Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto kepada Bisnis melalui telepon selularnya, hari ini.

Dia menambahkan Inggris dipilih sebagai bahan pertimbangan untuk pembahasan amandemen UU No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi karena negara ini sudah memiliki bursa komoditas yang menjadi referensi harga logam di dunia yakni melalui London Metal Exchange (LME).

"Kita perlu mempelajari mengapa LME bisa menjadi referensi harga logam dunia, kalau perlu, kita juga harus begitu, setidaknya menjadi referensi harga CPO dunia," kata Airlangga.

Dia meyanyangkan bahwa Indonesia selaku produsen utama minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) malah tidak menjadi penentu harga internasional. Namun, masih menggunakan harga referensi dari Rotterdam Belanda dan Bursa Malaysia Derivatives.

"Selama ini harga patokan untuk ekspor kita pakai dari Rotterdam, seharusnya bursa berjangka kita bisa menjadi penentu harga internasional," tutur dia.

Airlangga menambahkan dipilihnya Inggris juga karena negara ini sudah ada transaksi kontrak berjangka carbon dan sudah menerapkan UU perubahan iklim.

"Mungkin kita bisa menerapkannya di Indonesia, selama ini terkait perubahan iklim, kita masih tergantung dengan negara maju."

Untuk Hong Kong, lanjutnya, Komisi VI akan melakukan perbandingan terkait UU No.9/2006 tentang Sistem Resi Gudang.

"Kami akan jadwalkan studi banding ke Inggris dan Hong Kong pada akhir tahun, yakni sebelum sidang paripurna terakhir, karena kedua amendemen UU ini dijadwalkan selesai pada tahun ini juga," tutur Airlangga.

Saat ini, Komisi VI DPR bersama-sama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah membahas amandemen UU PBK dan UU SRG. Sejak awal Oktober 2010, kedua UU ini sudah masuk Badan Legislasi (Baleg) DPR.(yn)

Permendag 39 Dinilai Rugikan Buruh

2010-10-10T17:26:00.001+07:00

[JAWA POS] Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menilai terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 39 tahun 2010 tentang ketentuan impor barang jadi oleh produsen, berdampak negatif pada nasib karyawan pabrik. Menurut Hartarto, Permendag itu bukti pemerintah tak berpihak pada nasib karyawan pabrik. "Komisi VI DPR pasti akan mengkritisi Permendag itu dalam kesempatan rapat pertama dengan pemerintah," kata Airlangga Hartarto, di Jakarta, Minggu (10/10).

Efek dari kebijakan pemerintah itu, lanjutnya, mendorong beralihnya produsen menjadi importir setahap demi setahap. Sehingga pada akhirnya deindustrialisasi tak bisa dibendung. “Kalau para produsen dibiarkan menjadi importir, ini sangat berbahaya,” tegas Hartarto..

Lebih jauh lanjut Hartarto yang juga Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) itu mengatakan langkah pemerintah dimaksud dinilainya terlalu terburu-buru, karena kebijakan baru itu dimanfaatkan oleh produsen, malah menjadi insentif bagi industri untuk menjadi pedagang. “Kebijakan baru itu, hanya dimanfaatkan oleh industri sekedar untuk menjadi pedagang. Bukan untuk meningkatkan kinerja industri nasional,” terangnya.

Padahal, kata politisi Partai Golkar ini, seharusnya langkah pemberian insentif itu dimaksudkan untuk memperkuat posisi industri
nasional dan sekaligus meningkatkan daya saing dalam menghadapi perdagangan bebas, termasuk ACFTA. "Seharusnya pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, bukan untuk tujuan lainnya.”

Sebelumnya, 4 Oktober 2010 lalu, Kementerian Perdagangan memberlakukan ketentuan baru yang mengizinkan produsen mengimpor barang jadi produk industri. Namun ketentuan itu baru berlaku efektif 1 Januari 2011. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 tahun 2010 tentang ketentuan impor barang jadi oleh produsen.

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan luar Negeri Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh, ketenuan produsen hanya boleh mengimpor barang jadi untuk keperluan sendiri, tidak boleh memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain. Produsen yang dapat melakukan impor barang jadi dalam hal ini adalah produsen yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

"Untuk masuk ke daftar, produsen harus mendaftarkan diri dengan melampirkan fotokopi izin usaha industri dan Angka Pengenal Impor Produsen. Sekarang sudah bisa mendaftar," katanya.

Menurut aturan baru, produsen yang mengimpor barang jadi juga wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara tertulis kepada Direktorat Impor Kementerian Perdagangan setiap tiga bulan. "Produsen yang melanggar ketentuan akan kena sanksi pencabutan penetapan untuk melakukan impor barang jadi," jelasnya. (fas/jpnn)

Pembahasan revisi UU Koperasi molor

2010-10-08T17:34:00.000+07:00

[KONTAN] Revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi akan dimulai pada masa persidangan kedua 2010-2011 atau sekitar bulan November mendatang. Padahal, revisi aturan tersebut merupakan salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini.

Ini karena, pemerintah telat menyerahkan draft revisi undang-undang tersebut. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah baru menyerahkan draft RUU tersebut, kemarin (7/10).

Usai menerima draft tersebut, DPR akan membahasnya di tingkat panitia khusus. Masalahnya, panitia tersebut belum terbentuk. "Pembentukan pansus baru bisa dilakukan pada masa sidang kedua mendatang," kata Airlangga Hartarto, Ketua Komisi VI DPR.

Sebab, masa persidangan pertama DPR sudah hampir habis, tinggal tersisa dua minggu. "Kalau dipaksakan, tidak akan efektif," terang Airlangga.

Dengan kondisi ini maka sulit bagi pemerintah dan DPR untuk mengejar target menyelesaikan pembahasan revisi aturan tersebut hingga akhir tahun ini. Sebab, sebelum pembahasan, DPR harus menggelar audiensi dan dapat dengar pendapat dengan berbagai komponen masyarakat. Hal ini untuk merumuskan Daftar Inventaris Masalah (DIM) revisi beleid tersebut.

Situ Cikaret Juara Bogor Cantik

2009-03-16T11:50:00.001+07:00

[RADAR BOGOR] - Lomba Bogor Cantik yang mengangkat foto-foto pariwisata di Kabupaten Bogor piala Airlanga Hartarto berakhir sudah, kemarin. Setelah sebelumnya sukses melakuan roadshow di tiga tempat, yakni Institut Pertanian Bogor, International Trade Centre (ITC) dan Bellanova Country Mall (BCM).

Penganugrahan pemenang lomba foto diserahkan langsung Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA di BCM, kamarin. Sebelum penyerahan penghargaan kepada para pemenang hingga berbagai kegiatan berlangsung meriah di terakhir acara.

Seperti lomba menggambar diikuti puluhan murid sekolah dasar. Tak hanya lomba mengambar, kegiatan ini bertambah semarak ketika beberapa band lokal tampil menghibur dalam acara penganugrahan pemenang ‘Bogor cantik’.

Acara ini pun sempat menjadi daya tarik bagi para pengunjung BCM, itu terbukti ketika helaran ini digelar banyak pengunjung yang antusias menyaksikan penganugrahan kepada sang juara.

Situ Cikaret karya Rifky yang diambil teknik gambar dan seni diangap mampu karena memiliki potensi pariwisata bagi Kabupaten Bogor. Foto Situ Cikaret akhirnya keluar sebagai pemenang Bogor Cantik Piala Airlangga Hartarto.

Penganugrahan piala foto pariwisata ini dihadiri juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Adrian Aria Kusuma. Menurut, Adrian kegiatan ini sangat membantu memperkenalkan potensi pariwisata Kabupaten Bogor. “Kita tahu Kabupaten Bogor memiliki banyak potensi pariwisata alam terbuka, seperti air terjun maupun situ,” katanya.

Adrian berharap kegiatan ini tak hanya terhenti sampai di sini dan diharapkan berkelanjutan. “Saya mengapresiasi baik kegiatan ini semoga pariwisata Kabupaten Bogor semakin populer,” pungkasnya.

Sementara Airlangga Hartarto mengatakan, lomba foto pariwisata kabupaten sebagai apresiasi untuk mengangkat pesona pariwisata Kabupaten Bogor sekaligus mencari icon yang memilki nilai jual. Kabupaten Bogor yang berpenduduka lebih dari dua juta jiwa ini tentu mempunyai ciri khas.

“Ini sebagai bentuk kepedulian kita untuk mengangkat pariwisata di Kabupaten Bogor. Karena Bogor memiliki pesona pariwisata yang amat banyak,” ujarnya.

Hari Ini Penganugrahan Juara 'Bogor Cantik'

2009-03-15T11:42:00.001+07:00

[RADAR BOGOR] - Pameran dan Lomba Foto Pariwisata 'Bogor Cantik' Kabupaten Bogor memperebutkan piala Airlangga Hartarto telah berakhir dan hari ini penganugerahan juara akan diumumkan di Bellanova Country Mall (BCM).

Setelah melalui proses panjang menyeleksi ratusan foto pariwisata di Kabupaten Bogor yang diterima panitia, yakni enam foto terbaik yang dianggap mewakili Kabupaten Bogor terpilih melalui penilai tim juri. Keenam foto itu, tiga di antaranya mewakili kategori kamera dan tiga lainnya mewakili ponsel berkamera.

Lima puluh foto terbaik sempat dipamerkan secara roadshow di tiga tempat berbeda, yakni di Auditorium Rektorat IPB, International Trade Centre (ITC) Cibinong dan berakhir di BCM.

Jumlah foto yang diterima panitia mencapai 800 foto yang berdatangan dari berbagai daerah. “Peserta bahkan ada yang dari Bandung, Depok dan Jakarta. Ini sebagai bukti bahwa Bogor memiliki kesan indah. Tercatat 540 foto adalah hasil jepretan kamera digital DSLR, pocket digital dan sisanya dari ponsel berkamera,” terang Ketua Panitia 'Bogor Cantik' Hendra Sudrajat, kemarin.

Menurut dia, 'Bogor Cantik' merupakan refleksi dari kecintaan terhadap potensi pariwisata Kabupaten Bogor yang sangat beragam. Lomba foto yang memperebutkan piala Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA ini untuk mengabadikan dan menjadi perhatian banyak pihak.

OBAMA Band :Meriahkan Penganugerahan Bogor Cantik

2009-03-15T11:41:00.001+07:00

[RADAR BOGOR] - Satu lagi grup band pendatang baru hadir mewarnai belantika musik Indonesia. OBAMA Band, demikian nama grup yang diawaki Noval (vocal), Ryan (lead gitar), Yudi (rytm) dan Franky (drum). Minggu (15/3) siang, OBAMA Band akan tampil menyemarakkan acara penganugerahan pemenang Lomba Foto Bogor Cantik memperebutkan Piala Airlangga Hartarto di Bellanova Country Mal Sentul Bogor.

Vokalis OBAMA Band Annouval Radimal (Noval) berjanji akan memberikan hiburan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Selain membawakan lagu-lagu popular saat ini, OBAMA Band juga akan membawakan lagu ciptaan mereka seperti Lagu Cinta, Ketulusan Hati, Hasrat, Menyesal, Monalisa, Melati dan lain-lain.

“Kami punya 26 lagu yang kami ciptakan sendiri. Lagu-lagu itu sedang dipersiapkan untuk kami tawarkan kepada label rekaman. Doakan saja ada produser yang mau menerima,” kata Noval merendah.

Menurut Noval, OBAMA Band sebenarnya sudah berdiri sejak 2005. Namun, karena beberapa personel harus menyelesaikan kuliah akhirnya mereka memutuskan vakum. Barulah pada pertengahan 2008 meeka bersatu kembali.

“Sebelumnya nama band ini Azhura. Tapi saat kami bertandang ke Pesantren Assidiqiyah di Kedoya Jakarta Barat, Pak Kiai Noer Muhamamd Iskandar SQ menyarankan agar berganti nama menjadi OBAMA. Artinya orang baru manggung, karena setelah lama vakum kami baru mangung lagi. Dan kebetulan Presiden AS yang baru juga namanya OBAMA,” cerita Noval.

Mengomentari eksistensi grup band yang dinilai unik ini, Novelis Ali Topan Anak Jalanan Teguh Esha yang menyaksikan penampilan OBAMA band saat manggung di Warung Apresiasi (Wapres) Bulungan mengatakan, OBAMA Band memiliki kans untuk popular yang sama besar dengan grup musik anak pendahulunya.

“Mereka memiliki kemampuan bermain musik yang di atas rata-rata. Keren. Saya suka lagu mereka yang judulnya Lagu Cinta. Asyik,” ujar Teguh Esha kepada Radar Bogor.

Sementara itu, pengamat musik dan juga wartawan senior Remmy Sutanzah yang duduk di sebelah Teguh Esha juga sempat berdecak. “Keren,” celetuk Remmy. “Bagus. Baik musik maupun lirik lagu mereka sangat punya masa depan yang cerah. Saya yakin, dalam waktu tidak lama lagi OBAMA Band akan masuk dapur rekaman,” timpal Teguh Esha lagi.

Gitaris OBAMA Band Ryan mengatakan, saat ini OBAMA Band terus menciptakan lagu-lagu baru untuk persiapan masuk dapur rekaman. “Manajer kami sudah menghubungi salah satu perusahaan rekaman, insya Allah dalam waktu dekat sudah ada kabar,” ujar Ryan.

Sementara itu, KH Noer Muhammad Iskandar SQ mengatakan, personel OBAMA yang terdiri dari anak-anak muda memiliki banyak harapan untuk menjadi band besar. “Yang penting mereka jangan malas berlatih dan tidak melanggar kaidah disiplin,” katanya. Saat ini OBAMA Band lebih banyak mengisi acara hiburan di sekolah dan kampus, di Jakarta dan luar kota.

Lomba Foto 'Bogor Cantik' di ITC Cibinong

2009-03-10T11:43:00.001+07:00

[RADAR BOGOR] - Pameran dan lomba foto Bogor Cantik memasuki hari keempat. Lomba foto pariwisata memperebutkan Piala Airlangga Hartarto ini memberikan petualangan baru bagi pengunjung mal terbesar di ibukota Kabupaten Bogor.

Pengunjung nampak tertegun melihat objek wisata di Kabupaten Bogor yang diabadikan lewat bahasa foto. Pengunjung ada yang baru mengetahui. Ada pula yang tidak menyangka bila foto tersebut merupakan salah satu lokasi wisata yang berdekatan dengan kediaman beberapa pengunjung.

“Wah, Bogor benar-benar indah,” kata Agnes kepada Radar Bogor, kemarin. Agnes juga memilih salah satu foto lokasi pariwisata favoritnya kepada panitia Bogor Cantik. Wanita muda ini tak menyangka bahwa Kabupaten Bogor memiliki kekayaan wisata yang sangat beragam.

Agnes bahkan menanyakan salah satu foto rumah yang berada di tengah pegunungan teh itu. “Objek wisata ini di bagian mana Kabupaten Bogor ya,” tanya warga Nanggewer Kecamatan Cibinong itu.

Ya, foto tersebut merupakan salah satu kawasan barat di Kabupaten Bogor yang nyaris luput dari perhatian, yakni perkampungan Nirmala di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Di dalamnya terdapat perkebunan teh yang hijau dan di tengah ada perkampungan penduduk dengan rumah panggung yang tampak asri.

Menurut Ketua Panitia Bogor Cantik Hendra Sudrajat, pameran foto ini untuk masyarakat Bogor. Pengunjung berhak memilih foto favoritnya. Nah, foto pilihan pengunjung ini menjadi nominator foto favorit dan berhak mendapatkan hadiah. “Itu sebagai barometer untuk melihat mana lokasi yang mereka favoritkan, baik secara pariwisata maupun teknis foto,” pungkasnya.

Pilih Foto Favoritmu

2009-03-07T11:44:00.001+07:00

[RADAR BOGOR] - Lomba foto ‘Bogor Cantik’ berlangsung di pelataran auditorium rektorat kampus IPB, kemarin. Lomba foto pariwisata Kabupaten Bogor memamerkan 50 foto terbaik pilihan dewan juri dan memperebutkan piala Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA.

Pameran itu merupakan hari pertama dalam rangkaian roadshow pameran yang bakal berlangsung di tiga tempat bereda.Foto pariwisata ini mendapat perhatian masyarakat dan mahasiswa IPB.

Terbukti silih berganti pengunjung di lingkungan IPB menyempatkan diri untuk melihat foto-foto terbaik kawasan wisata di Kabupaten Bogor. Sementara itu, hari ini pameran digabungkan dengan kegiatan akademik workshop bedah photografi dan Jurnalistik On The Spot terbuka untuk umum.

Ketua Panitian Bogor Cantik Hendra Sudrajat mengatakan, pameran yang ini berlangsung di tiga tempat, yakni IPB, ITC Cibinong dan Bellanova Country Mal. Para pengunjung berhak untuk memilih dan menilai foto favorit.

“Kami sengaja mengambil tema foto lokasi pariwisata di Kabupaten Bogor agar warga Bogor pun tahu potensi wisata ini,’’ tegasnya.

Besok Penjurian

2009-03-04T11:48:00.000+07:00

[RADAR BOGOR] - ‘Bogor Cantik’ lomba foto pariwisata 2009 berakhir. Kemarin, foto-foto dari berbagai daerah Kabupaten Bogor terus berdatangan ke meja panitia. Besok foto-foto ini bakal mendapat penilaian dari juri secara terbuka di lantai dua Graha Pena Radar Bogor.

Ketua panitia ‘Bogor Cantik ‘ Hendra Sudrajat mempersilakan peserta yang ingin melihat penjurian ‘Bogor Cantik’ yang memperebutkan piala Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA bisa datang ke Graha Pena Radar Bogor.

“Penjurian ini secara terbuka agar para pencinta foto dan peserta lomba melihat langsung penjurian, sekaligus sebagai ajang silaturahmi antar pehobi foto,’’ kata Hendra.

Setelah penjurian selesai 50 foto terbaik bakal terpajang secara road show di tiga tempat berbeda, yakni Auditorium IPB selama dua hari Jumat (6/3) dan Sabtu (7/3) yang sudah dipadukan dengan kegiatan bedah foto dan workshop jurnalistik on the spot.

Sedangkan pada Minggu (8/2) dan Senin (9/3) pameran berlangsung ITC Cibinong dan berakhir di Bellanova Country Mal pada Sabtu (14/3) dan Minggu (15/3) mendatang sekaligus penganugrahan foto terbaik ‘Bogor Cantik’.

Pengiriman Lomba Foto Ditutup

2009-03-04T11:38:00.001+07:00

[RADAR BOGOR] - Antusias masyarakat mengikuti lomba menggambar yang dihelat Radar Bogor cukup tinggi. Mereka berbondong-bondong datang ke Graha Pena Bogor Jalan KH Abdullah Bin Muhammad Nuh No. 30 untuk mendaftarkan buah hati mereka yang masih duduk di bangku SD, khususnya kelas I hingga III.

Tak hanya dari Kota Bogor, banyak juga dari Kabupaten Bogor seperti dari Cibinong, Sukaraja hingga Dramaga yang memperebutkan piala Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA itu.

Umumnya para orangtua menyempatkan diri mendaftarkan putra-putri mereka ke Graha Pena Bogor karena permintaan anak-anak mereka yang ingin mengasah kreativitas dan berbaur dengan teman sebaya.

“Anak saya ingin ikut lomba menggambar. Dia memang hobi menggambar. Meski baru kali ini ikut lomba. Apalagi tema yang diusung Radar Bogor Pariwisata. Anak saya hobi menggambar gunung dan laut.

Meski tidak terlalu bagus, mudah-mudahan melalui lomba ini bisa lebih mengasah kreativitasnya,” ujar Therezia Ernaz, kemarin.

Ibu dari Riksya Wiyaga itu mengatakan, menyempatkan datang ke Graha Pena Bogor di sela istirahat kerja. Kebetulan dia bekerja di salah satu perusahaan di Kota Bogor, sehingga dapat memanfaatkan waktu istirahat kerja untuk mendaftarkan buah hatinya di acara yang akan di helat di Bellanova Country Mall, Minggu (15/3).

Tak hanya didaftarkan orangtua, peserta juga ada yang didaftarkan oleh kakak atau guru mereka. Seperti yang dilakukan oleh Astri Bonnurina, mendaftarakan adik bungsunya Pipiet Septiani.

Berbeda dengan Therezia, wanita berjilbab itu tertarik mendaftarkan adiknya karena ia juga turut serta dalam Bogor Cantik 2009: Lomba Foto Pariwisata Kabupaten Bogor.

“Saya ikut mengirimkan foto. Sekalian saja saya ajak adik ikut lomba ini. nanti kan bisa berangkat bersama-sama. Meski nanti foto saya tidak lolos untuk dipamerkan, setidaknya dapat melihat hasil foto dari peserta yang lain. Kebetulan saya hobi fotografi,” tutur gadis yang tinggal di Bogor Selatan itu.

Panitia Acara Hendra Sudrajat mengatakan, pendaftaran lomba mewarnai memang dapat dilakukan secara kolektif atau perorangan. Biaya setiap peserta Rp10.000.

Pendaftaran dapat dilakukan setiap Senin hingga Jumat pukul 09:00 sampai 16:00 atau Sabtu dari pukul 09:00 hingga 14:00 di Graha Pena Bogor Jalan KHR Abdullah Bin Muhammad Nuh.

“Lomba mewarnai ini akan digelar saat final lomba foto. Pengumuman lomba mewarnai dan lomba foto akan dilakukan bersamaan. Oleh karena itu bila ikut lomba foto, apa salahnya adik atau anaknya juga diikutsertakan, siapa tahu bila beruntung menang dua-duanya,” ajak Hendra.

Pengiriman foto untuk Bogor Cantik 2009: Lomba Foto Pariwisata Kabupaten Bogor tersebut sudah ditutup, kemarin. Hingga malam hari masih banyak peserta yang mengirimkan foto mereka secara langsung. Telepon dan ponsel panitia juga tak berhenti berdering. Umumnya peserta menanyakan jam batas akhir dari pengiriman foto tersebut.

“Bila penasaran ingin melihat foto mana saja yang terjaring ke 50 besar dapat melihat di pameran. Pameran perdana akan kami adakan di IPB dua hari (6-7/3), kemudian di ITC Cibinong (8-9/3) dan final akan kami adakan di Bellanova Country Mall (14-15/3),” tandasnya.

Perseteruan Pertamina dan Komisi VII DPR Berakhir : Dirut Karen Minta Maaf

2009-02-24T12:17:00.001+07:00

[JAWA POS] - Perseteruan antara PT Pertamina (Persero) dan Komisi VII DPR berakhir happy ending. Ini setelah Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengaku salah dan meminta maaf dalam forum rapat klarifikasi di Komisi VII DPR kemarin (23/2).

Karen mengakui, mekanisme penyampaian surat oleh Corporate Secretary Pertamina Toharso kepada Komisi VII DPR memang tidak sesuai aturan yang ada. ''Kami mohon maaf atas kesalahan tersebut,'' ujarnya. Mendengar permintaan maaf Karen itu, suasana ruang Komisi VII langsung riuh dengan tepuk tangan tiga puluhan anggota dewan dan sekitar dua puluhan jajaran Pertamina dan wakil pemerintah.

Awalnya, ''rapat perdamaian'' yang dimulai sekitar pukul 14.15 WIB itu terancam batal karena dua menteri yang diundang Komisi VII DPR tidak bisa hadir. Mereka adalah Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Menteri BUMN Sofyan Djalil. Purnomo yang sebelumnya melakukan rapat kerja dengan Komisi VII hingga pukul 13.30 hanya memberikan pernyataan singkat sebelum pamit.

Menurut dia, pihaknya sudah berinteraksi dengan DPR hampir 15 tahun. Selama itu pula semua masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan. ''Karena itu, saya yakin masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik,'' katanya. Sedangkan Sofyan Djalil mengikuti agenda kunjungan Presiden SBY ke Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Ketua Komisi VII DPR Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA yang memimpin rapat mengatakan, rapat bisa dilanjutkan karena Menteri ESDM sudah memberi kuasa kepada Sekjen Departemen ESDM Waryono Karno dan Menteri BUMN memberi kuasa kepada Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.

Selain itu, jajaran komisaris Pertamina yang dipimpin mantan Kapolri Sutanto hampir lengkap. Kecuali Muhammad Abduh yang berhalangan karena ada tugas ke luar kota, lima komisaris lain tampak hadir. Yakni, Maizar Rahman, Oemar Said, Sumarsono, Gita Irawan Wirjawan, dan Humayun Bosha.

Dari dewan direksi Pertamina, semua hadir mendampingi Karen. Mulai Wadirut Omar S. Anwar, Direktur Pemasaran dan Niaga Achmad Faisal, Direktur Pengolahan Rukmi Hadihartini, Direktur Keuangan Feredercik S.T. Siahaan, dan Direktur Umum & SDM Waluyo.

Kursi anggota dewan yang sering kosong kemarin tampak terisi penuh. Di meja pimpinan komisi terlihat tiga orang. Yakni, Airlangga Hartarto, Sutan Bhatoegana, dan Achmad Farial. Sementara di kursi anggota hadir 30 anggota dewan. Namun, Wakil Ketua Komisi VII Sonny Keraf yang pada RDP 16 Februari lalu membacakan surat Pertamina dan kemudian menyetop rapat tidak tampak.

Sebelum Karen diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi, Komisaris Utama Pertamina Sutanto dipersilakan memberi pernyataan. Sutanto mengatakan, pihaknya menyesalkan telah terjadi kesalahpahaman yang sebetulnya tidak boleh terjadi. ''Kita semua tentu ingin hal ini tidak terulang,'' ujarnya.

Menurut Sutanto, pihaknya menyadari bahwa anggota DPR memiliki hak untuk melakukan fungsi pengawasan agar Pertamina bisa tumbuh menjadi perusahaan besar. ''Karena itu, manajemen perlu dukungan semua pihak, termasuk bapak-bapak sebagai wakil rakyat,'' katanya.

Sutanto melanjutkan, pihaknya juga paham jika agenda rapat dengan DPR adalah forum politis. ''Karena itu, jika di masa lalu ada kesalahpahaman, kiranya anggap saja itu pembelajaran, sehingga tidak terjadi di masa mendatang. Ke depan mari kita bina hubungan lebih baik lagi,'' ujarnya.

Setelah Sutanto memberikan pernyataan, Airlangga mempersilakan Karen memberikan klarifikasi. Karen mengatakan, pada RDP 16 Februari lalu telah terjadi kesalahpahaman antara dua institusi. Itu terjadi setelah pengiriman surat Pertamina kepada Komisi VII yang isinya pernyataan kecewa atas jalannya RDP pada 10 Februari yang dinilai tidak sesuai tata tertib dan menyimpang dari agenda pokok rapat.

''Melalui RDP hari ini, kami berharap kesalahpahaman tersebut bisa diselesaikan secara baik dan penuh kekeluargaan untuk kebaikan bersama,'' ujar Karen yang tampil dengan rambut baru itu. Karen pun kemudian membacakan empat klarifikasi atas surat yang dimaksud.

Pertama, kata dia, surat Pertamina tersebut dilayangkan tidak lain dalam semangat untuk menjadikan RDP Komisi VII dan Pertamina berjalan lancar. Kedua, apabila mekanisme pengiriman surat Pertamina ke Komisi VII dianggap kurang tepat sehingga menyebabkan kesalahpahaman, Pertamina sangat menyesalkan hal tersebut terjadi.

Ketiga, Pertamina mendengarkan sepenuhnya dan menindaklanjuti saran-saran Komisi VII dalam meningkatkan kinerja Pertamina demi kemajuan bangsa dan negara. Keempat, Pertamina berharap surat tersebut tidak lagi menjadi polemik berkepanjangan.

Jabatan Politis
Setelah pembacaan pernyataan klarifikasi tersebut, giliran anggota Komisi VII yang diberi kesempatan berkomentar. Tercatat, paling tidak ada 12 anggota dewan yang menyampaikan tanggapan atas klarifikasi Karen.

Hendarso Hadiparmono, misalnya. Anggota Komisi VII dari FPDIP tersebut mengatakan, pihaknya melihat ada kemauan dari Pertamina untuk menyelesaikan persoalan dengan Komisi VII. ''Saya kira kita semua di komisi ini juga ingin selesai. Malu kita ada masalah seperti ini,'' ujarnya.

Anggota Komisi VII lainnya, Royani Haminullah, mengatakan, persoalan terselesaikan jika Pertamina mencabut surat yang dikirimkan kepada Komisi VII dan meminta maaf. ''Itu saja cukup,'' katanya. Walau begitu, ada pula anggota dewan yang menilai kejadian dengan Pertamina harus menjadi bahan koreksi bagi internal Komisi VII.

Anggota Komisi VII Nazarudin Keimas mengatakan, seluruh anggota Komisi VII harus mawas diri mengapa Pertamina sampai mengirimkan surat pernyataan kecewa. ''Ini warning bagi kita semua. Jadi, sebelum Bu Karen berlapang dada meminta maaf, kita juga harus introspeksi hal-hal yang memungkinkan timbulnya kejadian seperti ini,'' terangnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana, pernyataan klarifikasi manajemen Pertamina sudah cukup. Yang lebih substansial, forum RDP ke depan harus lebih efektif. ''Ini pelajaran bagi kita bersama,'' ujarnya. Meski demikian, Sutan mengingatkan Karen sebagai Dirut Pertamina agar menyadari posisi yang diembannya bukan jabatan karir, tapi sudah masuk tataran politis. ''Sebab, mitra Bu Karen adalah DPR,'' katanya.

Dalam rapat kemarin, Sutan yang terkenal sering melontarkan joke-joke kembali membuat suasana riuh. Saat itu dia mengatakan, ''Bu Karen, senyummu adalah tangismu.'' Mendengar itu, Karen tampak menutupkan tangan ke mulut karena menahan senyum.

Sebelum rapat rampung, anggota Komisi VII Effendi Simbolon menyatakan interupsi. Anggota FPDIP yang sempat menyebut Karen layaknya satpam itu kemarin kembali melontarkan sindiran tajam. Menurut dia, anggota dewan maupun masyarakat terlalu mendramatisasi perseteruan Komisi VII dengan Pertamina.

''Jangan kita terbiasa seperti nonton Indonesian Idol (acara reality show). Kemampuan nyanyinya tidak seberapa, tapi karena kita iba melihat dia, akhirnya dia yang menang,'' ujarnya menyindir pemberitaan media yang mengekspose Karen yang sempat berkaca-kaca menahan tangis setelah RDP 16 Februari lalu.

''Jadi, saya mohon, Bu Karen be mature lah. Jadilah dewasa, karena Anda menakhodai BUMN milik rakyat,'' cetusnya. Sekitar pukul 16.00 rapat berakhir. Airlangga menutup rapat dengan memberi pernyataan singkat. ''Rapat kita tutup. Mudah-mudahan ke depan Pertamina bisa meningkatkan kinerjanya,'' ujarnya.

Sesaat kemudian, tepuk tangan kembali riuh. Sejumlah anggota Komisi VII menghampiri tempat duduk jajaran direksi Pertamina dan perwakilan pemerintah untuk bersalaman. Dicegat saat keluar ruangan rapat, Karen hanya berkomentar singkat. ''Kita anggap sudah selesai. Kita akan bekerja lebih baik,'' janjinya.

Pengiriman foto 'Bogor Cantik' Kabupten Bogor : Ponsel 5R Digital 10R

2009-02-24T11:37:00.001+07:00

[RADAR BOGOR] - Lomba dan pameran foto 'BOGOR Cantik' yang memperebutkan piala Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA tinggal dua pekan lagi. Para peserta pun terus mengirimkan koleksi foto-foto pariwisata menarik di Kabupten Bogor.

Kemarin, sejumlah pehobi foto mendaftarkan langsung koleksi foto terbaiknya untuk mengikuti pameran dan lomba Foto 'Bogor Cantik'. Peserta ada yang mengikuti kategori kamera digital dan kategori kamera ponsel.

Tak hanya warga Bogor saja yang mendaftar, tapi warga Depok dan Jakarta pun turut serta. Salah satunya Enfazrin Ponco, warga Pulogadung Jakarta mengirimkan koleksi foto pariwisatanya saat bertamasya ke sejumlah lokasi pariwisata Kabupaten Bogor.

Sementara itu panitia 'Bogor Cantik' mengingatkan para pehobi foto atau pemilik koleksi foto pariwisata di Kabupaten Bogor untuk mengikuti dan mengirimkan foto-foto pariwisatanya.

''Jadi bisa ikut mewarnai perkembangan Pariwisata Kabupaten Bogor. Jadi buruan kirimkan foto pariwisata koleksi anda,'' kata Ketua Panitia Bogor Cantik, Hendra Sudrajat.

Lomba ini juga sebagai informasi dan masukan positif untuk mendorong Pemkab memperdayakan potensi pariwisata itu.''Bagi yang memilki koleksi foto tinggal dicetak dalam ukuran 5R untuk kategori ponsel berkamera dan 10R untuk kamea digital. gratis kok,'' ujar Hendra.

Pemenang Australian Alumni Award

2009-02-23T12:28:00.001+07:00

[OKEZONE] - Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia Paul Robilliard, mengucapkan selamat kepada sembilan pemenang penghargaan Australian Alumni Awards, yang diumumkan pada jamuan makan malam di Jakarta pada 21 Februari lalu.

"Saya gembira menyaksikan demikian banyak alumni Australia yang merayakan tahun kedua Australian Alumni Awards. Acara ini merupakan bentuk pengakuan prestasi unggul para pemenang dalam bidang pilihan mereka. Sungguh menggembirakan bahwa pendidikan dan pengalaman Australia mereka memberikan sumbangsih terhadap keberhasilan mereka," ujar Robilliard.

- Berikut ini daftar lengkap pemenang penghargaan pada 2009, yang diputuskan oleh panitia independen yang terdiri rekan-rekan alumni mereka, dengan pertimbangan panitia seleksi tentang keputusan mereka atas masing-masing pemenang:

Australian Alumni Award for Entrepreneurship (Kewirausahaan) -
Diberikan kepada Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA, Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa, sebagai pengakuan atas pengembangan dan manajemen perusahaan-perusahan nasional sukses dan kontribusinya kepada iklim usaha yang lebih luas melalui kepemimpinannya dalam komite parlemen dan organisasi masyarakat.

Australian Alumni Award for Sustainable and Economic Development (Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi) -
Diberikan kepada Dr Denny Indrayana, Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Masalah Hukum, sebagai pengakuan atas kontribusi yang patut dicatat dalam bidang akademis dan kemanusiaan bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan dedikasinya dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih.

Australian Alumni Award for Creativity and Design (Kreativitas dan Perancangan) -
Diberikan bersama-sama kepada Sally Koeswanto dan Djoko Hartanto.

Sally Koeswanto memperoleh penghargaan ini sebagai pengakuan atas karya-karyanya yang inovatif dan diakui secara internasional dan untuk bakat dan dedikasinya dalam mempromosikan karya dan adi busana Indonesia pada skema global.

Djoko Hartanto memperoleh penghargaan ini sebagai pengakuan atas usahanya yang gigih mempromosikan desain grafis Indonesia secara internasional dan kontribusinya dalam meningkatkan profil desain dengan menggabungkan budaya Indonesia dalam karya-karyanya.

Australian Alumni Award for Journalism and Media (Jurnalisme dan Media) -
Diberikan kepada Ratih Hardjono sebagai pengakuan atas integritas dan profesionalisme sebagai koresponden asing, wartawan dan komentator media dan untuk pengaruh dan karyanya yang informatif sebagai seorang penulis.

Outstanding Young Australian Alumni Award (Alumni Muda Yang Menonjol) -
Diberikan kepada Alex Simanjuntak, redaktur majalah Jakarta Java Kini, sebagai pengakuan atas pengaruh dan kontribusinya yang bersemangat dalam usia yang masih muda bagi generasi muda media dan untuk menciptakan standar seorang redaktur terkemuka, manajer dan anggota sebuah tim.

Australian Alumni Award for Excellence in Education (Keunggulan dalam Pendidikan) -
Diberikan bersama-sama kepada Professor Hendra Gunawan dan Professor Sri Edy Baskoro, dimana keduanya adalah dosen senior ITB Bandung.

Professor Gunawan memperoleh penghargaan ini sebagai pengakuan atas karirnya yang sukses dalam bidang penelitian dan pengajaran dan juga kontribusinya yang mengesankan secara keseluruhan bagi pendidikan matematika di Indonesia termasuk melalui pengembangan kepastian kualitas dari materi ujian nasional.

Professor Sri Edy Baskoro memperoleh penghargaan ini sebagai pengakuan atas komitmennya dalam membawa matematika Indonesia ke tingkat internasional dan untuk kepemimpinannya dan kontribusi pada penyampaian pendidikan.

Australian Alumni Award for Research and Innovation (Penelitian dan Inovasi) -
Diberikan kepada Dr Ines Atmosukarto sebagai pengakuan atas kontribusinya yang diakui secara internasional sebagai seorang peneliti muda melalui penelitian dan dedikasinya untuk menemukan metode pengobatan baru untuk kanker dan penyakit menular lainnya demi menyelamatkan nyawa orang lain.

Australian Alumni Award for Business Leadership (Kepemimpinan Bisnis) -
Diberikan kepada Dr Muhammad Syafii Antonio sebagai pengakuan atas keahlian kepemimpinannya dan komitmen dalam berbisnis yang bertanggung jawab di bidang Perbankan Islam.

Australian Alumni Award for Culture and Arts (Budaya dan Seni) -
Diberikan kepada Mira Lesmana sebagai pengakuan atas usahanya yang luar biasa dalam mempromosikan dan membangkitkan kembali sinema Indonesia, dalam menciptakan standar baru dan membawa film Indonesia ke tingkat yang baru dan mempromosikan dunia sinema Indonesia ke tingkat internasional.

Lebih dari 600 alumni menghadiri jamuan makan malam tersebut, yang diadakan di Grand Ballroom- Hotel Indonesia Kempinski pada hari Sabtu lalu. Para tamu menikmati hiburan yang digelar oleh rekan-rekan alumni termasuk pagelaran adi busana oleh Benten Fashion, hiburan musik oleh Reza Achman dan Sandy Winarta dan pagelaran khusus oleh Denada.

Jamuan Makan Malan Australian Alumni Awards merupakan acara Kedutaan Besar Australia yang penting pada 2009. Acara ini memberi pengakuan terhadap sumbangsih kepada Indonesia yang dilakukan oleh puluhan ribu penduduk Indonesian yang telah menuntut ilmu di sekolah, universitas dan politeknik Australia.

Airlangga Hartarto Raih AAA 2009

2009-02-23T11:46:00.001+07:00

[SUARA KARYA] -Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto menerima Penghargaan Alumni Australia atau AAA (Australian Alumni Award) 2009 untuk bidang Kewirausahaan (Entrepreneursip). Dia dinilai berhasil mengembangkan perusahaan nasional dan mendorong iklim usaha yang lebih luas.

AAA adalah pengakuan terhadap sumbangsih puluhan ribu penduduk Indonesia yang telah menuntut ilmu di sekolah, universitas dan politeknik di Australia. Selain bidang Kewirausahaan, AAA 2009 juga mendistribusikan penghargaan untuk bidang lain

"Saya gembira menyaksikan banyak alumni Australia merayakan tahun kedua Australian Alumni Awards. Acara ini merupakan bentuk pengakuan prestasi unggul para pemenang dalam bidang pilihan mereka," kata Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia Paul Robilliard di Jakarta, Minggu (22/2).

Sedikitnya 600 alumni sekolah Australia hadir dalam pengumuman penghargaan itu, yang diadakan di Grand Ballroom-Hotel Indonesia Kempinski, Sabtu (21/3). Para tamu menikmati hiburan yang digelar para alumni, termasuk pagelaran adibusana Benten Fashion, hiburan musik Reza Achman dan Sandy Winarta serta pagelaran khusus oleh Denada.

Airlangga Hartarto meraih gelar Master di bidang Teknologi Manajemen dari Universitas Melbourne pada 1996 dan Master bidang Administrasi Bisnis dari Universitas Monash pada 1997.

Airlangga, Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa, perusahaan kertas kemasan terkemuka dengan pendapatan per tahun sekitar 300 juta dolar dan memiliki lebih dari 2.000 pegawai, dinilai sebagai tokoh berpengaruh dalam dunia usaha. Dia juga merupakan Presiden Komisaris PT Ciptadana Capital dan beberapa perusahaan lain yang terlibat dalam bidang manufaktur, perbankan dan properti.

Sebagai Ketua Komite Lingkungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi di DPR, Airlangga memberi kontribusi pada berbagai perkembangan ekonomi dan demokrasi yang signifikan di Indonesia.

"Dia juga seorang pembicara motivasional yang telah memberi presentasi di berbagai konferensi internasional, termasuk pada Konvensi Kerangka Kerja mengenai Perubahan Iklim di Bali pada 2007," demikian siaran pers Kedutaan Australia.

Di organisasi, Airlangga aktif sebagai Wakil Bendahara DPP Partai Golkar, Sekretaris Jenderal ASEAN Federation of Engineering Organisations dan Presiden dari Ikatan Insinyur Indonesia.

Selain Airlangga, AAA 2009 diberikan kepada Indrayana untuk kategori Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi; Sally Koeswanto dan Djoko Hartanto untuk kategori Kreativitas dan Perancangan; Ratih Hardjono untuk Jurnalisme dan Media; Alex Simanjuntak untuk Alumni Muda yang Menonjol; Hendra Gunawan dan Sri Edy Baskoro untuk Keunggulan dalam Pendidikan; Ines Atmosukarto untuk Penelitian dan Inovasi; Muhammad Syafii Antonio untuk Kepemimpinan Bisnis; dan Mira Lesmana untuk Budaya dan Seni.

Penjaringan nominasi untuk penghargaan ini dilakukan para alumni dan masyarakat umum melalui Jaringan Alumni Australia, Ozmate. Penghargaan ini disponsori Australian Education International (AEI), AusAID, Australia Indonesia Institute (AII), ANZ Bank, ABC Radio Australia, Ozmate dan Lippo Group.

Sebelumnya, Dubes Australia untuk Indonesia Bill Farmer mengumumkan para finalis AAA 2009, yang dirancang untuk mengakui sumbangsih terhadap Indonesia yang diberikan oleh puluhan ribu warga Indonesia yang telah menuntut ilmu di sekolah, universitas dan politeknik Australia.

Tiga puluh delapan finalis berhasil dijaring untuk sembilan kategori penghargaan. "Saya dengan gembira mengumumkan kelompok finalis ini: satu kelompok warga Indonesia yang istimewa yang memberi sumbangsih sangat penting terhadap pembangunan Indonesia dan hubungan persahabatan antara dua negara kita," ujar Farmer.

Komisi VII: Tidak Ada Rapat Perdamaian

2009-02-22T12:15:00.000+07:00

[OKEZONE] -Komisi VII DPR memastikan rapat kerja dengan PT Pertamina (Persero) tidak akan membahas klarifikasi surat protes yang diberikan Corporate Secretary Pertamina Toharso.

"Rapat apa? Tidak ada rapat yang dimaksud dengan perdamaian. Mungkin maksudnya adalah rapat kerja yang biasa dengan Pertamina, tidak ada rapat perdamaian," tegas Ketua Komisi VII DPR Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA saat dihubungi okezone, Minggu (22/2/2009).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, rapat yang akan digelar esok pada pukul 14.00 di ruang rapat Komisi VII DPR akan melanjutkan agenda seputar kinerja Pertamina ke depan, setelah ditunjuknya Karen Agustiawan sebagai direktur utama perusahaan migas pelat merah itu.

"Masih banyak agenda lain yang lebih penting dibandingkan membahas hal yang nggak perlu. Kemarin-kemarin sudah cukup banyak pemberitaan dari kisruh sana dan sini, sampai pergantian segala," ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Direktur Pertamina Omar S Anwar tidak mau berkomentar banyak ketika disinggung mengenai persiapan Pertamina dalam rapat dengar pendapat yang akan digelar esok. "Kita lihat saja nanti, bagaimana dengan jalannya rapat besok," ujarnya.

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Senin pekan lalu, terjadi ketegangan antara Pertamina dan Komisi VII. Komisi VII tersinggung dengan secarik surat yang dilayangkan Pertamina. Dalam surat itu, Pertamina mengaku kecewa dengan rapat sebelumnya karena ada anggota Komisi VII yang mempertanyakan hal-hal di luar agenda rapat.

Surat Pertamina Dianggap Tak Pas Secara Kelembagaan

2009-02-19T12:42:00.000+07:00

[TEMPO INTERAKTIF] - PT Pertamina (Persero) seharusnya melaporkan anggota Komisi Energi dan Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap keterlaluan ke Badan Kehormatan DPR. Komisi menolak seluruh anggota disamaratakan.

"Memang ada satu-dua anggota yang bicaranya keterlaluan, tapi jangan semua anggota disamakan," kata anggota Komisi Energi dari Fraksi Demokrat Sutan Batoegana di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (19/2).

Sutan mengatakan Badan Kehormatan yang berhak menegur anggota Dewan jika memang ada penyimpangan. Surat keberatan yang disampaikan Pertamina dianggap tidak pas secara kelembagaan.

Sutan menilai surat itu menyalahi prosedur karena ditandatangani oleh sekretaris perusahaan, bukan direksi. "Masukan boleh, tapi jangan dia yang mengirim," ujar Sutan.

Hal senada disampaikan anggota Dewan dari Fraksi Golkar Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA. Menurut Airlangga representasi perusahaan adalah direksi. "Jadi, dari suratnya saja sudah salah," kata dia.

Airlangga juga mempersoalkan surat yang menyebut-nyebut tata-tertib rapat dengar pendapat DPR. Menurutnya peraturan itu bukan domain Pertamina. "Lagipula DPR bukan sekolahan yang pertanyaannya dibatasi," kata dia.

Komisi belum menentukan langkah apa yang akan diambil. Mereka masih menunggu klarifikasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pertamina pada Senin (23/2) mendatang.

Sebelumnya Pertamina mengirimkan surat kekecewaan mereka terhadap Komisi yang dianggap mengadili direksi Pertamina. Surat itu menuai kemarahan dari anggota Dewan hingga menskors rapat dengar pendapat yang tengah berlangsung.

DPR Merasa Dianggap Anak Sekolahan

2009-02-19T12:10:00.000+07:00

[TRIBUN JABAR] - Ketua Komisi VII DPR RI Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA mengatakan anggota Komisi VII DPR RI bukan anak sekolahan yang harus diatur sana sini layaknya menjawab soal-soal ujian di sekolah.

"DPR bukan kayak anak sekolah yang kalau jawab soal ini dijawab ini. DPR lembaga pengawasan, lembaga demokrasi yang dilindungi undang-undang, " kata Airlangga kepada wartawan sebelum mengikuti rapat kerja panitia angket DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (19/2).

Pernyataan politisi Golkar ini mengemuka menjawab pertanyaan wartawan soal perseteruan Komisi VII dengan Pertamina dalam dua kali rapat terakhir.

"Para direksi Pertamina harusnya pahami bagaimana demokrasi berkembang di Dewan," katanya.

Wakil Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana yang duduk di samping Airlangga menyarankan Pertamin a agar mengadukan oknum anggota Komisi VII DPR RI yang dianggap telah menyinggung para direksi Pertamina.

"Kalau kita bicara hukum yah harus begitu. Tidak semua anggota Komisi VII itu sama yang dikatakan Pertamina. Banyak juga anggota yang kiai, tidak banyak omel, santun, kan begitu," kata politisi Demokrat ini.

Menurut dia Komisi VII tetap akan melangsungkan rapat kerja dengan Pertamina Senin 23 Februari 2009 dengan agenda utama mendengarkan klarifikasi dari Pertamina.

Anggota Komisi VII Bukan Anak Sekolahan

2009-02-19T11:54:00.001+07:00

[KOMPAS] - Ketua Komisi VII DPR RI Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA mengatakan anggota Komisi VII DPR RI bukan anak sekolahan yang harus diatur sana sini layaknya menjawab soal-soal ujian di sekolah.

"DPR bukan kayak anak sekolah yang kalau jawab soal ini dijawab ini. DPR lembaga pengawasan, lembaga demokrasi yang dilindungi undang-undang," kata Airlangga kepada wartawan sebelum mengikuti rapat kerja panitia angket DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (19/2).

Pernyataan politisi Golkar ini mengemuka menjawab pertanyaan wartawan soal "perseteruan" Komisi VII dengan Pertamina dalam dua kali rapat terakhir. "Para direksi Pertamina harusnya pahami bagaimana demokrasi berkembang di Dewan," katanya.

Wakil Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana yang duduk di samping Airlangga menyarankanPertamina agar mengadukan oknum anggota Komisi VII DPR RI yang dianggap telah menyinggung para direksi Pertamina. "Kalau kita bicara hukum yah harus begitu. Tidak semua anggota Komisi VII itu sama yang dikatakan Pertamina. Banyak juga anggota yang kiai, tidak banyak omel, santun, kan begitu," kata politisi Demokrat ini.

Menurut dia Komisi VII tetap akan melangsungkan rapat kerja dengan Pertamina Senin 23 Februari 2009 dengan agenda utama mendengarkan klarifikasi dari Pertamina.

DPR Panggil 2 Menteri & Pertamina 23 Februari

2009-02-17T11:59:00.000+07:00

[VIVANEWS] - Komisi VII (Energi) Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina. Komisi juga memanggil Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Pertemuan akan digelar Senin 23 Februari 2009.

"Kami akan minta klarifikasi soal surat Pertamina tanggal 13 Februari 2009 lalu. Kami panggil komisaris, Menneg BUMN selaku stake holder dan Menteri ESDM sebagai instansi pembina atau departemen terkait," kata anggota Komisi VII Sutan Bhatoegana kepada VIVAnews, Selasa 17 Februari 2009.

Surat panggilan itu, kata Sutan, akan dilayangkan hari ini. "Tadinya kami ingin bertemu besok malam, tapi setelah konsultasi lewat telepon, komisaris Pertamina tidak bisa karena ada kegiatan sampai 19 Februari 2009," kata Sutan.

Pertemuan, kata Sutan, tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran komisaris karena peran komisaris selaku pengawas sangat penting. Karenanya, DPR memutuskan mengundur pertemuan hingga 23 Februari 2009. "Kita ingin setelah klarifikasi supaya coolling down. Jangan sampai ada omongan anggota Komisi VII arogan," kata dia.

Ketua Komisi VII Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA saat dikonfirmasi juga mengakui belum melayangkan surat kepada direksi dan komisaris Pertamina, serta dua menteri terkait. Ia mengakui akan ada pertemuan dengan Pertamina pekan depan, namun Airlangga tidak menyebutkan pertemuan juga akan dihadiri dua menteri. "Kita hanya melanjutkan rapat yang tertunda pekan depan. Soal besok malam ada pertemuan itu tidak ada," kata dia.

Mengenai surat protes Pertamina, Airlangga tidak mempersoalkannya. "Kami tidak menganggap surat itu penting," kata dia.

Pada 13 Februari 2009 lalu, Pertamina melayangkan surat protes kepada Komisi VII karena tidak berkenan dengan rapat dengar pendapat pada 10 Februari 2009. Dalam rapat itu, Komisi menyamakan direksi baru Pertamina dengan satpam sehingga membuat Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan tersinggung.

BBM Pantas Jadi Rp 4.000/liter

2009-02-12T18:08:00.000+07:00

[SURABAYA POST] - Harga minyak mentah kembali tertekan dan menyentuh level 40 dollar AS per barel untuk pertama kalinya dalam kurun waktu tiga minggu terakhir, sejak maraknya pemberitaan mengenai kinerja perusahaan AS yang memburuk.

Dengan harga minyak dunia yang cenderung kembali melemah pada awal bulan Februari, harga jual premium dan solar masih pantas turun lagi Rp 500 per liter menjadi Rp 4.000 per liter.

"Jadi, pada 15 Februari pemerintah seharusnya menurunkan lagi harga BBM, bukan menaikkan. Sebab, kenaikan harga minyak dunia 45 dolar AS itu hanya sesaat. Sekarang sudah kembali lagi di angka 40 dolar AS," kata pengamat perminyakan Kurtubi di Jakarta, Kamis (12/2).

Ia membantah, bila harga minyak dunia kemungkinan bergerak naik ke level 50-60 dolar AS per barel, karena diperkirakan kenaikan harga minyak baru terjadi tahun depan. Selain itu, harga keekonomian ditambah pajak untuk premium sampai sekarang ini masih di kisaran Rp 4.000 per liter. "Sudah pantas harga BBM diturunkan kembali dan tidak layak kalau tetap Rp 4.500 per liter, apalagi jika naik, sangat tidak pantas," tuturnya.

Ketua Komisi VI DPR Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penurunan harga jual baru BBM bersubsidi, khususnya jenis solar. Sebab, harga minyak mentah di pasar internasional masih berkisar di level 40 dollar AS per barel.

Menurut dia, harga solar bersubsidi diperkirakan masih bisa turun. Sementara harga premium dinilai tak perlu turun lagi karena sudah mencapai harga keekonomian.

"Kalau melihat harga ICP (Indonesia crude price), kemungkinan penurunan harga solar masih bisa dipertimbangkan. Mungkin, turun Rp 500 lagi per liter. Saya melihat tergantung perkembangan harga, tetapi dengan kondisi saat sekarang, masih dimungkinkan (penurunan--Red)," katanya.

Namun, Airlangga mengatakan, harga premium tidak perlu diturunkan lagi karena sudah mencapai harga keekonomian. "Saya tidak bisa memprediksi harga minyak, tapi lihat perkembangan saja," ujarnya.Terkait keuntungan yang diperoleh pemerintah dari penjualan premium, Airlangga menilai, hal itu wajar. Keuntungan itu otomatis diperoleh karena penurunan harga BBM tidak secepat dibandingkan penurunan harga minyak internasional.

Namun, pemerintah tampaknya telah memberi sinyal harga itu tidak turun lagi. Indikasi itu terlihat ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan penurunan harga BBM pada 15 Januari lalu. Ketika itu, Kepala Negara mengemukakan keputusan penurunan berlandaskan perkembangan harga pasar BBM, yaitu mid oil Platts of Singapore (MOPS). Presiden menganggap harga yang sudah ditetapkan pada 15 Januari 2009 sudah tepat dan sesuai dengan kondisi harga pasar.

Saat pernyataan itu dibuat, pemerintah masih tercatat memberi subsidi untuk solar dan minyak tanah. Di sisi lain penjualan premium diduga untung.

Empat Faktor

Sebelumnya Direktur Jenderal Minyak dan Gas Departemen Energi Evita Herawati Legowo mengatakan, dalam menentukan perubahan harga BBM bersubsidi ada empat faktor yang harus diperhatikan, yaitu harga minyak Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, kondisi APBN, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan sektor riil."Kalau satu dari empat faktor tersebut tidak dapat terpenuhi, harga BBM tidak bisa turun," ujarnya. Evita menuturkan, sebagai departemen teknis, Departemen Energi belum bisa melakukan perhitungan penurunan harga BBM. Sebab, masalah APBN dan pertumbuhan sektor riil bukan wewenang Departemen Energi."Kondisi APBN dan makro ekonomi saya tidak tahu," katanya. Evita mengatakan, harga ICP pada Januari sebesar 41,89 dollar AS per barel, dan rata-rata dari Desember - Januari 40,20 dollar AS per barel.

Tentang keuntungan pemerintah dari penjualan premium tersebut, Evita H Legowo mengaku, masih ada keuntungan dari penjualan premium bersubsidi Januari 2009. Namun, keuntungan pemerintah pada Januari 2009 lebih kecil dibandingkan Desember 2008. "Untuk yang bulan ini belum dihitung, tapi ada sedikit keuntungan dari premium," kata Evita Legowo. Mengenai besaran keuntungannya, Evita belum bisa menyebutkan angka. Namun, diperkirakan keuntungan pada Januari 2009 menurun dibandingkan keuntungan Desember 2008 yang mencapai Rp 1,2 triliun. "Angkanya turun karena harga juga turun, tapi yang jelas tidak sampai triliunan. Saya tidak hapal, tapi yang jelas lebih rendah," ujarnya .

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengakui, saat ini harga premium di pasar internasional cenderung naik karena kebutuhan dunia mulai meningkat. Sedangkan untuk solar, permintaan dunia tengah mengalami penurunan karena permintaan yang juga berkurang. "Jadi untuk harga BBM dalam negeri, kami masih melihat perkembangan karena masih akan dievaluasi pada 15 Februari,. Jadi sabar dulu. Lagi pula, harga minyak dunia masih fluktuatif," tambahnya.

Lomba foto 'Bogor Cantik' : Pakai Handphone Pun Bisa

2009-02-12T11:34:00.000+07:00

[RADAR BOGOR] - Peserta Lomba Foto pariwisata 'Bogor Cantik' terus berdatangan. Saat itu tercatat 50 foto dengan objek yang beragam. Pengirim bukan saja dari kalangan amatir tapi dari kalangan profesional.

Para pendaftar itu berdatangan dari berbagai daerah di Kabupaten Bogor, seperti warga Ciampea, Parung, Gunugsindur dan Kota Bogor.

Umumnya peserta tertarik untuk ikut berapresiasi pada potensi wisata di Kabupaten Bogor. Selain itu, untuk menyalurkan hobi fotografi.

Beberapa peserta mengaku, lomba foto 'Bogor Cantik' merupakan kegiatan yang cukup menarik apalagi terbagi dalam dua kelas, yakni profesional dan amatir.

Jadi, para pemilik handphone (HP) bisa ikutan memotret potensi wisata di bumi tegar beriman.

''Lomba ini sebagai wahana untuk memberikan ruang bagi para pencita fotografi bukan saja profesional tapi juga pengguna HP bisa ikut serta pada lomba ini,'' kata ketua Panitia Lomba Foto Bogor Cantik, Hendra Sudrajat.

Menurutnya, peserta baik profesional maupun amatir dapat datang sendiri atau mengirim hasil jepretannya melalui Kantor Pos yang ditujukan pada Panitia Lomba Foto di Gedung Graha Pena Radar Bogor Jalan KH Abdullah Bin Nuh Taman Yasmin Kota Bogor.

Bila peserta datang sendiri, panitia memberikan kesempatan mendaftar setiap Senin hingga Jumat pukul 09:00 hingga 16:00. Sedangkan khusus Sabtu mulai pukul 09:00 hingga 14:00.

Mengenai objek foto, peserta bebas memilih dan menentukannya sendiri dengan catatan foto diambil dengan dari tiga sudut pandang yang berbeda dan memilki nilai pariwisata budaya maupun kebudayaan tradisional.

''Untuk kategori kamera ponsel, peserta hanya mengirimkan foto ukuran 4R kertas glossy sedangkan untuk kamera DSLR, SLR dan pocket digital dicetak dalam ukuran 10R kertas glossy,'' kata Hendra.

Pemerintah Usul Besaran Alpha BBM Rp693,5-Rp704 Per Liter

2009-02-11T12:05:00.000+07:00

[KAPAN LAGI] - Pemerintah mengusulkan besaran alpha yang merupakan biaya distribusi dan marjin bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam APBN Perubahan 2009 sebesar Rp693,5-Rp704 per liter.

Demikian disampaikan Dirjen Migas Departemen ESDM Evita Legowo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (11/2).

Hadir pula dalam rapat tersebut Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Anny Ratnawati, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono dan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan.

Evita mengatakan, alpha diusulkan berubah mengikuti harga minyak Indonesia (Indonesia crude price/ICP).

Menurut dia, dengan harga ICP US$40-50 per barel, maka alpha diusulkan Rp693,5 per liter.

"Jika harga ICP US$50-60 per barel, maka alpha diusulkan Rp704 per liter," katanya.

Apabila disetujui, maka sebagai pelaksana distribusi, Pertamina akan diberikan alpha Rp693,5-Rp704 setiap liter BBM bersubsidi yang disalurkan di seluruh Indonesia tahun ini.

Sesuai kesepakatan pemerintah dan Komisi VII DPR beberapa waktu lalu, kuota BBM bersubsidi APBN Perubahan 2009 telah ditetapkan sebesar 38,94 juta kiloliter.

Volume tersebut terdiri dari premium 20,64 juta kiloliter, minyak tanah 5,8 juta kiloliter, dan solar 12,5 juta kiloliter.

Ketua Komisi VII DPR Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA meminta agar Pertamina lebih efisien apabila usulan tersebut disetujui.

Dalam APBN 2009, alpha ditetapkan sebesar 8%. Namun, Pertamina meminta kenaikan alpha, karena merugi dengan alpha 8%.

Komponen alpha terdiri dari biaya distribusi dan marjin.

Biaya distribusi terdiri dari biaya pengangkutan dari kilang dan impor, biaya penyimpanan sampai ke depot dan termasuk asuransi, dan biaya distribusi baik darat, laut, dan udara dari depot sampai SPBU.

Sedang marjin terdiri dari marjin badan usaha dan marjin penyalur kecuali minyak tanah yang tidak mendapat marjin.

Evita mengatakan, kecuali biaya pengangkutan yang merupakan variable cost dengan basis ICP, komponen biaya lainnya tetap.

Pemerintah usulkan alpha BBM Rp 693,5-Rp 704/liter

2009-02-11T12:03:00.000+07:00

[SOLO POS] - Pemerintah mengusulkan besaran alpha yang merupakan biaya distribusi dan marjin bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam APBN Perubahan 2009 sebesar Rp 693,5-Rp 704 per liter.

Demikian disampaikan Dirjen Migas Departemen ESDM Evita Legowo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (11/2).

Hadir pula dalam rapat tersebut Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Anny Ratnawati, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono dan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan.

Evita mengatakan, alpha diusulkan berubah mengikuti harga minyak Indonesia (Indonesia crude price/ICP).

Menurut dia, dengan harga ICP 40-50 dolar per barel, maka alpha diusulkan Rp 693,5 per liter.

"Jika harga ICP 50-60 dolar AS per barel, maka alpha diusulkan Rp 704 per liter," katanya.

Apabila disetujui, maka sebagai pelaksana distribusi, Pertamina akan diberikan alpha Rp 693,5-Rp 704 setiap liter BBM bersubsidi yang disalurkan di seluruh Indonesia tahun ini.

Sesuai kesepakatan pemerintah dan Komisi VII DPR beberapa waktu lalu, kuota BBM bersubsidi APBN Perubahan 2009 telah ditetapkan sebesar 38,94 juta kiloliter.

Volume tersebut terdiri dari premium 20,64 juta kiloliter, minyak tanah 5,8 juta kiloliter, dan solar 12,5 juta kiloliter.

Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto meminta agar Pertamina lebih efisien apabila usulan tersebut disetujui.

Dalam APBN 2009, alpha ditetapkan sebesar delapan persen. Namun, Pertamina meminta kenaikan alpha, karena merugi dengan alpha delapan persen.

Komponen alpha terdiri dari biaya distribusi dan marjin. Biaya distribusi terdiri dari biaya pengangkutan dari kilang dan impor, biaya penyimpanan sampai ke depot dan termasuk asuransi, dan biaya distribusi baik darat, laut, dan udara dari depot dampai SPBU.

Sedang marjin terdiri dari marjin badan usaha dan marjin penyalur kecuali minyak tanah yang tidak mendapat marjin.

Evita mengatakan, kecuali biaya pengangkutan yang merupakan variable cost dengan basis ICP, komponen biaya lainnya tetap.

Berjuang Bersama The A Team

2009-02-09T21:03:00.000+07:00

[REPUBLIKA] - Hartarto bukanlah nama yang asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Hartarto adalah sosok yang menjadi langganan mengisi jabatan menteri. Ia tercatat menjabat menteri Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dan Kabinet Pembangunan V (1988-1993) serta mantan menteri koordinator Bidang Produksi dan Distribusi (Menko Prodis) pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998).

Sosok Hartarto memang sudah tidak lagi tampil. Tapi, saat ini, anaknyalah yang mengikuti karier politik sang bapak. Airlangga Hartarto namanya. Namun, pria kelahiran Surabaya, 1 Oktober 1962, itu merasa tak perlu mengandalkan nama besar sang ayah untuk berkiprah di panggung politik nasional.

Sejak lama, Airlangga telah bergelut dalam organisasi. Ia pernah menjabat sebagai ketua Asosiasi Emiten Indonesia periode 2005-2008, ketua umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dan sekjen ASEAN Federations of Engineering Organizations (AFEO).

Karier politiknya juga telah mengantarkan Airlangga menjadi ketua Komisi VII DPR. Dalam Pemilu 2009, Airlangga menempati urutan caleg nomor satu dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V yang meliputi Kabupaten Bogor. Guna memuluskan langkahnya untuk terus melanjutkan kiprah di DPR, anggota Majelis Wali Amanah UGM itu mengintensifkan pertemuan dengan konstituen.

Pemrakarsa Herman Johannes Award itu menyebutkan bahwa salah satu senjata andalannya adalah jaringan struktur partai yang sudah mengakar ke tingkat bawah di Kabupaten Bogor. ''Saya akan memaksimalkan jaringan partai. Struktur partai juga menjadi salah satu andalan saya.''

Selain itu, lanjut Airlangga, pertemuan tatap muka langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat Bogor selalu dimanfaatkannya untuk menyusupkan perjuangan politiknya. Buah dari sebagian strategi politik Airlangga itu ternyata sudah tampak. Sekelompok masyarakat Kabupaten Bogor membentuk tim sukses kemenangan dirinya dengan mengadopsi judul film seri barat yang pernah tenar, The A Team.

Huruf A dalam The A Team, jelas Airlangga, merupakan kependekan dari nama depannya, Airlangga. ''Saya juga kaget ada The A Team di sana. Itu sukarelawan. Tidak ada instruksi atau intervensi dari saya langsung,'' imbuh Airlangga.

Walaupun memiliki sejumlah perusahaan dan tercatat sebagai presiden komisaris dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk serta komisaris PT Sorini Corporation Tbk, Airlangga tak akan mengunggulkan kekuatan uang untuk kemenangannya.

''Kalau tidak mengeluarkan uang sama sekali ya bohong, pasti butuh dana untuk kampanye. Tapi, saya tidak ingin orang memilih saya karena uang,'' ujar Airlangga.

Karena itu, dia pun memberikan komitmen kepada masyarakat Kabupaten Bogor untuk turut memperjuangkan masalah keterbelakangan infrastruktur, peningkatan sektor pertanian, dan pengangkatan PNS terhadap guru honorer yang lebih adil.

''Selain itu, saya akan terus mendukung keinginan masyarakat untuk pemekaran wilayah Bogor Barat.'' ade

Dubes Australia umumkan finalis AAA 2009

2009-02-05T17:59:00.000+07:00

[WASPADA] - Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer secara resmi mengumumkan para finalis Penghargaan Alumni Australia (Australian Alumni Awards/AAA) 2009, suatu penghargaan tahunan yang diberikan pada para alumi Australia.

Menurut keterangan resmi dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, tadi sore, AAA dirancang untuk mengakui sumbangsih yang diberikan oleh puluhan ribu warga Indonesia yang telah menuntut ilmu di sekolah, universitas dan politeknik Australia kepada Indonesia.

"Saya dengan gembira mengumumkan kelompok finalis ini, suatu kelompok warga Indonesia yang istimewa yang memberikan sumbangsih sangat penting terhadap pembangunan Indonesia dan hubungan persahabatan antara dua negara kita," kata Farmer.

Tiga puluh delapan finalis berhasil terpilih untuk sembilan kategori penghargaan, diantaranya terdapat nama-nama yang cukup populer di Indonesia antara lain Airlangga Hartarto (AAA untuk Kewirausahaan) dan Mira Lesmana (AAA untuk Kebudayaan dan Seni).

The Australian Alumni Awards mencakup kategori Young Achievers (Alumni Muda Berprestasi), Excellence in Education (Keunggulan dalam Pendidikan), Entrepreneurship (Kewirausahaan), Sustainable Economic and Social Development (Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan), Research and Innovation (Riset dan Inovasi), Business Leadership (Kepemimpinan Bisnis), Culture and Arts (Kebudayaan dan Seni), Creativity and Design (Kreativitas dan Rancangan), dan Journalism and Media (Jurnalisme dan Media).

Pencalonan untuk penghargaan itu dilakukan oleh para alumni dan masyarakat umum melalui Jaringan Alumni Australia, Ozmate, dan pemenang dari masing-masing kategori akan diumumkan pada Jamuan Makam Malam AAA II, 21 Febuari 2009.

Penghargaan itu disponsori oleh Australian Education International (AEI), AusAID, Australia Indonesia Institute (AII), ANZ Bank, ABC Radio Australia, Ozmate dan Lippo Group.

Para finalis dari masing-masing kategori adalah editor Jakarta Java Kini Alex Hansel Simanjuntak, pendiri Little Kitchen Inc Justina Setiawan, sutradara film Dinna Jasanti dan wartawan Ni Luh Putu Caosa (kategori Alumni Muda Berprestasi), staf pengajar Edy Tri Baskoro, staf pengajar Widya Mandala Suryadi Ismadji, staf pengajar ITB Hendra Gunawan, rektor Universitas Nusa Cendana Frans Datta, dan guru Madrasah Aliyah Mutadi(kategori Keunggulan dalam Pendidikan).

Kemudian komisaris PT Fajar Surya Wisesa Airlangga Hartarto, CEO PT Auditsi Utama Eddy S. Tjahja, presdir Miracle Aesthetic Clinic Lanny Juniarti, pendiri PT Sasongko Prima Donny Wardhana Donny Wardhana (kategori Kewirausahaan), staf khusus Presiden Denny Indrayana, dosen UI Chusnul Mar?iyah, perencana Petrus Gunarso, ketua Centre for Islam Universitas Paramadina Yudi Latif (kategori Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan), peneliti LIPI Ines Atmosukarto, peneliti Eijkman Institute Iswari Setianingsih, wakil rektor Universitas Parahyangan Anak Agung Banyu Perwita, ketua jurusan Kimia Universitas Lampung Sutopo Hadi, dan direktur penelitian Fakultas Kedoteran Universitas Diponegoro Sultana Faradz (Riset dan Inovasi).

Pimpinan Batasa Tazkia Consulting Muhammad Syafii Antonio, presdir PT Austindo Nusantara Jaya Finance Christophorus Septirymen, kepala MNC Corp. Group ABN-AMRO Fikri Bachmid, pimpinan Operational Risk GE Finance Jessy Catharina Sigar (kategori Kepemimpinan Bisnis), pemusik I Wayan Balawan, pemilik Linggar Seni Gallery Mia Maria, produser Mira Lesmana, dan pendiri Sahabat Museum Ade Purnama.

Dosen Universitas Trisaksi Jusna Joesoef Ahmad Amin, pemilik Sally Koeswanto Fashion Sally Koeswanto, produser kreatif Jalan Sesama Ivan Sugiharto, pendiri Concept magazine Djoko Hartanto (kategori Kreativitas dan Rancangan), Mirah Sakethi Public Affairs Consultant Ratih Hardjono, CEO Citizen Online Media Lily Farid, wakil rektor II Universitas Multimedia Nusantara Andrey Andoko, dan AORA TV Fendi Liem (katergori jurnalis dan media).

Pengumuman Finalis Australian Alumni Awards 2009

2009-02-05T12:12:00.000+07:00

[RELEASE KEDUBES AUSTRALIA] -Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, hari ini secara resmi mengumumkan para finalis Australian Alumni Awards 2009, Penghargaan Alumni Australia, yang dirancang untuk mengakui sumbangsih terhadap Indonesia yang diberikan oleh puluhan ribu warga Indonesia yang telah menuntut ilmu di sekolah, universitas dan politeknik Australia.

Tiga puluh delapan finalis berhasil terpilih untuk sembilan kategori penghargaan dan mencakup nama-nama yang sudah tenar seperti Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA (Australian Alumni Award for Entrepreneurship) dan Mira Lesmana (Australian Alumni Award for Culture and Arts).

“Saya dengan gembira mengumumkan kelompok finalis ini – suatu kelompok warga Indonesia yang istimewa yang memberikan sumbangsih sangat penting terhadap pembangunan Indonesia dan hubungan persahabatan antara dua negara kita,” ujar Farmer.

The Australian Alumni Awards mencakup kategori: Young Achievers (Alumni Muda Berprestasi); Excellence in Education (Keunggulan dalam Pendidikan); Entrepreneurship (Kewirausahaan); Sustainable Economic and Social Development (Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan); Research and Innovation (Riset dan Inovasi); Business Leadership (Kepemimpinan Bisnis); Culture and Arts (Kebudayaan dan Seni); Creativity and Design (Kreativitas dan Rancangan); dan Journalism and Media (Jurnalisme dan Media).

Dubes Farmer akan menjamu makan malam bagi para finalis malam ini di Jakarta dan mengumumkan pemenang dua penghargaan alumni khusus atas karya yang istimewa dan inspirasional.

Daftar lengkap para finalis tersedia di http://www.indonesia.embassy.gov.au dengan para pemenang dari kategori penghargaan ini yang akan diumumkan pada Jamuan Makam Malam Australian Alumni Awards Kedua di Jakarta pada 21 Februari.

Nominasi untuk penghargaan ini dilakukan oleh para alumni dan masyarakat umum melalui Jaringan Alumni Australia, Ozmate. Penghargaan ini disponsori oleh: Australian Education International (AEI), AusAID, Australia Indonesia Institute (AII), ANZ Bank, ABC Radio Australia, Ozmate dan Lippo Group.

Informasi lebih lanjut tentang Penghargaan dan Jamuan Makan Malam tersebut tersedia di: www.ozmate.org. Pertanyaan Pers: Jenny Dee (Atase Pers) tel. (021) 2550 5290 hp. 0811 187 3175

Golkar Harus Menang

2009-02-05T11:26:00.001+07:00

[JURNAL BOGOR] -Dua bulan menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009, mesin Partai Golkar benar-benar dijalankan dengan maksimal. Apalagi dalam pemilu nanti, Partai Golkar akan bersaing dengan puluhan partai lainnya.

Berbagai cara dan strategi pun dilakukan partai berlambang pohon beringin ini untuk meraih target kursi di parlemen, bahkan tidak tanggung-tanggung Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Agung Laksono yang juga menjabat Ketua DPR-RI bersama para caleg untuk DPR RI dari Dapil lima Jabar, diantaranya Caleg Nomor urut satu Ir H. Airlangga Hartarto MMT MBA, dan Caleg nomor empat H. Yussuf Solichien. Selain itu, hadir juga Ketua DPD Partai Golkar Jabar, H. Uu Rukmana

Rombongan pertama kali menghadiri konsolidasi bersama 59 caleg Golkar untuk Kabupaten Bogor di Gedung Kuning, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, kemarin pagi. Usai konsolidasi, kepada wartawan Airlangga mengatakan dari rangkaian serap aspirasi selama ini, terdapat tiga poin utama yang menjadi keluhan masyarakat. “Mereka minta perbaikan infrastruktur. Banyak jalan rusak. Juga masalah pendidikan dan enerji. Khusus enerji, masyarakat di Kabupaten Bogor sudah menerima realisasi konversi minyak tanah ke gas,” ujar Airlangga.

Khusus Pileg 2009, Airlangga optimis untuk Dapil Jabar Lima, Golkar minimal meloloskan tiga caleg. “Berjuang tentu sebanyak-banyaknya dan Insya Allah, minimal sama seperti periode sebelumnya,” jelasnya.

Usai dari Cibinong, Agung dan Kang Uu bertolak menuju Loji, Kota Bogor. Bertempat di Sekretariat Partai Golkar, Agung dan Kang Uu memberikan semangat dan motivasi.

Menurut Agung, ia tidak menduga jika pengurus, kader dan simpatisan Partai Golkar Kota dan kabupaten Bogor memiliki semangat berjuang yang sangat besar. Bahkan Agung optimis raihan suara di wilayah Jawa Barat khususnya Kota dan Kabupaten Bogor akan terpenuhi.

“Melihat semangat berjuang yang luar biasa dari para kader, pengurus dan simpatisan Partai Golkar ini, saya yakin Partai Golkar menang. Pokoknya Partai Golkar harus menang,” tegas Agung dihadapan pengurus, kader, simpatisan dan calon anggota legislatif (caleg) di Sekretariat Partai Golkar Kota Bogor Jalan Darul Qur’an Loji Rabu (5/2) kemarin.

Agung menambahkan, banyak strategi dan cara yang bisa digunakan untuk meraih simpatik masyarakat. “Berbagai macam cara bisa digunakan, namun yang harus diingat jangan melanggar aturan dan Golkar harus menang dengan tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara,” tuturnya kepada Jurnal Bogor kemarin.

Selain itu lanjutnya, peran calon anggota legislatif pun sangat besar dalam pemenangan Partai Golkar pada Pemilu mendatang.

“Caleg adalah ujung tombak untuk merebut simpatik konstituen. Mari bersama-sama membesarkan partai ini,” ujarnya seraya menambahkan strategi door to door memiliki peluang besar dalam mengumpulkan pundi-pundi suara.

Hal senada dituturkan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Uu Rukmana. Menurutnya tanpa ada kerjasama dan kerja keras semua pihak, mustahil Partai Golkar bisa kembali berjaya seperti dahulu.

“Dengan kerjasama pengurus, kader, simpatisan dan caleg saya yakin Partai Golkar bakal menang dalam Pemilu nanti. Saya optimis caleg dari Partai Golkar bisa memenuhi target kursi di dewan, termasuk di DPRD Kota dan Kabupaten Bogor,” ujar Uu.

Solar bisa Turun Rp 500

2009-02-04T22:09:00.001+07:00

[FAJAR] - Harga minyak mentah dunia yang terus turun mendorong DPR untuk mendesak pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi jenis solar. Sementara, untuk harga BBM jenis premium, DPR sepakat dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kalau harganya sulit untuk diturunkan lagi.

"Melihat kondisi harga ICP (Indonesia Crude Price) saat ini, harga solar masih memungkinkan untuk diturunkan Rp 500 (per liter). Kalau premium memang sudah mentok karena sudah sesuai harga keekonomian," ujar Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto usai diskusi di Media Lounge DPP Partai Golkar kemarin selasa 3 Februari.

Airlangga mengakui, pemerintah memperoleh keuntungan dari selisih harga jual premium dan harga minyak ICP plus alpha Pertamina. Meski demikian, dia menilai keuntungan tersebut wajar diperoleh karena penurunan harga BBM bersubsidi di dalam negeri tidak bisa dibandingkan dengan fluktuasi harga minyak internasional.

"Selama penentuan harga BBM bersubsidi tidak mengikuti harga pasar, selalu ada kemungkinan di atas atau di bawah (harga minyak internasional)," jelasnya.

Sementara, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menambahkan, kalau harga internasional bensin premium saat ini cenderung naik karena kebutuhan mulai meningkat. Sebaliknya, harga solar dunia terus turun menyesuaikan permintaan yang juga berkurang. Karena itu, pemerintah berjanji akan mengevaluasi lagi harga BBM bersubsidi di dalam negeri.

"Biasanya harga dievaluasi setiap tengah bulan, berarti masih 12 hari lagi. Jadi sabar saja dulu, karena harga minyak dunia juga masih flutuaktif," kata Purnomo.

Terkait dengan rencana ekspor solar, Airlangga menilai keputusan tersebut bisa dilakukan sepanjang Pertamina mampu menjamin stabilitas pasokan BBM di dalam negeri. Apalagi, alasan Pertamina mengekspor solar adalah tank top atau berlebihnya persediaan produksi BBM, dibandingkan kebutuhan dalam negeri.

Solar Bisa Turun Rp 500

2009-02-04T12:39:00.000+07:00

[JAWA POS] - Harga minyak mentah dunia yang terus turun mendorong DPR untuk mendesak pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi jenis solar. Sementara, untuk harga BBM jenis premium, DPR sepakat dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kalau harganya sulit untuk diturunkan lagi.

"Melihat kondisi harga ICP (Indonesia Crude Price) saat ini, harga solar masih memungkinkan untuk diturunkan Rp 500 (per liter). Kalau premium memang sudah mentok karena sudah sesuai harga keekonomian," ujar Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto usai diskusi di Media Lounge DPP Partai Golkar kemarin (3/2).

Airlangga mengakui, pemerintah memperoleh keuntungan dari selisih harga jual premium dan harga minyak ICP plus alpha Pertamina. Meski demikian, dia menilai keuntungan tersebut wajar diperoleh karena penurunan harga BBM bersubsidi di dalam negeri tidak bisa dibandingkan dengan fluktuasi harga minyak internasional. "Selama penentuan harga BBM bersubsidi tidak mengikuti harga pasar, selalu ada kemungkinan di atas atau di bawah (harga minyak internasional)," jelasnya.

Sementara, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menambahkan, kalau harga internasional bensin premium saat ini cenderung naik karena kebutuhan mulai meningkat. Sebaliknya, harga solar dunia terus turun menyesuaikan permintaan yang juga berkurang. Karena itu, pemerintah berjanji akan mengevaluasi lagi harga BBM bersubsidi di dalam negeri.

"Biasanya harga dievaluasi setiap tengah bulan, berarti masih 12 hari lagi. Jadi sabar saja dulu, karena harga minyak dunia juga masih flutuaktif," kata Purnomo.

Terkait dengan rencana ekspor solar, Airlangga menilai keputusan tersebut bisa dilakukan sepanjang Pertamina mampu menjamin stabilitas pasokan BBM di dalam negeri. Apalagi, alasan Pertamina mengekspor solar adalah tank top atau berlebihnya persediaan produksi BBM, dibandingkan kebutuhan dalam negeri. "Kalau tidak diekspor, pertaruhannya shut down kilang BBM yang justru mengancam keamanan pasokan di dalam negeri," paparnya.

Sebelumnya, pemerintah memberi izin pada Pertamina untuk mengekspor solar ke Timur Tengah pada Februari ini. Izin diberikan karena stok solar melebihi jumlah rata-rata, dari 21 hari menjadi 36 hari. Konsumsi solar industri pun turun dari rata-rata 70 ribu kiloliter per hari menjadi sekitar 50 ribu kiloliter per hari.

Selain itu, PLN juga mengurangi konsumsi solar karena mengalihkan sebagian bahan bakar pembangkitnya ke batu bara. Pertamina mengajukan izin mengekspor solar 300 ribu hingga 400 ribu barel. Produksi solar dari kilang Pertamina rata-rata 37 ribu kiloliter per hari

DPR Sayangkan Rencana Ekspor Solar

2009-02-04T12:01:00.000+07:00

[KONTAN] - Direktur Utama Pertamina Arie Soemarno mengaku PT Pertamina (Persero) masih membahas tujuan ekspor solar yang akan dilakukan perusahaan migas itu. Ia juga belum mau menyebut berapa banyak solar yang akan di ekspor. "Masih dibahas," ujarnya usai diskusi Agenda 23 di Kantor DPP Golkar, Selasa (3/1).

Ari menjelaskan alasan ekspor solar karena tangki penyimpanan milik Pertamina sudah sangat penuh, Sedangkan stok solar berlebih. Menurut kabar yang beredar, Pertamina berencana mengekspor 300.000 barel sampai 400.000 barel solar pada pertengahan Februari ini.

Sementara Ketua Komisi VII DPR Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA menyayangkan rencana ekspor solar Pertamina yang telah mendapat restu pemerintah. Ia mengatakan, seharusnya Pertamina memiliki kilang yang memadai. Dus, ketika perusahaan pelat merah itu memiliki kelebihan produksi solar, solar itu dapat disimpan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri jika terjadi kelangkaan. "Alasan Pertamina kan karena ada tanktop, itu sering kita bahas. Seharusnya Pertamina memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup," katanya.

Sebab itu, Airlangga meminta agar Pertamina menambah nilai investasi mereka untuk membangun berbagai infrastruktur pendukung produksi dan distribusi BBM.

35 Persen Minyak Tanah Bersubsidi Diselewengkan

2009-02-03T20:59:00.001+07:00

[MEDIA INDONESIA] - Direktur Utama PT Pertamina, Ari Soemarno, mengungkapkan, sekitar 35 persen suplai minyak tanah bersubsidi diduga kuat diselewengkan oknum tertentu sehingga terjadi kelangkaan di sebagian wilayah.

Hal itu dikemukakan Ari Soemarno dalam diskusi Agenda 23 Wacana dari Slipi bertema "Keamanan Energi sebagai Kunci Pertumbuhan Domestik" di DPP Golkar, di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/2).

Diskusi yang dipandu Ketua Komisi VII (bidang energi) DPR RI, Airlangga Hartarto juga menghadirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Dirut PLN Fahm Muchtar, pengamat perminyakan dari ITB Rudi Rubiandini dan Pemimpin Redaksi Investor Daily Primus Dorimulu.

Menurut Arie Soemarno, suplai dari Pertamina sesuai kebutuhan secara nasional, semestinya kelangkaan tidak terjadi. "Kita sudah suplai kebutuhan nasional per hari mencapai 450 ribu ton. Tetapi ada kebocoran distribusi hingga 33 persen," katar Ari

Ari menyatakan, penyelewengan terjadi karena ada pihak yang memanfaatkan selisih harga yang ditetapkan pemerintah (harga subsidi) dengan harga keekonomian. Selama masih ada selisih antara harga keekonomian dengan harga subsidi maka distribusi minyak tanah akan tetap rawan diselewengkan. "Karena ada selisih hingga Rp4 ribu perliter antara harga keekonomian dengan harga subsidi," katanya.

Dengan adanya selisih harga sebesar itu, oknum tertentu kemudian menyelwengkan untuk meraih keuntungan besar. Karena itu, berapapun suplai yang dilakukan Pertamina, minyak tanah tetap rawan penyelewengan sehingga memungkinkan terjadi penimbunan. Minyak tanah yang seharusnya untuk rumah tangga diselewengkan untuk kepentingan lain.

Ketua Komisi VII DPR, Airlangga Hartarto, mengemukakan, kebocoran ditribusi minyak tanah diduga kuat terjadi. "Karena minyak tanah 'kan bisa dioplos dengan bahan bakar lain. Bisa juga disimpan oleh agen untuk dijual lagi (dengan harga non subsidi)," katanya.

Airlangga berharap agar Pertamina memperbaiki sistem distribusi minyak tanah. Sistem pengiriman stok yang selama ini terbuka hingga tingkat agen, sebaiknya lebih tertutup untuk memastikan minyak tanah sampai ke rumah tangga. "Tertutup itu artinya alamat penerimanya jelas. Selama ini dengan distribusi terbuka, setelah sampai tingkat agen Pertamina tak punya kontrol lagi," kata Airlangga yang juga calon anggota legislatif Golkar dari daerah pemilhan (Dapil) Jawa Barat V ini.

Paripurna DPR Setujui Delapan Calon Anggota DEN

2009-02-03T20:58:00.000+07:00

[DPR-RI] - Rapat Paripurna DPR, Selasa (3/2) yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyetujui delapan calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN). Persetujuan tersebut diambil setelah Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto (F-PG) memberikan laporan tentang hasil pelaksanaan fit and proper test terhadap calon anggota DEN periode 2008-2013.

Dalam laporan Komisi VII, Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu terobosan penting di dalam Undang-Undang Energi adalah pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN), yang merupakan suatu lembaga yang bersifat nasional, mandiri, tetap, yang bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan energi nasional.

Airlangga menambahkan, DEN dibentuk oleh Presiden berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Energi. Melalui kebijakan energi nasional yang disusun oleh DEN, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pengelolaan energi sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Energi, yang diantaranya tercapainya kemandirian pengelolaan energi, termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor, terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, serta terciptanya lapangan kerja.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, tugas DEN sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) adalah, mengatur ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi, merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, menetapkan rencana umum energi nasional, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Untuk itu Komisi VII DPR meminta agar DEN dapat berperan secara aktif dalam melakukan upaya penguatan capacity building dan kelembagaan serta pengembangan infrastruktur energi.
Airlangga menegaskan, delapan Anggota DEN yang berasal dari pemangku kepentingan tersebut dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan dari pemerintah sebanyak dua kali dari jumlah setiap kalangan pemangku kepentingan. Penentuan calon anggota DEN dilakukan melalui proses penyaringan yang transparan dan akuntabel dan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Energi.

Penilaian fit and proper test dilakukan melalui rapat terbuka dengan mengacu kepada riwayat hidup peserta fit and proper test, hasil penyampaian dan tanya jawab peserta mengenai visi, misi, dan program peserta apabila menjadi anggota DEN, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang energi.

Adapun kedelapan calon anggota DEN tersebut adalah, Agusman Effendi (kalangan konsumen), Widjajono Partowidagdo (kalangan teknologi), Rinaldy Dalimi (kalangan akademisi), Eddie Widiono (kalangan industri), Herman Darnel Ibrahim (kalangan industri), Tumiran (kalangan akademisi), Mukhtasor (kalangan lingkungan hidup), dan Herman Agustiawan (kalangan konsumen).

Pemerintah kembali Untung dari Penjualan Premium

2009-02-03T18:24:00.000+07:00

[MEDIA INDONESIA] - Setelah mengeruk keuntungan Rp1,2 triliun dari penjualan premium pada Desember 2008, pemerintah kembali menangguk untung dari penjualan BBM bersubsidi tersebut di bulan Januari 2009.

"Bulan ini (Januari) belum dihitung, tapi ada sedikit keuntungan dari premium," ujar Dirjen Migas Evita Legowo seusai konferensi pers, di Departemen ESDM, Jakarta, Selasa (3/2).

Sedangkan Evita mengungkapkan, keuntungan yang diperoleh Januari lalu tersebut diperkirakan menurun."Keuntungannya turun karena harganya pun turun, tapi yang jelas tidak sampai triliunan. Saya tidak hafal," pungkas Evita.

Sekadar informasi, keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah pada Desember 2008 Rp1,2 triliun. Pertamina yang mengurusi penjualan BBM bersubsidi ini mengaku telah menyetorkan keuntungan itu ke kas negara.

"Kita sudah setorkan setelah melalui proses audit," ujar Vice President Communications PT Pertamina (Persero) Anang Rizkani Noor. Namun ia mengaku belum mendapat informasi terkait adanya besaran keuntungan untuk penjualan periode Januari 2009.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi VII DPR RI, Airlangga Hartarto menyatakan akan meminta penjelasan pemerintah terkait raihan keuntungan ini. "Kita akan meminta penjelasan tentang besaran keuntungan tersebut, dimana keberadaannya dan kapan akan disetor ke kas negara," ujar Airlangga, seusai menjadi moderator diskusi tentang sektor Migas di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta.

Selain itu, imbuh Airlangga, penyetoran keuntungan tersebut harus dilakukan setelah melalui audit dari pihak berwenang ataupun lembaga independen. "Perlu di cross check dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip standar akuntansi yang bisa dipertanggungjawabkan," ujar Airlangga.

Meski menurut UU Migas Nomor 21/2002 dan PP No 9/2005 tentang subsidi BBM jenis tertentu tidak mengijinkan adanya pihak tertentu yang mengambil keuntungan, Airlangga menyebut keuntungan yang diraih tersebut merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan.

"Hal itu terjadi karena penurunan harga BBM subsidi tidak beriringan dengan menurunnya harga minyak dunia, sehingga ada selisih. Namun seberapapun besarannya, harus tetap dijelaskan," ujar Airlangga.

Terkait pernyataan Presiden yang mengangkgap harga BBM bersubsidi saat ini sudah mencapai titik toleransi kemampuan keuangan negara, Airlangga berpendapat lain. "Kalau dari ICP yang kini berada di kisaran US$40-US$60 per barel dan dengan produksi yag cukup melimpah, sebenarnya masih ada peluang untuk menurunkan solar minimal Rp500 per liter. Harapannya, kalau solar turun, biaya angkutan akan semakin turun dan beban masyarakat juga tujrun. Jadi multiplier effect-nya terasa," pungkas Hartarto. (JJ/OL-03)

Paripurna DPR Setujui Delapan Calon Anggota DEN

2009-02-03T18:21:00.001+07:00

[DPR] - Rapat Paripurna DPR, Selasa (3/2) yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyetujui delapan calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN). Persetujuan tersebut diambil setelah Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto (F-PG) memberikan laporan tentang hasil pelaksanaan fit and proper test terhadap calon anggota DEN periode 2008-2013.

Dalam laporan Komisi VII, Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu terobosan penting di dalam Undang-Undang Energi adalah pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN), yang merupakan suatu lembaga yang bersifat nasional, mandiri, tetap, yang bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan energi nasional.

Airlangga menambahkan, DEN dibentuk oleh Presiden berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Energi. Melalui kebijakan energi nasional yang disusun oleh DEN, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pengelolaan energi sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Energi, yang diantaranya tercapainya kemandirian pengelolaan energi, termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor, terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, serta terciptanya lapangan kerja.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, tugas DEN sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) adalah, mengatur ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi, merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, menetapkan rencana umum energi nasional, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Untuk itu Komisi VII DPR meminta agar DEN dapat berperan secara aktif dalam melakukan upaya penguatan capacity building dan kelembagaan serta pengembangan infrastruktur energi.
Airlangga menegaskan, delapan Anggota DEN yang berasal dari pemangku kepentingan tersebut dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan dari pemerintah sebanyak dua kali dari jumlah setiap kalangan pemangku kepentingan. Penentuan calon anggota DEN dilakukan melalui proses penyaringan yang transparan dan akuntabel dan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Energi.

Penilaian fit and proper test dilakukan melalui rapat terbuka dengan mengacu kepada riwayat hidup peserta fit and proper test, hasil penyampaian dan tanya jawab peserta mengenai visi, misi, dan program peserta apabila menjadi anggota DEN, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang energi.

Adapun kedelapan calon anggota DEN tersebut adalah, Agusman Effendi (kalangan konsumen), Widjajono Partowidagdo (kalangan teknologi), Rinaldy Dalimi (kalangan akademisi), Eddie Widiono (kalangan industri), Herman Darnel Ibrahim (kalangan industri), Tumiran (kalangan akademisi), Mukhtasor (kalangan lingkungan hidup), dan Herman Agustiawan (kalangan konsumen).(ol)

Dirut Pertamina: Kebocoran Distribusi Mitan Sebesar 35%

2009-02-03T18:04:00.000+07:00

[POS KUPANG] - Dirut Pertamina Arie H Sumarsono mengatakan masih disubsidinya minyak tanah (Mitan) membuat bahan bakar yang banyak dipakai masyarakat bawah rawan diselewengkan. Sehingga angka kebocoran distribusi minyak tanah yang jatuh ke pihak-pihak yang tak berhak mencapai 35 persen dari jumlah konsumsi nasional.

"Jika dilihat dari jumlah total minyak tanah yang dipasok Pertamina seharusnya kelangkaan tidak terjadi. Kita sudah supply kebutuhan nasional per hari mencapai 450 ribu ton. Tetapi memang ada kebocoran distribusi hingga 35 persen," ujar Arie H Soemarno dalam diskusi Agenda 23 Wacana dari Slipi yang berthema Keamanan Energi Nasional di kantor DPP Golkar, Selasa (3/2).

Hadir sebagai pembicara, selain Dirut Pertamina, Menteri ESDM Purnomo Yugiantoro, Dirut PLN Fachri Mohammad, Ketua Komisi VII DPR Airlanggga Hartarto, dan pengamat energi dari ITB Rudi Budiandini.

Arie mengatakan selama masih ada selisih antara harga keekonomian dengan harga subsidi maka distribusi minyak tanah akan tetap diselewengkan.

"Karena ada selisih hingga Rp 4 ribu antara harga keekonomian dengan harga subsidi," ujarnya.

Sementara Ketua Komisi VII yang membidangi Enerdi dan Sumber Daya Mineral DPR Airlangga Hartarto menilai angka kebocoran tersebut masih perlu dicek validitasnya. Namun politisi Golkar tak mengingkari jika kebocoran ditribusi minyak tanah itu memang terjadi.

"Karena minyak tanah kan bisa dioplos dengan bahan bakar lain. Bisa juga disimpan oleh agen untuk dijual lagi dengan harga non subsidi," katanya.

Airlangga berharap agar sistem pengiriman yang selama ini terbuka hingga tingkat agen, dibuat lebih tertutup untuk memastikan minyak tanah sampai ke rumah tangga.

"Tertutup itu artinya alamat penerimanya jelas. Selama ini dengan distribusi terbuka, setelah sampai tingkat agen Pertamina tak punya kontrol lagi," ujarnya.

Mengenai kelangkaan juga dikarenakan program konversi minyak tanah ke elpiji, Airlangga yang tercatat sebagai calon legislatif Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat V ini, menegaskan bahwa pada prinsinya DPR setuju dengan konversi minyak tanah.(persda network/js)

35 Persen Minyak Tanah Bersubsidi Diselewengkan

2009-02-03T17:37:00.000+07:00

[PELITA] - Direktur Utama PT Pertamina Ari H Soemarno, mengungkapkan sebesar 35 persen suplai minyak tanah bersubsidi diduga kuat diselewengkan oknum tertentu, sehingga terjadi kelangkaan di sebagian wilayah di Indonesia. Padahal suplai dari Pertamina sesuai kebutuhan secara nasional.

Hal itu dikemukakan Ari H Soemarno dalam diskusi Agenda 23 Wacana dari Slipi bertema Keamanan Energi Sebagai Kunci Pertumbuhan Domestik, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (3/2).

Diskusi yang dipandu Ketua Komisi VII (bidang energi) DPR RI Airlangga Hartarto juga menghadirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Dirut PLN Fahmi Muchtar, pengamat perminyakan dari ITB Rudi Rubiandini, dan Pemimpin Redaksi Investor Daily Primus Dorimulu.

Menurut Ari H Soemarno, dari sisi jumlah suplai minyak tanah bersubsidi yang dipasok Pertamina, semestinya kelangkaan tidak terjadi. Kita sudah suplai kebutuhan nasional per hari mencapai 450.000 ton. Tetapi ada kebocoran distribusi hingga 35 persen, ujarnya.
Ia menyatakan penyelewengan terjadi karena ada pihak yang memanfaatkan selisih harga yang ditetapkan pemerintah (harga subsidi) dengan harga keekonomian.

Selama masih ada selisih antara harga keekonomian dengan harga subsidi, maka distribusi minyak tanah akan tetap rawan diselewengkan. Karena ada selisih hingga Rp4.000 perliter antara harga keekonomian dengan harga subsidi, katanya.

Dengan adanya selisih harga sebesar itu, oknum tertentu kemudian menyelewengkan untuk meraih keuntungan besar. Karena itu, berapapun suplai yang dilakukan Pertamina, minyak tanah tetap rawan penyelewengan sehingga memungkinkan terjadi penimbunan. Minyak tanah yang seharusnya untuk rumah tangga diselewengkan untuk kepentingan lain.

Ketua Komisi VII DPR, Airlangga Hartarto, menambahkan kebocoran distribusi minyak tanah diduga kuat terjadi. Karena minyak tanah kan bisa dioplos dengan bahan bakar lain. Bisa juga disimpan oleh agen untuk dijual lagi (dengan harga non-subsidi), katanya.

Diharapkan agar Pertamina memperbaiki sistem distribusi minyak tanah. Sistem pengiriman stok yang selama ini terbuka hingga tingkat agen, sebaiknya lebih tertutup untuk memastikan minyak tanah sampai ke rumah tangga.

Tertutup itu artinya alamat penerimanya jelas. Selama ini dengan distribusi terbuka, setelah sampai tingkat agen Pertamina tak punya kontrol lagi kata Airlangga yang juga calon anggota legislatif Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat V ini.

Ia juga mengatakan harga solar bersubsidi diperkirakan masih bisa turun sebesar Rp500 per liter lagi. Sedangkan harga premium dinilai tak perlu turun lagi karena sudah mencapai harga keekonomian.

Sementara Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengakui saat ini harga premium di dunia internasional memang cenderung naik karena kebutuhan dunia yang mulai meningkat. Sedangkan untuk harga solar dunia memang tengah mengalami penurunan karena permintaan yang juga berkurang.

Jadi untuk harga BBM dalam negeri, kami masih melihat perkembangan karena biasanya harga dievaluasi setiap tanggal 15, berarti masih 12 hari lagi. Jadi, sabar dulu. Lagi pula harga minyak dunia masih fluktuatif, ujarnya.(kh)

Airlangga Hartarto Sambangi Korban Narkoba

2009-02-02T11:17:00.000+07:00

[SUARA KARYA] -Airlangga Hartarto, calon anggota legislatif (Caleg) DPR nomor urut 1 dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V, yang meliputi wilayah Kabupaten Bogor, dua hari berturut-turut Sabtu (31/1) dan Minggu (1/2) menyambangi para korban narkoba yang tengah direhabilitasi di Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan di kawasan Ciseeng dan menghadiri undangan para kiai, di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupatren Bogor.

Kedatangan Ketua Komisi VII DPR ini ke Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan sebenarnya untuk menghadiri acara Wisuda Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB) Pelopor Desa yang digelar di panti tersebut.

Namun, tatkala tahu kalau tempat dilaksanakan wisuda itu adalah juga tempat rehabilitasi para korban narkoba, Airlangga langsung meminta waktu kepada pengurus panti untuk diizinkan melihat-lihat dan berdialog dengan para generasi muda yang menjadi korban narkoba.

Dalam dialog dengan para korban, Airlangga meminta agar mereka sekuat tenaga menghilangkan pola hidup yang buruk, akibat ketergantungan oleh barang-barang haram tersebut.

"Karena, hanya dengan keinginan kuat itulah yang bisa membebaskan kalian dari ketergantungan terhadap narkona. Tanpa itu, mustahil program sekeras apa pun, pasti tidak akan berhasil," kata Airlangga.

Airlangga kemudian berharap agar pemerintah secara serius dan terus-menerus membasmi peredaran narkoba. Karena, dampak negatif dari penggunaan narkoba ini sangat luar biasa. "Para pemuda yang sebenarnya masuk dalam kategori produktif, akhirnya menjadi tidak produktif," kata Airlangga kepada wartawan seusai berdialog dengan para korban.

Airlangga juga berharap kepada pemerintah untuk lebih bisa memberikan perhatian terhadap panti-panti rehabilitasi bagi korban narkoba ini. Karena, tutur dia, walau bagaimana pun, para korban narkoba ini adalah generasi muda bangsa Indonesia yang harus diselamatkan masa depannya.

"Seyogianya, anggaran pendidikan tidak hanya khusus ditujukan terhadap pendidikan formal dan informal, tapi juga diberikan untuk pendidikan di panti rehabilitasi para korban narkoba ini. Dengan mengalokasikan juga dana bagi para korban narkoba, diharapkan selepasnya mereka dari panti, bisa memiliki keahlian yang bisa diandalkan untuk pegangan mereka mencari kegiatan yang positif," ucapnya.

Dalam acara Wisuda Pendidian Setara, Airlangga yang didampingi istrinya Yanti Airlangga memberikan langsung ijazah paket A, B dan C kepada 295 siswa lulusan sekolah kesetaraan yang terdiri dari berbagai usia itu.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga berjanji akan membantu para lulusan paket C yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi seperti ITI (Institut Teknologi Indonesia) yang didirikannya di kawasan Parung.

Melanjutkan rangkaian kegiatannya di Kabupaten Jawa Barat itu, pada Minggu (1/2) kemarin Airlangga menghadiri undangan ulama dan masyarakat Kecamatan Caringin untuk berbagi rasa. Dalam pidatonya di hadapan ulama dan masyarakat, Airlangga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus terus melakukan perubahan signifikan.

Gedung Sekolah Rusak

2009-02-01T21:49:00.001+07:00

[POS KOTA] - Banyaknya gedung sekolah rusak serta infrastruktur yang amburadul di wilayah Bogor, menjadi perhatian serius Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA.

Ketua Komisi 7 DPR-RI yang membidangi lingkungan hidup, riset dan tehnologi ini. Ia menyampaikannya dalam tatap muka dengan warga Kampung Legok Nyenang Pancawati, Kecamatan Caringin Bogor Minggu (1/2) pagi.

Airlangga yang juga cucu Edi Sukardi, mantan pejuang yang kini menjadi tokoh Pasundan ini mengungkapkan, kerusakan jalan, sekolah, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

“Gimana kita mau menciptakan generasi muda penerus bangsa yang handal, jika sekolahnya saja rusak?” katanya.

Infrastruktur jalan sebagai sarana lalu lintas, juga menjadi faktor penunjang yang memiliki arti penting dalam pergerakan percepatan roda ekonomi bangsa, tambahnya. “Saya akan meminta Pemkab Bogor, untuk memperhatikan usulan warga ini,” papar Airlangga.

Duet Maut Airlangga-Tohawi

2009-02-01T11:22:00.000+07:00

[JURNAL BOGOR] -Menanti terciptanya sejarah. Itulah kalimat yang dilontarkan Ir.H. Airlangga Hartarto, calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI nomor urut satu dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Barat, saat menghadiri wisuda Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelopor Desa di Gedung Serba Guna Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan, Ciseeng, Kabupaten Bogor, kemarin.

Mengapa? Ini tidak lain, karena Kepala PKBM Pelopor Desa, yaitu A. Tohawi adalah caleg Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Bogor, nomor urut tiga di Dapil enam. Sebelum menjadi caleg, Tohawi dikenal sebagai petani dan pemuda pelopor Kabupaten Bogor dan merupakan penggagas sekaligus penggerak PKBM Pelopor Desa. ”Kang Tohawi ini asli putra Ciseeng. Sebelum jadi caleg, kepedulian Tohawi sudah terbukti. Dia mengabdi di pertanian, juga membina bapak dan ibu sekalian melalui PKBM. Dia sudah berkarya nyata bersama masyarakat. Beda dengan caleg lain. Mereka janji mau melayani rakyat kalau terpilih,” jelas Airlangga.

Karena itu, dalam suasana wisuda ini, Airlangga meminta masyarkat Ciseeng, Rancabungur, Ciampea, Rumpin, Parung, Kemang dan Gunungsindur untuk menciptakan sejarah. “Mari jadikan Tohawi sang petani menjadi caleg untuk menjadi wakil bapak dan ibu sekalian. Insya Allah, akan amanah,” sambung Airlangga.

Kontak saja seruan Airlangga ini langsung direspon para wisudawan dan undangan yang hadir di acara ini. ”Hidup Tohawi…Hidup Airlangga…Hidup Tohawi, Hidup Airlangga,” teriak wisudawan.

Dukungan Airlangga membuat Tohawi terharu. Karena itu, saat didaulat memberikan sambutan, Tohawi pun membalas dukungan Airlangga dengan mengajak para wisudawan dan masyarakat untuk mendukung Ketua Komisi VII DPR RI itu. “Airlangga orang yang peduli pada pendidikan, dan sudah terbukti kepeduliannya terhadap masyarakat,” jelas Tohawi.

Tak pelak, aksi salng dukung ini akan menjadikan ‘duet’ Airlangga Hartarto dan A. Tohawi menjadi duet maut dari Partai Golkar. Ketokohan Airlangga digabung dengan kekuatan riil arus bawah yang notabene adalah teman, saudara dan kerabat Tohawi di Dapil Enam. “Insya Allah, mugi Allah marengkeun. Mohon doa dari bapak dan ibu sekalian,” ujar Tohawi.

PKBM Pelopor Desa, kemarin meluluskan 285 warga belajar, dan hingga saat ini tercatat sudah meluluskan 715 warga belajar sejak mulai beroperasi pada tahun 2000. Pada kesempatan ini, Airlangga yang didampingi istri tercinta, Ny. Yanti Airlangga menyerahkan langsung sertifikat kepada 285 wisudawan.

Setelah itu, Airlangga dan rombongannya menyempatkan diri meninjau ruang dan fasilitas Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan yang dikelola Depsos. Pada kunjungan ini, Airlangga juga berdialog langsung dengan anak-anak panti yang sedang menjalani rehabilitasi untuk melepaskan diri dari ketergantungan narkoba dan zat-zat adiktif lainnya.

Bos Pertamina Diganti, Tak Menjamin BBM Tidak Langka Lagi

2009-01-30T22:13:00.001+07:00

[TEMPO INTERAKTIF] - Penggantian Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tidak menjamin distribusi bahan bakar minyak tidak langka lagi. "Omong kosong BBM tidak langka lagi. Apalagi Indonesia masih punya 38 partai," ujar Direktur Indef M. Ikhsan Modjo, Jumat (30/1), di Jakarta.

Menurut dia, Pertamina terlalu banyak dipolitisasi. "Misalnya soal kelangkaan. Harus dilihat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau pompa bensin, dan bupatinya dari partai mana karena bisa saja dia tidak mau jual, lalu dibilang langka," katanya.

Melihat keadaan tersebut ia menilai kesalahan mungkin terjadi pada regulatornya atau pemerintah. Apalagi selama satu dasawarsa terakhir, Dirut Pertamina telah diganti tujuh kali, tapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak pernah diganti."Jangan-jangan menterinya yang harus diganti," katanya.

Kalau Direktur Utama Pertamina harus diganti, lanjutnya, pemegang saham harus memilih orang dari dalam Badan Usaha Milik Negara minyak dan gas itu yang berkinerja bagus. "Jangan orang titipan yang tidak tahu atau tidak ada hubungannya dengan Pertamina. Tradisi ini harus ditinggalkan," ucap Ikhsan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Energi dan Lingkungan dari Fraksi Golkar Airlangga Hartarto mengatakan kewenangan penggantian direksi ada di pemegang saham, dalam hal ini Menteri BUMN. "Menteri ESDM hanya sebagai regulator PSO (Public Service Obligation/kewajiban melayani publik)," tutur Airlangga.

Selain itu, kata Airlangga, pengelolaan perusahaan merupakan tanggung jawab bersama. "Jika terjadi penggantian sebelum masa jabatan habis, harus ada alasan yang jelas," tutur Airlangga, menambahkan.

Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno sependapat dengan hal itu. Ia mengatakan, agar Pertamina jauh dari politisasi maka perlu menjadi perusahaan publik non-listed (tidak tercatat di lantai bursa). "Dengan demikian, masyarakat bisa melakukan audit terhadap Pertamina, lebih transparan, dan masalah-masalah politis bisa dijauhi," ujar Ari.